Tuesday, February 14, 2006

RANPERDA TENTANG PEMANFAATAN TANAH ULAYAT
JALAN MENUJU KLIMAKS
NEW LIBERALISME DI MINANGKABAU

Buah Kegelisahan

ANDIKO, SH
Koor Div. Sumber Daya Alam LBH Padang, Koor. Paga Alam Minangkabau (PALAM)

“Bilo Sandi rumah diasak urang, lantak supadan dialiah urang, kapalo banda diruntuah urang, Mako Disintak karih dipinggang, bapantang ka makan angin, Aso hilang duo tabilang,”.1

I. Globalisasi, Anggang Dari Lauik
Datanglah Anggang dari lauik
Mati ditembak datuak nan batigo
Badiah Salatuih Tigo Dantuangnyo
(Tambo adat Minangkabau)2

Globalisasi seketika menjadi sebuah keniscayaan. Triyunan dollar US telah dihabiskan untuk mewujudkan sebuah tatanan baru bagi dunia. Perbagai pertemuan-pertemuan mewah digelar untuk sebuah harapan bagi sebuah model tatanan dunia baru yang kemudian bernama Globalisasi. Seketika batas dan kedaulatan negara, kontrak-kontrak sosial dan teori-teori kedaulatan teritorial negara seolah telah menjadi kuno.

Aktor-aktor globalisasi kemudian memfasilitasi lahirnya Worl Trade Organitation yang tiba-tiba lebih berkuasa dari apapun. Edi Cahyono menulis tetang ini :

WTO, didirikan pada tahun 1995, merupakan agen baru perdagangan global yang berkuasa, yang telah mengubah GATT (Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan) menjadi sebuah perjanjian yang mampu memaksakan perdagangan global. WTO adalah salah satu mekanisme utama dari globalisasi korporasi. Pendukungnya mengatakan bahwa WTO berdasarkan pada ‘perdagangan bebas’ (free-trade). Namun sebenarnya buku aturan WTO yang lebih dari 700 halaman lebih tersebut, merupakan suatu sistem perdagangan bergaya korporatis (corporate-managed) yang komprehensif. Bahkan WTO jauh sekali dari filosofi perdagangan bebas abad ke-18 yang dikembangkan oleh David Ricardo atau Adam Smith, yang berasumsi bahwa baik tenaga kerja maupun modal kerja tidak boleh lintas batas negara.

Sistem perdagangan bergaya korporatis itu didominasi oleh efisiensi ekonomi yang tergambar dalam pencapaian profit perusahaan secara cepat. Keputusan-keputusan yang mempengaruhi ekonomi hanya dinikmati oleh sektor swasta, sedangkan biaya-biaya sosial & lingkungan menjadi beban publik.

Sistem yang kadang-kadang disebut model ’neoliberal’ ini mengesampingkan undang-undang lingkungan, usaha perlindungan kesehatan, dan standar tenaga kerja, dalam menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang murah bagi perusahaan-perusahaan transnasional (TNC/Trans-National Corporation). WTO juga menjamin akses perusahaan-perusahaan besar tersebut ke pasar luar negeri tanpa mewajibkan perusahaan-perusahaan transnasional tersebut untuk mempertimbangkan prioritas-prioritas keperluan domestik negara-negara yang dituju.

Dalam ideologi neo-liberal, mitos yang mengatakan bahwa setiap negara dapat berkembang dengan cara lebih banyak mengekspor dibandingkan impor, dianggap sangat penting. Sepertinya para pendukung ideologi ini lupa bahwa, bila suatu negara mengekspor mobil, misalnya, negara tujuan ekspor tersebut menjadi pengimpornya.

Pada tanggal 15 April 1994, wakil negara-negara pedagang di dunia menandatangani General Agreement on Triffs and Trade (GAATT). Pertemuan di kota Moroccan Marrakesh merupakan Klimaks dari 7 tahun putaran uruguay. Dunia seketika berubah, batas teritorial antar negara yang membatasi perdagangan, seketika lenyap. Lahirlah “dewa” baru yang sangat berkuasa yaitu TNNC-MNC atau yang disebut Yulih (tokoh durian kilangan-Kapa-Pasaman) dengan kata-kata “Infestor”. Posisi pedagang elit/Infestor kemudian mendapat ruang politik, regulasi kebijakan dan kemudahan-kemudahan dari negara yang telah manginternalisasi diri sebagai wasit “Free Trade”. Seketika mimpi hidup indah, makmur dan sejahtera tertompang pada pundak para pedagang besar. Ukuran kebahagian kemudian terdistorsi dengan seberapa kaya dan seberapa banyak memiliki harta.

Dengan klaim efisiensi, tidak boleh ada lagi proteksi, subsidi dan insentif untuk rakyat dari pemerintahnya. Segala sesuatu harus di prifatisasi karena penyaluran kebutuhan manusia akan lebih terjamin oleh kelompok-kelompok swasta. Negara harus memainkan peranan dalam kebijakan-kebijakannya, sebagai kelompok yang memfasilitasi terselenggaranya mekanisme pasar bebas. Pada titik ini, kelompok kuat akan mengalahkan kelompok lemah, sebagai konsekwensi logis dari pilihan akan mekanisme pasar bebas.

