Wednesday, February 01, 2006

Draft Revisi Perda Sumbar No. 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari

Draft 8 (delapan)
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR:.......... TAHUN 2006
TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang:
a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten se Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi;
b. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak beraku lagi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Bahwa untuk sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.


Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); .
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 T ahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan lembaran Negara Nomor 4090 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan' Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat ;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat ;
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Propinsi Sumatera Barat ;
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Propinsi ;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalaim Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
9. Pemerintahan Nagari adalah satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari ;
11. Jorong atau dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam nagari adalah bagian dari wilayah nagari ;
12. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
13. Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari diluar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan Anak Nagari
14. Suku adalah adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan Minangkabau.

BAB II
NAGARI DAN WILAYAH NAGARI
Pasal 2

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai Kerapatan Adat Nagari, yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 3
Wilayah Nagari meliputi kesatuan wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun-temurun dan atau berdasarkan kesepakatan


BAB III
SUSUNAN PEMERINTAHAN NAGARI
Bagian Pertama
Pengurusan Nagari
Pasal 4

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari, dibentuk Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 5

(1) Dalam wilayah Kabupaten dibentuk Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. .
(2) Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan Nagari dilakukan setelah memperhatikan asal usul dan atas prakarsa masyarakat Nagari.
(3) Tata Cara pembentukan, penghapusan dan atau Penggabungan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bagian Kedua
Pemerintah Nagari
Pasal 6

(1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
(2) Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya.
(3) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

(1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dipilih langsung oleh warga masyarakat Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari.
(2) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Wali Nagari.
(3) Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Tata cara penetapan calon Wali Nagari, calon pemilih dan pemilihan Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Wali Nagari menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 5 Tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) untuk jangka waktu 1 ( satu ) Tahun ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
(2) Wali Nagari menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
(3) Wali Nagari memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Nagari

Bagian Ketiga
Kewenangan Nagari
Pasal 9

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari mencakup :
b. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari
c. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari
d. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/ Kota.
e. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Pasal 10

(1) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Nagari adalah urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peranserta dan prakarsa yang bertujuan untuk kesejahteraan Anak Nagari
(2) Penyerahan Kewenangandari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota,

Pasal 11

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pernerintah Kabupaten/Kota kepada Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana .

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Nagari
Pasal 12

(1) Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) adalah Badan Legislatif Nagari
(2) Badan Permusyawaratan Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Nagari.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandoang dan Komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan mempertimbangkan representasi Jorong, ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
(4) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
(5) Masa Jabatan Anggota Badan pennusyawaratan Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya
(6) Jumlah anggota BPN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 ( Lima) orang dan paling banyak 11 ( sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.
(7) Tata Cara penetapan calon, Calon pemilihan dan Pemilihan anggota BPN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Susunan Organisasi dan tata cara kerja Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
Peraturan Nagari
Pasal 14

(1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).
(2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat
(4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5) Tata Cara penyusunan Peraturan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempedomani Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HARTA KEKAYAAN,PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NAGARI
Pasal 15

Harta Kekayaan Nagari meliputi :
a. Pasar Nagari.
b. Tanah lapang atau tempat rekreasi Nagari.
c. Balai, Madjid dan atau Surau Nagari.
d. Tanah, hutan, batang air, tebat, danau dan atau laut yang menjadi ulayat Nagari.
e. Bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum.
f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

Pasal 16

Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dengan persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pasal 17

(1) Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana tersebut pada pasal 15
(2) setelah masa pengelolaannya berakhir dikembalikan kepada Nagari.
(3) Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diatur kembali pemanfaatannya dengan memperhatikan
(4) kepentingan Nagari.
(5) Pembagian hasil dari pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari untuk Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan berdasarkan pedoman dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Pendapatan dan Penerimaan Nagari meliputi :
(1) Pendapatan Asli Nagari.
a. Hasil kekayaan Nagari.
b. Hasil Usaha Nagari.
c. Retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di Hagari.
d. Hasil Swadaya dan sumbangan masyarakat.
e. Hasil Gotong-royong.
f. Pungutan Nagari.

