Wednesday, February 15, 2006

Kunjungan KOMNASHAM Pusat Ke Sumatera Barat

Kunjungan KOMNASHAM Pusat Ke Sumatera Barat
Berkaitan dengan Kasus Pengusuran Paksa Masyarakat Mungo, Kec. Luhak Kab. 50 Kota

(Pada tanggal 13-14 Februari 2006)

Sehubungan dengan adanya laporan anak nagari Mungo, tertanggal 12 Desember 2005 kepada Komnas HAM Perwakilan Sumbar berkaitan dengan sengketa tanah ulayat Mungo dan pengosongan lahan yang diclaim sebagai tanah negara milik Departemen Pertanian berdasarkan sertifikat hak pakai no 5 tahun 1997. Laporan anak nagari Mungo kemudian ditindaklanjuti Komnas HAM Perwakilan Sumbar dan dilanjutkan ke Komnas HAM Pusat.

Pada tanggal 12 Januari 2006 Komnas Ham Pusat mengirimkan surat kepada Gubenur Sumbar yang ditandatangani oleh Hasbalah M. Saad (komisoner hak buruh, petani dan nelayan). Pada intinya Komnas HAM mengharapkan bantuan Gubernur Sumbar untuk menindaklanjuti dan mencari penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Mungo dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat hak anak nagari Mungo (pengadu) dilindungi oleh pasal 36 ayat 2 UU No. 39/1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa tidak setiap orang-pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, dan pasal 37 ayat 2 UU yang sama, yakni Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaan sesuia dengan ketentuan perantutan perundang-undangan.

Tetapi tanpa menghiraukan surat Komnas HAM Pusat, tertanggal 12 Januari diatas, akhir pada tanggal 26 Januari 2006 terjadi pengusuran paksa 300 KK masyarakat nagari Mungo dari lahan yang mereka tempati. Atas dasar terjadinya pengusuran tersebut, maka Komnas HAM Pusat turun langsung ke Sumatera Barat untuk melihat sendiri kasus sengketa tanah ulayat nagari Mungo.


Komnas HAM Pusat ke Sumatera Barat pada tanggal 13-14 Februari 2006 dengan tim terpadu yang dipimpin oleh Hasbalah M. Saad (komisioner hak buruh, petani dan nelayan) dan Amidhan (komisioner hak pekerjaan dan jaminan sosial) bersama dengan dua orang stafnya (Rosi dan Fahri). Dengan agenda Pada tanggal 13 Februari 2006 akan melihat langsung kondisi lapangan dan masyarakat korban serta pertemuan dengan Bupati kab. 50 Kota dan pada tanggal 14 Februari 2006 akan bertemu dengan Gubenur Sumbar.

Kunjungan Komnas HAM ke Masyarakat Mungo Kab. 50 Kota (Tanggal 13 Februari 2006)

Kunjungan komnas Ham pusat ke nagari Mungo dipimpin oleh Hasballah M. Saad dengan dua orang stafnya (Rosi dan Fahri) dan tiga orang dari Komnas HAM Perwakilan Sumbar yang diwakili oleh Akmal, Slamet dan lely. Sekitar jam 10.00 wib Komnas HAM pusat berserta rombongan sampai di nagari Mungo dan langsung disambut oleh lebih kurang 200 orang warga. Kemudian dilanjutkan dengan dialog dengan masyarakat. Pada intinya masyarakat Mungo menyampaikan tentang status tanah ulayatnya, pengusuran masyarakat Mungo dari lahannya pada tanggal 2 februari tahun 2000 dan tanggal 26 januari 2006.

Pada tahun 2000, pengusuran masyarakat dilakukan dengan masukan sapi-sapi milik BPTHMT (sekarang namanya BPTU SP) Padang Mangatas ke lahan masyarakat dan kriminalisasi terhadap petani. Pada tahun 2000 tersebut, 19 orang masyarakat ditangkap dan ditahan oleh Polresta payukumbuh yang diangap sebaagai provokator dan dalang perusakan komplek BPTHMT Padang Mangatas. Masyarakat Mungo, Jonti Anwar, M. Nur Kampung, Dasril, Mas, sawir, Dt. Ratiah dan Zulfahmi Tamin sebagai korban kejadian tahun 2000 menceritakan kekerasan aparat kepolisian ketika mereka ditangkap, ditahan, diperiksa selama mereka berada dalam tahanan kepolisian. Sawir salah seorang korban kekerasan aparat memperlihatkan bekas pukulan aparat kepolisian dengan senjata di tubuhnya dan diwajahnya, kondisinya semenjak kejadian tersebut juga tidak berada pada kondisi baik (sakit-sakitan).

