Monday, February 13, 2006

Di Balik Rusuh Eksekusi 300 Ha Tanah di Mungo
* Kaki Buntung, Istri pun Pingsan
Padang Ekspres, Jum'at, 27-Januari-2006, 03:49:17

Wajah Bujang Kompong (55) terlihat tanpa ekspresi. Laki-laki yang telah melewati umur separuh abad, itu hanya terdiam dan duduk di atas gubuk hunian ladangnya yang telah hampir rata dengan tanah.

Diam sejenak, lalu tanpa banyak bicara, pria berkulit hitam legam itu terseok-seok dengan satu kaki beranjak mengais barang-barang yang tersisa oleh tim eksekusi. Sekali-kali, ia melompat-lompat dengan satu kaki. kadang-kadang merunduk dan merangkak di tanah hingga ke bawah runtuhan pondoknya. Ketika ditanyakan mencari apa? Bujang hanya menjawab mencari cangkul tanpa melihat.

”Mungkin sudah terbawa oleh orang yang membongkar pondok tadi,” gumam suami yang istrinya saat itu sedang dibawa ke rumah sakit, karena kejang-kejang ketika didatangi petugas eksekusi.

Pria yang terlihat sangat terpukul dengan pembongkaran itu, mengaku tidak mengetahui adanya jadwal pembongkaran. Walaupun tidak melawan ketika pembongkaran, Bujang menyatakan tidak menerima cara pembongkarannya. ”Apak (panggilan ke dirinya, Red) tadi sudah meminta untuk diundur pembongkaran, tiga hari lagi akan Apak bongkar sendiri. Tapi ternyata tidak diterima. Tadi Apak minta juga ditinggalkan sedikit untuk tidur malam ini, tapi katanya harus dibongkar habis,” ujarnya lirih.

Ayah dari empat anak itu merasa tanah tersebut adalah milik ulayatnya. Selama delapan tahun tinggal di gubuk yang selalu dihuninya itu, ia merasa tidak ada gangguan selama ini. ”Tanah ini dulunya disewa pemerintah kepada ulayat, sekarang sudah ada pula sertifikatnya oleh pemerintah. Hingga kami terusir di tanah ulayat kami sendiri,” tutur Bujang sambil memegang kuat peralatan seperti galah berujung besi tajam.

Menurut ceritanya, selama tinggal di sana, Bujang telah bisa menanam padi. Padi tersebut akan panen 15 hari lagi. Tapi apa lacur, dirinya tak lagi bisa berada di sana. Lelaki itu juga memiliki beberapa ekor sapi yang masih mencari makan di sore itu. ”Sekarang hampir gelap, sapi Apak di mana akan diletakkan. Jika diberikan waktu 15 hari, padi itu masih bisa dipanen,” tuturnya menunjuk ke beberapa petak sawah tadah hujan dengan padi menguning siap panen.

Ketika ditawarkan solusi agar ia mengungsi ke perkampungan, ia pun mengangguk tanda setuju. Pria yang mengaku cacat dari lahir itu secepatnya mengemasi dua karung peralatannya dan naik membonceng sepeda motor ke arah perkampungan yang berada sekitar satu kilometer dari gubuknya.

Sepanjang perjalanan, Bujang tetap berkeluh kesah. Ia tidak habis pikir mengapa itu terjadi pada orang kecil sepertinya. Walaupun tetap tidak menerima gubuknya dibongkar, Bujang bersedia untuk menyelamatkan dirinya kembali ke rumah dulu.

”Mungkin Apak selamatkan dulu barang yang dibawa petugas tadi. Tapi, Apak juga agak heran, dulu ada yang membantu Apak mempertahankan tanah ini, sekarang mereka tidak ada. Termasuk dua orang anak laki-laki Apak tidak ada di sini. Mungkin mereka tidak tahu karena tiba-tiba saja,” tuturnya ketika sampai di batas perkampungan dan meminta diturunkan di dekat tumpukan beberapa peralatan ladangnya.