(2) Penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah
a. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (Sepuluh persen) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi Nagari
b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; yang- diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Nagari paling sedikit 10 % (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan alokasi dana Nagari.
c. Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pembantuan
d. Bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
e. Bagian dari hasil penerimaan Pemerintah yang dipungut dan berasal dan Nagari.

(3) Penerimaan lain-lain:
a. Sumbangan Pihak Ketiga
b. Pinjaman Nagari
c. Hasil Kerjasama dengan Pihak lain
d. Pendapatan lain-lain yang sah .

Pasal 19
(1) Untuk meningkatkan pendapatan Nagari, Pemerintah Nagari dapat membentuk Badan Usaha Nagari berkedudukan di Nagari dan atau di perantauan.
(2) Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Nagari ditetapkan berdasarkan Pedoman dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Dalam rangka pengembangan ekonomi Anak Nagari dapat dihimpun permodalan dengan mengerahkan potensi yang ada di Nagari dan dirantau.

Pasal 20

(1) Sumber-sumber pendapatan dan penerimaan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
(2) Hal-hal yang menyangkut dengan sumber-sumber keuangan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan-Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Wali Nagari berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari dan Kerapatan Adat Nogari dapat menerima bantuan dan lain-lain pemberian dari berbagai sumber, dan dapat menolak jika hal itu dapat merusak dan menggoyahkan sendi kehidupan Adat dan Syarak di Nagari yang bersangkutan.

BAB VI
PEMEKARAN NAGARI
Pasal 22

(1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, terhadap wilayah Nagari dapat dilakukan pemekaran Nagari
(2) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah mufakat Wali Nagari, BPN dan Kerapatan Adat Nagari dengan memperhatikan adat dan sosial budaya setempat, serta keharmonisan masyarakatnya.
(3) Bilamana musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Bupatil Walikota.
(4) Tata cara pemekaran Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

(1) Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
(2) Pemberian fasilitasi dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi yang bertujuan untuk memberdayakan Pemerintahan dan masyarakat Nagari.

Pasal 24

(1) Pemerintah Propinsi menetapkan Keputusan atas keberatan Pemerintah Nagari mengenai pembatalan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan atau Keputusan Wali Nagari oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Penetapan keputusan dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari.

BAB VIII
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 25

(1) Wali Nagari secara bersama-sama dapat mengatur dan mengurus kepentingan antar Nagari, setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Nagari.
(2) Bentuk dan tata cara kerjasama nagari-nagan antar Kabupaten/Kota dan Nagari dengan Desa/Kelurahan diatur bersama oleh Daerah yang bersangkutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.
(3) Bila terjadi perselisihan antar Nagari dalam dua Kabupaten/Kota atau lebih, Nagari dan Desa/Kelurahan, diselesaikan secara bersama sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
(4) Pemerintah Propinsi.

BAB IX
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 26

(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan serta lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2) Lembaga kemasyarakatan serta lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat nagari dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalianpembangunan yang bertumpu di Nagari.

BAB X
KERAPATAN ADAT NAGARI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 27

Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah- tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari
Pasal 28

Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) mempunyai tugas:
a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan Sako dan Pusako.
b. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat
c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat dibidang hukum adat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji.
d. Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional
e. Membina Masyarakat hukum adat Nagari menurut Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
f. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam Nagari.

Pasal 29

Kerapatan Adat Nagari( KAN ) mempunyai fungsi:
a. Sebagai Lembaga yang menjaga dan melestarikan adat di Nagari.
b. Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Adat
c. Sebagai Lembaga Adat, membantu Wali Nagari dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari
d. Mengurus Urusan adat dan adat Istiadat dalam Nagari.
e. Sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan Nagari

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 29 huruf c Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkewajiban menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian
(2) Penyelesaian sengketa sako dan pusako oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilaksanakan secara bajanjang naiak batanggo turun.
(3) Bilamana tidak tercapai, penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak pihak yang bersengketa dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.
(4) Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang telah ditetapkan melalui sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN), dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut

Bagian Ketiga
Keanggotan Dan Organisasi Kerapatan Adat Nagari
Pasal 31

(1) Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari Ninik Mamak/Pemangku Adat sesuai dengan adat yang berlaku Salingka Nagari.
(2) Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.