Maiharti, salah seorang masyarakat Mungo, menceritakan kejadian pengusuran tanggal 26 Januari 2006 yang dilakukan oleh Pol PP, karyawan BPTU dan kepolisian dengan nama tim SK4 atas perintah bupati. Saat ini masyarakat Mungo tidak lagi dapat masuk kelahan dan telah ditembok setinggi 2,5 Meter. Sementara lahan tersebut adalah salah satu sumber ekonomi untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Semenjak pengusuran terjadi 300 KK masyarakat Mungo kehilangan mata pencarian, kesulitan ekonomi bahkan telah ada dari anak mereka yang terpaksa berhenti sekolah serta daari beberapa suami mereka telah ada yang beralih kerja menjadi buruh bangunan demi menghidupi keluarganya. Tetapi secara umum mereka menganggur.

Adytiawarman, Kepala Jorong Indobaleh Barat menyampaikan kepada Komnas HAM bahwa dia sendiri diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) oleh Wali Nagari Mungo AS. DT. Lelo Nan Hitam pada tanggal 1 Februari 2006 dengan alasan tidak patuh kepada keputusan pemda dan Muspida Plus, ikut campur dalam kasus Mungo serta mencabut surat pernyataan bersama Pemda dan Muspida Plus bersama Pemerintahan nagari Mungo tentang kesepakatan pengosongan lahan yang dimiliki oleh Deptan cq BPTU SP pada tanggal 17 November 2005 yang ikut ditanda tangani oleh Adytiawarman sebagai kepala Jorong Indobaleh Barat. Keikutsertaannya menanda tangani surat tersebut karena alasan terpaksa dan tidak dapat menyampaikan pendapat, keputusan sudah final kata Bupati.

Dasril Kepala Jorong Indobaleh Timur, juga telah mengundurkan diri sebagai kepala jorong karena dia tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Wali Nagari. Dasril menyampaikan akibat masyarakat dari 2 jorong Indobaleh timur dan barat tidak mau mengosongkan lahan semenjak tanggal 17 Novemver 2005 dan menentang keputusan Pemda dan Muspida Plus akibatnya masyarakat tidak lagi memperoleh bantuan beras RASKIN dan dana Bantuan Kompensasi BBM serta proses administrasi surat menyurat seperti KTP, surat Nikah dll dipersulit oleh Wali nagari dan Camat Luhak.

Sedangkan Zulfahmi tamin selain dia korban dari kriminalisasi aparat pada tahun 2000, yang saat ini permohonan kasasinya di MA belum juga di putus. Sebelumnya dia divonis PN Payukumbuh dan dikuatkan dengan vonis PT. Sumbar dengan hukuman Pidana 4 bulan. Zulfahmi tamin menyampaikan perihal atas perjuangan terhadap tanah ulayat Mungo ini. Selain pidana juga berakibat pada pekerjaannya sebagai guru SD (PNS) yang semenjak tahun 2001 sampai sekarang tidak terima gaji sepersen-pun. Malah secara sepihak P dan K Sumbar mengatakan dia telah dipensiunkan (diberhentikan). Atas maslah ini, sampai saat ini belum ada kejelasan nasib Pak zulfahmi Tamin sebagai PNS yang mengajar di SD, Gaji tidak diterima, statusnya tidak jelas. Yang jelas pak Zulfahmi menolak dipensiunkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

Komnas HAM beserta rombongan juga langsung melihat tembok beton pemagar pintu masuk ke lahan setinggi 2,5 meter, Komnas HAM tidak masuk sampai ke lahan hanya melihat dibalik kawat berduri dan sempat berdialog dengan anggota Pol PP yang menjaga pintu tersebut. Menurut salah seorang Pol PP tersebut mereka menjaga atas perintah pimpinannya bapak Indra Nazar Ketua Pol PP Kab. 50 Kota.

Kemudian Hasballah M. Saad di hadapan lebih kurang 300 KK masyarakat menyampaikan bahwa saat ini, agar masyarakat Mungo bersabar dulu, Komnas HAM sudah melihat langsung pengaduan dan laporan masyarakat dan itu benar adanya. Kemudian Komnas HAM berjanji akan menbicarakan masalah ini dengan Bupati 50 Kota dan Gubenur Sumbar pada tanggal 14 Februari 2006. Setelah zuhur Hasballah dan rombongan mengadakan pertemuan dengan Bupati dan unsur Muspida Plus di Kantor Bupati Kab. 50 Kota.

Hasil Pertemuan dengan Bupati dan Unsur Muspida Plus (tanggal 13 februari 2006)

Sebelum pertemuan dengan Gubenur Sumbar, Hasballah dihadapan Perwakilan Masyarakat Mungo, LBH dan P2TANRA, tanggal 14 Februari 2006, jam 11.00 pagi menyampaikan bahwa hasil laporan masyarakat dan data-data hasil investigasi Komnas Ham ini akan segera dirapatkan di Jakarta dalam rangka untuk mengupayakan penyelesaian kasus. Selain itu, Hasbalah juga menyampaikan bahwa ada pemberhentian/memberikan SK pensiun warga masyarakat (Zulfahmi Tamin) sebagai pegawai sipil (guru SD) oleh Dinas P dan K Sumbar dan gajinya tidak dibayar sejak SK dikeluarkan 2000 sampai sekarang.

