Tuesday, February 14, 2006

Rancangan Perda Ulayat Sumatera Barat

RANPERDA VERSI
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :........................TAHUN 2000

Tentang

PENGATURAN PEMANFAATAN ULAYAT
DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan susunan asli sebagai daerah yang bersifat istimewa diberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat untuk mengurus tanah dan hak ulayat;
b. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara terhadap pemanfaatan tanah ulayat dan hak ulayat dikuasakan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah dan Masayarakat Hukum Adat.
c. Bahwa eksistensi tanah dan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat diakui berdasarkan Hukum Pertanahan Nasional;
d. Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah-tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan tanah dan hak ulayat, sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk pembangunan daerah;
e. Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah dan hak ulayat dalam pembangunan disegala bidang terutama untuk pemanfaatan tanah dan hak ulayat, maka dipandang perlu mengatur pemanfaatan tanah dan hak ulayat dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya penjelasan angka II Pasal 18 dan Pasal 33;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. I Sumbar, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dari Bukittinggi Ke Padang;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah.
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 1969 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Sumatera Barat;
10 Peraturan Mentri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat:
11. Ketetapan MUBES VIII LKAAM dan MUBES V Bundo Kanduang Sumbar tahun 1999;
12. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKAAM dan Bundo Kanduang Sumatera Barat tahun 1999;
13. Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang .....................

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENGATURAN PEMANFAATAN ULAYAT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat.
Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayh tertentu dan harta kekayaan sendiri.
Wilayah nagari adalah wilayah Nagari yang meliputi beberapa Jorong.
Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepajang adat di tengah tengah masuyarakat Nagari di Sumatera barat

Ulayat ialah kawasn, sumber daya alam, ruang, atau lingkungan tertentu yang di terima dari nenek moyang oleh kaum masyarakat hukum adat dan di wariskan secara turun temurun tidak terputus antara satu generasi ke generasi berikutnya

Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukumadat untuk mengambil manfaat dari hasil ulayat dalam kawasan teetentu bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang memiliki secara komunal (bersama) di terima dari nenek moyang dan diwariskan dengan cara turun temurun dalam kadaan utuh.

Bungo ulayat ialah pembagian hasil ulayat yang diterima oleh penghulu sebagai penguasa hak ulayat terhadap pemanfaatan ulayat, seperti bungo kayu, bungo ameh, bungo karang, bungo ambun, bungo rasok, bungo guo dan lain-lain.

Hak Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar bea tahunan kepada sipemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil maupun pendapatan.

Pemangku Adat adalah pemegang Sako yang diwarisi secara turun temurun menurut garis matrilinial yang berfungsi sebagai penguasa ulayat menurut “barih Balabeh” dalam satu kesatuan wilayah adat.

BAB II
ASAS, JENIS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN ULAYAT

Pasal 2

Asas ulayat terdiri dari :
1) Asas horizontal terpisah ( Horizontal spitzing)
2) Asas Komunal
3) Asas keutamaan
4) Asas unilateral

Pasal 3

Jenis Ulayat terdiri dari ;
1) Tanah ulayat rayo
2) Tanah ulayat nagari
3) Tanah ulayat suku
4) Tanah ulayat kaum

Pasal 4

Ulayat berfungsi asosial untuk kesejahteraan masyarakat nagari, anggota suku dan anggota kaum
Pasal 5
Pengertian tanah rajo, Nagari, Suku dan kaum

Kedudukan ulayat
1) Ulayat rajo berkedudukan sebagai cadangan bagi masyarakat hukum adat
2) Ulayat nagari berkedudukan sebagai cadangan bagi masyarakat nagari yang penguasanya di lakukan oleh kerapatan adat nagari (KAN)
3) Ulayat suku berkedudukan sebagai cadangan bagi anggota kaum yang ada dalam wilayah nagari yang penguasanya dilakukan oleh penghulu suku
4) Ulayatr kaum berkedudukan sebagai cadangan bagi anggota kaun yang ada dalam wilayah nagari yang penguasanya di lakukan oleh mamak kepala waris atau kepala kaum.

BAB III
Pemanfaatan Ulayat

Pasal 6
Ulayat dapat di manfaatkan baik oleh Masyarakat hukum adat anak nagari atau anggota suku dan kaum, maupun swasta dan pemerintah dengan memenuhi ketentuan adat yang berlaku.

Pasal 7

(1) Pemanfaatan ulayat Rajo bagi keperluan masyarakat hukum adat, pengaturanya diatur oleh Rajo.
(2) Pemanfaatan ulayat nagari bagi keperluan masyarakat nagari, pengaturannya dilakukan oleh Nagari melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).
(3) Pemanfaatan ulayat Suku baggi keparluan anggota Suku, pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Penghulu Suku yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagri (KAN).
(4) Pemanfaatan ulayat kaum bagi kepentingan anggota Kaum, pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris yang diketahui oleh Penghulu Suku dan Kerapatan Adat Nagri (KAN).

Pasal 8

Pemanfaatan ulayat Rajo, Nagari, Suku dan Kaum bagi keperluan swasta dan pemerintah, dilakukan secara musyawarah mufakat dengan pemegang hak ulayat dengan mengindahkan kepentingan masyarakat hukum adat.