Pasal 32

Susunan organisasi Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup di tiap-tiap Nagari

Bagian Keempat
Pembinaan dan Hubungan Kerja
Pasal33
(1) Pembinaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Gubemur, Bupati/Walikota serta Camat
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. Pembinaan administrasidan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)
b. Bantuan Keuangan

BAB XI
TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 34

(1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Nagari yang disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan sumberdaya manusia serta pembiayaannya.
(2) Pemerintah Nagari dapat menolak tugas pembantuan bilamana tidak disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia serta pembiayaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal35

Bagi Desa/Kelurahan dan atau Desa Eks Transmigrasi yang telah beralih statusnya menjadi nagari, kekayaan Desa/Kelurahan tersebut sepenuhnya menjadi kekayaan Nagari dan dikelola oleh Pemerintah Nagari, sedangkan pengawasan dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) dan Masyarakat Nagari.

Pasal36

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menindak lajutinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

(1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengaturan tentahg perubahan sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan ke Pemerintahan Nagari.
(2) Wilayah pemukiman baru tetap mengikuti Pemerintahan Nagari dimana pemukiman itu berada, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Pengaturan Desa-desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai mempedomani subtansi dalam Peraturan Daerah ini dan menyesuaikannya dengan kondisi adat dan social budaya setempat serta mengaturnya lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Propinsi Sumatera Barat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat

Diitetapkan di Padang
pada tanggal


GUBERNUR SUMATERA BARAT



GAMAWAN FAUZI


Diundangkan di Padang
pada tanggal 2006
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT
..........
LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN..... NOMOR.....


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: TAHUN 2005
TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

I. UMUM

Seberapa hal yang mendasari perubahan terhadap pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dulunya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari adalah :
a. Undang-undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah-tangga sendiri menurut asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah, dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Paerah perlu memperhatikan hubungan kelembagaan pemerintahan otonom terendah di dalam sistem Pemerintahan Daerah, pengelolaan potensi dan keanekaragaman budaya, aspek keuangan serta sumberdaya lainnya secara adil dan selaras. Selanjutnya juga perlu diperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bertujuan agar daerah mampu menjalankan peran dan kewenangan yang dimiliki dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

b. Penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat nagari, dalam Propinsi Sumatera Barat dimaknai pada kebijakan yang secara umum digariskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, sedangkan secara teknis operasional diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten.

Dalam konteks ini dimaksudkan agar otonomi daerah di Sumatera Barat berlandaskan pada kemampuan masyarakat di nagari untuk memiliki kemandirian dalam mengurus kepentingan sendiri. Hal ini sebagai upaya ke arah terwujudnya otonomi masyarakat di nagari- nagari sebagai basis otonomi daerah melalui tatanan praktek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai wujud sistem pemerintahan terendah otonom di Sumatera Barat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi peluang yang luas kepada Daerah untuk mengatur pemerintahan desa atau dengan nama lainnya. Sehubungan dengan itu Pemerintah Propinsi Sumatera Sarat mengambil kebijakan untuk kembali ke sistem Pemerintahan. Nagari dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang. Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

c. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terkait dengan Desa, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 pada prinsipnya Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat tetap konsisten untuk mempertahankan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan terdepan dalam bentuk system Pemerintahan Nagari yang memiliki otonomi asli. Dengan pengertian bahwa Sistem Pemerintahan nagari tetap dipertahankan eksistensinya walaupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi peluang dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan.