Kemudian Pemecatan Wali Jorong Indobeleh Barat (Adytiarwan) oleh Wali Nagari sehubungan dengan kasus tanah ulayat Nagari Mungo dan ini akan ditindaklanjuti. Selain itu Hasbalah juga mengharapkan kepada Kapolda Sumbar supaya jangan terjadi lagi intimidasi, kekerasan dan teror oleh aparat polisi kepada masyarak khususnya masyarakat mungo, supaya ada kehidupan yang nyaman ditengah masyarakat. Hal ini akan disampaikan secara langsung dengan Kapolda Sumbar. Sedangkan mengenai petemuannya dengan Bupati 50 Kota, Hasnbalah hanya mengatakan telah menyampaikan semua hasil investigasinya ke Pemda dan Muspida Plus. Penyelesaian kedepab diharappkan dengan jalan mediasi.

Hasil pertemuan Komnas HAM Pusat dengan Pemda Prpoinsi (diwakili oleh Sekda), Kapolda, BPN dan Komnas Ham Perwakilan Sumbar Kantor Gubernur, pada tanggal 14 Februari 2006

Hasil pertemuan ini disampaikan oleh Amidhan (sub komisi hak ekosob Komnas HAM Pusat, pada hari selasa, 14 februari 2006 dihadapai perwakilan masyarakat Mungo, LBH Padang dan P2TANRA di kantor Komnas HAM Sumbar, Jam 16.15. wib.

Penyampaian sehubungan dengan pertemuan komnas Ham Pusar dengan Pemda Sumbar, Kapolda dan BPN Sumbar. Dari Komnas Ham Pusat, dipimpinan langsung oleh DR. Hasbalah M. Saad (Komisioner hak Buruh, Petani dan Nelayan, Amidhan (Sub Komisi hak Ekosob) dan dua orang stafnya Fikri dan Rosi. Pemda diwakili oleh Sekda dan kepala Biro Pemerintahan Proprov. Sumbar. Kapolda Sumbar, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar.

Menurut Amidhan dari Komnas HAM, menyatakan bahwa Komnas HAM pusat telah melakukan investigasi kasus tanah ulayat Nagari Mungo, sengketa antara Depran Cq. BPTU Padang Mengatas dengan Masyarakat Nagari Mungo. Dari hasil investigasi kunjungan Komnas Ham pusat ke Nagari Mungo dan telah menerima laporan masyarakat Mungo atas tindakan Pemda dan Muspida Plus Kabupaten 50 Kota yang mengusur masyarakat dari lahannya.

Bahwa untuk penyelesaian kasus ini, Komnas Ham menyampaikan opsi (tawaran) kepada Pemda Provinsi Sumbar yakni :
Membuka akses terhadap sumber mata pencarian utama masyarakat yang terdiri dari 300 KK, yang telah digusur oleh Pemda dan Muspida Plus pada tanggal 26 januari 2006.
Penyelesaian kasus sebaiknya dilakukan dengan mediasi antara Pemda dan Masyarakat, demi menghormati hak-hak masyarakat atas lahan (tanah ulayat) dan terhadap opsi ini, segera dilaksanakan dan Komnas secara intensif akan melakukan pemantauan.
Dan apabila opsi-opsi tersebut tidak bisa dilaksanakan, akan ditempuh upaya hukum dengan syarat hak ekosob (hak ekonomi, sosial dan budaya) masyarakat dijamin oleh Pemda.
Komnas HAM Pusat akan membentuk tim Ad-hoc dalam menindaklanjuti kasus Mungo

Untuk kepastian atas opsi diatas, Komnas HAM akan segera melahirkan rekomendasi atas penyelesaian kasus tanah ulayat Mungo dan penggusuran ilegal oleh Pemda dan Muspida Plus, Komnas HAM juga akan mendesak Gubernur Sumbar untuk mengimplementasikan segera opsi serta dalam waktu secepatnya akan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

Karena keadaan sangat kritis kemudian perwakilan masyarakat Mungo minta agar sumber kehidupan hidup kembali, diminta agar segera dibuka tembok penutup jalan lahanm, supaya masyarakat dapat memanen tanamannya dan menyediakan rumput untuk ternak dari kebun masyarakat tersebut. Atas keinginan tersebut, Amidhan hanya meminta masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dilahan yang digusur oleh Pemda dan Muspida Plus Kab. 50 Kota.


Padang, 14 Februari 2006

Laporan LBH Padang dan P2TANRA Sumbar

Vino Oktavia, Koordiv. Hak Ekosob LBH Padang
Nasril Rajo Nan Kayo, Ketua P2TANRA Sumbar

0 Comments:

Post a Comment

<< Home