Tuesday, February 14, 2006

KEMBALIKAN PENGATURAN TANAH ULAYAT KE NAGARI


KEMBALIKAN PENGATURAN
TANAH ULAYAT
KE NAGARI


Mochtar Naim

Leeds, UK, 25 Maret 2003

W
ALAU sekarang sejak beberapa bulan ini lagi berada di Leeds, Inggeris, saya secara leluasa bisa mengikuti perkembangan di tanah air, termasuk di kampung halaman di ranah Minang sendiri. Berkat kemajuan sains dan teknologi informasi sekarang ini, tak ada yang berdetik di penjuru manapun di dunia ini yang tidak bisa diikuti dan diketahui.
Salah satu dari masalah hangat yang saya pantau melalui internet yang sekarang sedang terjadi di Sumatera Barat adalah diajukannya Ranperda mengenai tanah ulayat oleh pemerintah provinsi ke DPRD provinsi Sumatera Barat. Oleh para aktivis dari generasi muda hal ini dilihat sebagai penyalah-gunaan wewenang dari pihak pemerintah provinsi, karena masalah tanah, menurut UU No. 22 th 1999, adalah haknya pemerintah kabupaten dan kota untuk mengaturnya. Bukan pemerintah provinsi; kecuali kalau pemerintah kabupaten dan kota memang secara jelas menyerahkannya kepada pemerintah provinsi untuk mengurus dan mengaturnya. Karena penyerahan itu selama ini tidak ada maka sikap dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah provinsi oleh para aktivis generasi muda itu dianggap menyalahi hukum dan ketentuan yang ada.
Jika kita di Sumatera Barat telah bertekad untuk tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyalah pemerintah provinsi menarik kembali Ranperda itu dan mengembalikannya kembali kepada posisi dan proporsi semestinya. DPRD Provinsi pada gilirannya juga harus menolak Ranperda itu.
Kita di sisi lain sementara ini telah sependapat dan bertekad untuk kembali ke Nagari. Kembali ke Nagari itu tentu saja tidak hanya sekadar
slogan kosong, tetapi benar-benar diindahkan dan ditaati. Kalau tidak, apa artinya tekad bulat itu.
Pemerintah Kabupaten dan Kota, bersama dengan DPRD Kabupaten dan Kota, pada gilirannya juga perlu mengambil inisiatif untuk membenahi masalah tanah ulayat ini, semua dalam semangat “Kembali ke Nagari” itu. Karena demokrasi yang berurat ke bawah – ke Nagari – yang kita kembangkan sekarang ini, maka pemerintah Kabupaten dan Kota bersama DPRDnya perlu membawa ber-ia semua nagari-nagari yang ada di wilayah kabupaten dan kota itu untuk menentukan bagaimana sebaiknya masalah tanah ulayat itu diatur dan dikelolakan. Karena masalah tanah ulayat itu dari segi hukum adatnya adalah sesuatu yang sudah baku, diharapkan tidak akan banyak perbedaan dan perselisihan antara sesama nagari di wilayah kabupaten dan kota bersangkutan. Namun perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi antara nagari-nagari perlu memang dicatat dan didudukkan. Dengan semangat bernagari dalam rangka Kembali ke Nagari itu, jika terjadi perbedaan maka perbedaan itu harus dihargai dan dijunjung tinggi, karena prinsip yang dipakai dalam rangka kembali ke nagari itu adalah: “Adat salingka Nagari.” Di beberapa kapupaten, seperti di Agam, misalnya, adat di bagian pesisir bisa berbeda dengan yang di bagian darek. Untuk itu perbedaan itu harus dihormati dan dihargai.
Kalau pada tahap berikut, setelah konsultasi dan konsolidasi dilakukan melalui proses musyawarah nagari di wilayah kaputen dan kota masing-masing sudah selesai, barulah dibawakan ke tingkat provinsi, jika diperlukan. Ada baiknya memang jika pada tahap akhir ada kesepahaman dan keserasian yang bercorak Sumatera Barat yang bisa kita telorkan secara bersama-sama sehingga kita bisa mempunyai pegangan bersama yang bercorak Sumatera Barat. Di samping itu, orang luar yang ingin menanamkan modalnya di atas tanah ulayat itu bisa pula mengetahui dan karenanya bisa pula menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang bercorak Sumatera Barat itu. Semua itu jadinya tidak dibalik, seperti yang berlaku selama ini, dan seperti sekarang dengan Ranperda Tanah Ulayat itu.
*
Itu satu, yang sifatnya ke depan dan proaktif, yakni terhadap tanah-tanah adat dan ulayat yang masih ada dan masih tersisa. Ke belakang, kita juga perlu mendudukkan tanah-tanah adat dan ulayat yang sudah “terlanjur” diserahkan kepada negara dan yang sekarang berada di bawah konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta di bidang perkebunan dan lain-lain, nasional maupun asing.
Inipun juga perlu dibawakan ke musyawarah adat di nagari dan di kapupaten/kota masing-masing. Mestinya, karena proses yang dilakukan selama ini menyalahi ketentuan adat yang berlaku, di samping juga menyalahi semangat dari UUPA th 1966, maka tanah-tanah konsesi itu harus dikembalikan hak kepemilikannya kepada nagari masing-masing. Tegasnya, tanah-tanah yang tadinya tanah adat dan tanah ulayat itu harus kembali menjadi tanah adat dan ulayat. Belum ada perubahan yang terjadi dalam undang-undang adat di Minangkabau di mana tanah, khususnya tanah pusaka tinggi dan tanah ulayat suku, kaum dan nagari, yang boleh diperjual-belikan atau dialih-hakkan; karena prinsipnya tanah adat itu tidak “dimakan beli” dan tidak dapat dialih-hakkan.