Api Berkobar di Padang Mangateh

Penggusuran puluhan gubuk (dari bambu, Red) dan satu rumah semi permanen bertingkat dua (dari kayu) di kawasan Padang Mangateh, Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota yang sempat tertunda, akhirnya dilakukan kemarin. Satu gubuk terbakar dan beberapa titik terlihat berasap dan satu orang warga penggarap lahan itu shock kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, Kamis (26/1).

Berdasarkan pantauan wartawan koran ini, di lokasi dataran tinggi yang diklaim pemerintah sesuai dengan sertifikat yang sah sebagai Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) seluas 280 Ha itu terdapat rumah-rumah gubuk yang letaknya berjauhan hingga ke pinggang bukit.

Belum ada kepastian mengenai jumlah rumah yang sedang digusur. Kasi Humas dan Penerangan masyarakat Pemkab Limapuluh Kota di dampingi kepala BPTU yang dipanggil Arman menyebutkan ada sekitar 60 rumah yang ada di sana. Sedangkan masyarakat lain menyebutkan ada sekitar 250 rumah di lahan tersebut.

Tidak ada perlawanan yang dilakukan masyarakat, ketika belasan anggota Pol PP membongkar gubuk mereka. Dalam pembongkaran tersebut, Pol PP di-backup dua traktor melakukan tindakan persuasif berupa penyelamatan isi rumah dan membantu membawa barang-barang yang diperlukan ke dekat lokasi rumah penduduk yang sebenarnya di Luak.

Proses eksekusi dimulai pada pukul 12.00 WIB. Beberapa orang penduduk menyatakan ketidaktahuan akan adanya pembongkaran hari itu. Berdasarkan info yang didapat dari beberapa petugas di lapangan, eksekusi telah diberitahu melalui perwakilan masyarakat pada pertemuan sebelumnya. ”Hanya saja, mungkin perwakilan tersebut tidak menyampaikan kembali isi rapat yang sebenarnya kepada masyarakat,” tutur salah seorang petugas sambil terus merubuhkan gubuk tersebut.

Di salah satu rumah gubuk milik Bujang Kompong (55) terbuat dari bambu, ukuran 4 x 4 meter, eksekusi sempat terhenti sementara. Di dalam rumah seorang perempuan tua istri dari Bujang Kompong, yang diketahui bernama Mayar (45), shock karena tidak menduga akan ada proses eksekusi. Beberapa petugas Pol PP, dibantu pihak BPTU membantu menyelamatkan wanita tua itu ke rumah sakit. Terlihat tubuh tua itu dibopong diiringi anak gadisnya menuju mobil kijang plat merah. Dalam bopongan wanita yang berpakaian sederhana itu terlihat gemetaran. Sejurus kemudian, mobil segera melaju meninggalkan lokasi gubuknya. Menurut beberapa orang petugas akan dibawa ke rumah sakit.

Setelah mobil yang membawa Mayar meninggalkan lokasi, Pol PP membantu Bujang untuk mengevakuasi perlengkapan ladangnya ke bawah dengan traktor yang telah disediakan. Di lokasi itu, Pol PP menemukan dua gulungan kawat. ”Gulungan kawat dalam itu telah banyak kita temukan, itu milik BPTU. Bisa dilihat kita kumpulkan sekarang di atas traktor,” tukas salah seorang anggota Pol PP sambil menunju kawat yang ditemukan itu.

Eksekusi yang menurut Pemkab merupakan pengosongan lahan BPTU itu, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan yang mentok 12 Januari lalu. Pertemuan terakhir dari beberapa pertemuan sebelumnya itu, berlangsung di hall Kantor Bupati Limapuluh Kota. Dari pihak Pemkab dipimpin Bupati Limapuluhkota, Amri Darwis SA beserta Muspida Plus sekabupaten Limapuluhkota. Dari pihak penggarap dihadiri perwakilan penggarap dan dibantu Lembaga Bantua Hukum Kota Padang serta P2 Tantra.