BAB IV
PENGHASILAN PEMANFAATAN ULAYAT

Pasal 9

(1) Pemanfaatan ulayat dapat berupa
a. Penyertaan Modal
b. Disewakan
c. Bagi Hasil
(2) Ulayat merupakan sumber merupakan sumber penghasilan bagi Penghulu dan Anak Nagari, baik dalam bentuk ahsil hutan, hasil perut bumi, hasil laut maupun hasil udara dan ruang angkasa.
(3) Bagi yang memanfaatkan ulayat berkewajiban membayar bungo ulayat, kepada pemegang ulayat (kaum, suku dan nagari).
(4) Prosentase bungo ulayat ditetapkan sesuai ketentuan adat melalui musyawarah mufakat anatara pemegang ulayat dengan sipemakai.
(5) Hasil bungo ulayat sebagian diperuntukkan bagi kepentingan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintahan Nagari, Lembaga Kerapatan Aadat Alam Minnagkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Profinsi.

Pasal 10

(1) Ulayat yang selama ini telah dimanfaatkan, baik melalui alas hak (HGU, Hak Pakai), maupun melalui ketentuan lainnya, apabila sudah berakhir pemanfaatannya, terlantar dan atau ditelantarkan, maka ulayat tersebut dikembalikan kepada pemegang hak ulayat (Rajo, Nagari, Suku dan Kaum).
(2) Ulayat yang sedang dimanfaatkan, akan dilakukan musyawarah mufakat dengan pemegang hak ulayat, untuk menentukan kewajiban dan hak sesuai hukum adat yang berlaku.
(3) Ulayat yang akan dimanfaatkan/dipakai, terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat dengan pemegang hak ulayat serta mengindahkan dan mempedomani ketentuan adat yang berlaku.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA ULAYAT

Pasal 11

(1) Dalam hal timbulnya perselisihan ulayat di nagari, diselesaikan dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah mufakat secara berjenjang naik bertangga turun menurut barih balabeh adat oleh Kerapatan Adat Nagari.
(2) Apabila pihak yang bersengketa belum puas terhadap keputusan sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (1) diatas sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu mengajukan kepada LKAAM Kecamatan/Kabupaten/kota dan propinsi untuk mendapatkan penjelasan.
(3) Apa bila penyelesaian di tingkat LKAAM di sumatera barat masih belum di terima maka pihak maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan pe pengadilan negri.
(4) Pertimbangan pucuk pimpinan LKAAM Sumatera barat sebagai mana pasal 11 ayat 3 di atas menjadikan bahan pertimbangan hukum bagi pengadilan dalam menentukan putusan

BAB VI
INVETARISASI TANAH ULAYAT RAJO, NAGARI, SUKU DAN HUKUM

Pasal 12

(1) Tanah ulayat rajo, nagari, suku dan kaum yang berada di nagari-nagari dalam daerah kabupaten/kota perlu di inventarisasi untuk kepestian penguasaan oleh rajo bagi ulayat rajo, oleh KAN bagi ulayat nagari, oleh mamak kapalo waris/kepala kaum terhadap ulayat suku dan kaum
(2) Inventarisasi rajo, nagari dan dan kaum tersebut pada ayat (1) pasal ini di lakukan secara bertahap oleh KAN,raji, suku dan kaum yang di koordinasikan dengan bupati/wali kota kepala daerah kabupaten/kota
(3) Pelaksanaan inventarisasi tanah ulayat rajo, nagari,suku dan kaum di maksut ayat (2) pasal ini, pembiayaannya dibebankan kepada Nagari, Suku dan Kaum serta dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
(4) Penetapan tanah batas ulayat Rajo, Nagari, Suku dan Kaum dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT

Pasal 13

(1) Pendaftaran tanah ualayat kepada Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum untuk dan atas nama Mamak Kepala Kaum atau Kepala Waris (Istilah Mamak Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris disesuaikan dengan Barih Balabeh Adat).
(2) Pendaftaran tanah ulayat Kepada Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan atas kesepakatan anggota suku untuk dan atas nama Penghulu Suku.
(3) Pendaftaran tanah ulayat rajo dan nagari kepada Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan atas kesepakatan penghulu-penghulu dalam nagari dan untuk atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap tanah ulayat nagari, atas nama rajo bagi tanah ulayat rajo.

Pasal 14

(1) Surat tanda pendaftaran tanah ulayat sebagaimana dijelaskan Pasal 12 tidak dibenarkan untuk menjadi jaminan/hipotik tanpa persetujuan pemegang ulayat.
(2) Surat tanda pendaftaran tanah ulayat dapat dijadikan untuk kerja sama dengan pihak lain, atas persetujuan pemegang ulayat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
(2) Peraturan Daerah ini dapat disebut PENGATURAN PEMANFAATAN ULAYAT DI SUMATERA BARAT.
(3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang,............ Juli 2000

DPR D GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT



H. ARWAN KASRI, MS. H. ZAINAL BAKAR, SH

0 Comments:

Post a Comment

<< Home