Ini semua tentu saja tidak berarti bahwa tanah ulayat tidak bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat produktif di mana kerjasama dengan pihak manapun dimungkinkan. Namun kerjasama apapun yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat itu tetaplah dengan menjunjung tinggi prinsip semula, yakni bahwa tidak ada, dan tidak boleh ada, pemindahan hak milik tanah ulayat itu sendiri ke tangan siapapun, walau dengan persetujuan ninik mamak dan KAN itu sendiri. Seperti yang kita lihat selama ini, akibat tekanan dari atas, atau gemerincingnya uang pelicin berbentuk uang siliah jariah yang disodorkan kepada para ninik mamak itu, tidak kurang ninik mamak dan KAN itu sendiri yang telah melego tanah adat dan tanah ulayat kepada para investor melalui para perantara yang tidak lain adalah para pejabat pemerintah itu sendiri. Habis tandasnya tanah ulayat di banyak daerah di Sumatera Barat selama ini, khususnya selama masa Orde Baru, adalah karena ulah dari para pejabat dan para ninik mamak yang tega melego tanah-tanah ulayat karena mengharapkan untung secara pribadi dari penyerahan hak atas tanah itu.
*
Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara nagari sebagai sebuah korporasi dengan para investor dari manapun datangnya, ke depan kelihatannya adalah sesuatu yang fisibel dan menjanjikan. Dengan prinsip tanah tidak boleh dialih-hakkan, maka nagari dalam rangka kerjasama ekonomi ini datang dengan modal tanah itu di samping tenaga kerja dan keahlian lain yang mereka miliki, sementara investor datang dengan modal dan keahlian manajerial dan teknologinya.
Yang kita bangun oleh karena itu adalah sebuah sistem ekonomi kerjasama, yang sebenarnya telah ada dan telah berurat-berakar dalam masyarakat kita sendiri, maupun di masyarakat internasional sekalipun. Apalagi dengan kita menegakkan prinsip kehidupan bermasyarakat yang didasarkan atas filosofi ABS-SBK – Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah – prinsip kerjasama ekonomi itu sekaligus juga berdasarkan ekonomi syari’ah yang dasarnya adalah syirkah atau kerjasama kooperatif itu sendiri.
Yang penting, dalam kita memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan produktif itu tadi, rakyat dengan tanah ulayatnya dan dengan ikatan bernagarinya harus jadi subyek, bukan lagi jadi obyek seperti selama ini. Dengan kekayaan tanah ini dan segala potensi yang ada di atasnya, rakyat kita bukan lagi miskin tetapi kaya, dan punya bargaining position yang secara potensial kuat.
Pihak ketiga yang akan kita ajak kerjasama ini tentu saja bukan lagi para kapitalis-konglomerat yang selama ini melalui dukungan para pejabat pemerintah mengagunkan tanah ulayat itu sendiri ke bank untuk mendapatkan modal investasi. Dengan modal dengkul dan dengan cara curang seperti itu mereka lalu melakukan penjajahan ekonomi terhadap rakyat dan bahkan negara kita.
Waktunya adalah sekarang kita berpikir proyektif dan proaktif ke depan dengan tujuan untuk menyelamatkan rakyat dari cengkeraman para kapitalis yang didukung oleh para pejabat itu selama ini.
Generasi muda, terutama, harus bangkit untuk menyelamatkan tanah rakyat ini. Generasi tua, sebaliknya, harus menyadari akan kesalahan-kesalahan besar yang telah mereka lakukan selama ini, yang akibatnya telah menyengsarakan rakyat banyak. Ranperda Tanah Ulayat yang diajukan oleh pemerintah provinsi sekarang ini jelas masih dalam semangat Orde Baru yang lebih mementingkan kepentingan para investor luar dan diri mereka sendiri ketimbang kepentingan rakyat banyak yang mestinya mereka lindungi.
Filosofi dari Tanah Ulayat yang dibangun oleh nenek moyang kita sejak dahulu justeru adalah untuk memelihara keselamatan dan kemaslahatan dari rakyat yang berupa anak-kemenakan itu. Peruntukan tanah adat yang berupa pusaka tinggi sengaja diberikan kepada yang perempuan adalah dengan tujuan untuk menjaga harkat dan harga diri serta keselamatan mereka. Tidak ada perempuan yang sia-sia dan boleh disia-siakan dalam tatanan adat di Minangkabau itu. Sengaja tanah ulayat dan tanah pusaka adat tidak diperjual-belikan dan tidak dialih-hakkan, adalah dengan memikirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, anak kemenakan dan para perempuan yang dijuluki dengan gelar “bundo kanduang” itu. Sebuah filosofi kehidupan yang sungguh tinggi nilainya yang tiada duanya di dunia ini. Dan itu pula yang diobrak-abrik oleh para pejabat dan ninik mamak selama ini.
Pemerintah dengan DPRDnya sudah waktunya sekarang untuk berpikir rakyat-sentris. Kita membangun adalah untuk rakyat, untuk menyelamatkan dan menyejahterakan mereka, bukan untuk konglomerat, bukan untuk pejabat, tetapi untuk rakyat yang sekarang sedang melarat. Dengan cara menyerahkan tanah ulayat kepada para konglomerat seperti selama ini rakyat hanya bisa menonton dan gigit jari, sementara tanah adat dan ulayatnya lepas dari tangannya untuk tidak kembali lagi. Itukah yang namanya pembangunan seperti yang dilakukan selama ini di daerah, di Sumatera Barat sendiri? ***

0 Comments:

Post a Comment

<< Home