Dalam pertemuan yang tidak mencapai kata sepakat itu, masyarakat penggarap di-deadline selama 15 hari kepada masyarakat penggarap, tepatnya kemarin. Ultimatum 15 hari itu berfungsi agar masyarakat yang tidak berhak tinggal di sana segera mengosongkan lahan, termasuk melakukan gugatan jika masyarakat penggarap mempunyai bukti hukum bahwa tanah BPTU miliknya.

Oleh masyarakat setempat, eksekusi itu tidak mungkin dilaksanakan, karena itu tanah ulayat. Sebagai masyarakat penggarap, mereka tidak mau menyelesaikan secara hukum. Mereka tetap berkeyakinan tanah BPTU adalah tanah ulayat yang harus dikembalikan kepada ulayat. Proses eksekusi telah coba dilakukan beberapa waktu lalu pada tahun 2005, Senin (2/1-05). Rencana eksekusi akhirnya gagal karena masyarakat enggan meninggalkan lokasi. Hingga terjadilah pertemuan di kantor Camat Luak waktu itu dan pertemuan terakhir di Kantor Bupati.

Bupati Limapuluh Kota Amri Darwis ketika dikonfirmasi seputar eksekusi itu menyebutkan, pihaknya hanya memfasilitasi tugas pemerintah pusat, khususnya Departemen Pertanian. ”Tanah tersebut milik Departemen Pertanian. Sebab, sekarang butuh mencetak bibit ternak unggul untuk kebutuhan nasional. Makanya, lahan tersebut dipakai kembali. Pemkab di sini hanya sekedar memfasilitasi,” ujarnya.
Amri Darwis juga mengimbau pada seluruh pihak agar dapat memakluminya. ”Saya mengimbau pada berbagai pihak agar dapat mensuport keinginan pemerintah pusat ini. Dan jangan sampai diprovokasi masyarakat. Sebab, bila ini lancar, tentu hubungan Pemkab Limapuluh Kota dengan pemerintah pusat juga akan lancar nantinya,” harapnya.

LBH Mengutuk Keras
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai tim kuasa hukum masyarakat Mungo kepada koran ini mengutuk keras eksekusi itu. Hal itu, menurutnya, membuktikan bahwa pemerintah tak paham status tanah. Tanah ulayat yang dimiliki masyarakat Nagari Mungo adalah pusako tinggi, yang tak bisa dijual atau digadai. Akan tetapi, pemda memahami bahwa tanah sudah beralih ke tanah negara, dengan bukti sertifikat. ”Tanah ulayat tak ada yang disertifikatkan,” tegasnya seraya mengatakan, telah terjadi perbenturan hukum positif dan adat.

Cara pemerintah menyelesaikan masalah, dengan membentuk muspida plus merupakan tindakan melanggar hukum. Muspida plus tak dikenal di dalam sistem ketatanegaraan dan hukum administarsi di Indonesia. Lantaran lembaganya cacat hukum, maka produk yang dihasilkan jelas juga melanggar hukum. ”Pengosongan tanah sangat tidak terpat, karena dilahirkan oleh organisasi yang tak sah,” ujarnya.

Hal yang tak lazim lainnya dalam hukum, adanya muspida merekomendasikan 300 ha tanah itu digusur Pol PP. Satpol PP tak punya kewenangan untuk hal itu, karena dalam UU 32/2000 tak ada satu pasal pun yang membolehkan pol PP melaksanakan surat keputusan. Ia hanya menegakkan perda. Nyatanya, Satpol PP masuk lahan menghancurkan 50 pondok dan meratakan tanaman dengan boldozer dengan kekuatan sekitar 400 orang plus aparat kepolisian. ”Kayak mau perang saja,” ujarnya.

Terhadap persoalan ini, LBH janji mengambil langkah-langkah hukum. Dalam waktu dekat ini akan melayangkan gugatan ke PN, karena Pol PP dinilai LBH telah mengangkangi aturan. Sehingga, merugikan rakyat secara keperdataan. Tindakan Pol PP merampas kamera dan film adalah tindakan pidana karena melakukan tindakan pengrusakan. (abk)


0 Comments:

Post a Comment

<< Home