d. Konsekuensi logis dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perubahan mendasar yang perlu dilakukan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari adalah :
(1) Pengertian Nagari : yaitu Nagari-Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai Kerapatan Adat Nagari, yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
(2) Pemerintahan Nagari adalah satuan pemerintah otonom berdasarkan asal usul nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
(3) Istilah Badan Perwakilan Nagari (BPN) atau dengan nama lainnya diganti dengan Badan Permusyawaratan Nagari yang disingkatkan BPN.
(4) Jorong atau dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam Nagari adalah bagian dari wilayah Nagari.
(5) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah 6 (enam) tahun dan hanya dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
(6) Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1-(satu) kali masa jabatan berikutnya.
(7) Sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat nagari.

e. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, maka perlu dilakukan penyempumaan dan penyesuaian beberapa substansi, sebagai berikut:
(1) Kewenangan Nagari
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Nagari, yang meliputi urusan-urusan sebagai berikut:
- Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul nagari.
- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada nagari.
- Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota,
- Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.
(2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, belum mengatur tentang keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Oleh karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan mitra pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka keberadaannya sangat diperlukan
(3) Penyesuaian dan penyempumaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 T ahun 2000 adalah dimaksudkan untuk :
- Mengurangi munculnya masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- Menampung berbagai masukan yang dapat mendorong terciptanya demokrasi yang mencerminkan musyawarah dan mufakat di nagari.
- Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari dengan prinsip-prinsip Good Goovemance, Clean Govemance dan pemerintahan nagari yang mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1 s/d 16

:
Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Kesepakatan dimaksud dari umum Pemerintahan Nagari, KAN dan Masyarakat
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Perangkat lainnya dalam ketentuan ini adalah Pelaksana teknis lapangan ,kepala urusan, unsur kewilayahan, Kepala Jorong atau dengan sebutan lain.
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9
Huruf a : Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul Nagari adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Huruf b : Pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Huruf c : Untuk menyelenggarakan tugas pembantuan dimaksud berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Badan Permusyawaratan Nagari sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Pimpinan BPN terdiri dari satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua dipilih langsung oleh Anggota BPN dalam Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang diadakan secara khusus untuk itu
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Pasal 13 : Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa/Nagari juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Pemanfaatan dan pengaturan harta kekayaan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 17
Ayat (1) : Yang dimaksud setelah masanya berakhir dikembalikan ke nagari adalah untuk menyatakan bahwa setiap kemungkinan perpanjangan perjanjian dengan pihak ketiga harus dilakukan bersama dengan Pemerintahan Nagari
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1) : Pendapatan Asli Nagari meliputi usaha nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.
Ayat (2) : Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah adalah bantuan yang bersumber dari APBD dan APBN yang disalurkan melalui kas nagari dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan nagari
Ayat (3) : Yang dimaksud sumbangan dari pihak ketiga dalam ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewaiiban pihak penyumbang
Pasal 19
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Dalam pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten tidak mengatur hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya usaha monopoli di Nagari.
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Pemekaran Nagari dilakukan dengan cara sebaik-baiknya agar tidak mengakibatkan munculnya potensi perpecahan di nagari
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Bimbingan dan pengawasan oleh Pemerintahan Propinsi adalah sepanjang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Bentuk dan tata cara kerjasama dan penyelesaian perselisihan ditetapkan berdasarkan pedoman dari Pemerintah dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Tugas-tugas dilaksanakan setelah melalui proses bajanjang naiak, batanggo turun (bertangga naik, berjenjang turun) serta berkoordinasi dengan Pemerintahan Nagari.
Pasal 29 : Fungsi-fungsi tersebut pada pasal 27 dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menuruik alua jo patuik (menurut alur dan patut) sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah
Pasal30
Ayat (1) : Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan melalui musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara bajanjang naiak batanggo turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 31 : Alim Ulama, Candiak Pandai dapat berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1) : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai pengaturan lebih lanjut tentang sistim Pemerintahan Desa ke sistim Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Nagari di Daerah Kabupaten/Kota
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Disesuaikan dengan nama satuan pemerintahan otonom berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas

0 Comments:

Post a Comment

<< Home