Kalau pada zaman gunuang marapi sagadang talua itiak, Anggang dari lauik yang ditembak datuak nan batigo, diidentifikasi sebagai Adityawarman anak pisang yang merajakan diri di Minangkabau dan merubah secara fundamental tatanan pemerintahan menjadi berraja-raja di Minangkabau, hari ini Anggang dari lauik nan ditembak oleh elit-elit Sumatera Barat adalah Globalisasi (GAAT-WTO-AFTA-NAFTA-Free Trade-World Bang-ADB-Infestor). Perobahan yang mendasar akan terjadi di Sumatera Barat dan akan menentukan eksistensi Masyarakat Adat Minangkabau. Perubahan fundamental yang melebihi ketika Adityawarman ingin menjadi raja ditengah nagari yang tidak mengenal raja (Pemerintahan Terpusat).

Serifikasi Tanah Adat

“The Land Administration Project will foster efficient and equitable land markets …………The main components of the project are: (a) systematic registration of 1.2 million parcels in ten districts in Java, relying on special systematic adjudication teams capitalizing on economies of scale, cadastral surveying by private firms, utilization of new technology such as global positioning systems (GPS), and dissemination of information to the public; (b) development of a database of land laws and regulations, and assistance to GOI's program for reviewing and drafting land laws and regulation; (c) long-term development of the Land National Agency's (BPN's) institutional capacity for land administration, mostly through support to BPN's training and education units, training, scholarships and studies on ways to improve tenure security for customary (adat) land rights; and (d) an integrated program of studies, seminars and workshops on selected topic areas in land management while improving inter-agency coordination and drawing on international experience.3

Sertifikasi tanah dimaksudkan untuk memperjelas pemegang hak atas tanah. Komunalitas pemegang hak dalam hukum tanah Adat Minangkabau menyebabkan kekaburan pemegang hak atas tanah. Keberadaan hak-hak komunal atas tanah dan sumber daya alam lain, menyebabkan biaya dan tambahan waktu bagi proses komersialisasi. Akibatnya dalam hitungan ekonomis, infesiensi yang diakibatkan oleh komunalitas tanah dan SDA milik masyarakat adat, akan mempertinggi ongkos produksi sebuah Corporat yang akan menggunakan asset tersebut. Komunalitas akan mempersulit proses perpindahan hak atas properti tersebut dan pada tingkat yang lebih jauh tidak mengefisienkan sistem pasar tanah (Land Market Sistem). Disamping itu, komunalitas juga rawan konflik, ketika terjadi komersialisasi atas properti milik komunal tersebut.

Logika inilah yang dipakai oleh Worl Bank dalam menggulirkan Land Administrasi Proyjec (LAP). LAP disambut dengan sumringah oleh pemerintah Indonesia dengan melahirkan PRONA. Sumatera Barat kemudian menyambut program PRONA walaupun ditengah-tengah gumamam ketidak setujuan beberapa gelintir kaum adat. Hasil dari kegiatan pensertifikatan tersebut tergambar dibawah ini;

Jumlah penerbitan sertifikat hak Milik yang Diterbitkan Melalui Program PRONA, Konsolidasi dan Redistribusi tanah selama pelita V
NO
Kantor BPN
JUMLAH SERTIFIKAT
Prona
Konsolidasi
Redistribusi
Total
1
Kodya Padang
710
810
0
1.520
2
Kodya padang Panjang
255
0
0
255
3
Kodya Bukittinggi
682
584
0
1.266
4
Kodya Payakumbuh
1.018
149
0
1.167
5
Kodya Solok
508
0
0
508
6
Kodya Sawahlunto
549
0
0
549
7
Kab. Padang Pariman
1.002
139
315
1.456
8
Kab. Agam
1.493
0
432
1.925
9
Kab. 50 Kota
731
0
0
731
10
Kab. Pasaman
1.624
0
320
1.944
11
Kab. Tanah Datar
1.420
0
0
1.420
12
Kab. Solok
1.354
0
360
1.714
13
Kab. Sawahlunto Sijunjung
1.045
0
0
1.045
14
Kab. Pesisir Selatan
915
169
23
1.107
Total
13.360
1.851
1.450
16.666
Data : pertanahan sumbar dalam angka selama pelita V (1989/1990-1993/1994)

Data Sertifikat di Sumatera Barat (1989/1990-1993/1994)
NO
JENIS HAK ATAS TANAH
JUMLAH SERTIFIKAT
LUAS TANAH BERSERTIFIKAT (HA)
1
Hak Milik
216.115
140.859,34
2
Haka Guna Bangunan
6.623
4.315,60
3
Hak Guna Usaha
24
57.127,96
4
Hak Pakai
2.961
1.929,78
5
Hak Pengelolaan
30
429,86
Total
225.753
204.662,54Data : pertanahan sumbar dalam angka selama pelita V (1989/1990-1993/1994

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa antara tahun 1989 s/d 1994 telah dihasilakan 16.666 buah sertifikat, dimana 13.360 buah adalah hasil dari program prona. Dalam rentang waktu yang sama tersebut telah tersertifikatkan tanah di Sumatera Barat seluas 204.662,54 Ha.

Hampir dapat dipastikan, 80 % dari tanah-tanah yang berhasil disertifikatkan tersebut adalah tanah milik adat yang dimiliki secara komunal. Alibi yang selalu mengemuka, kebanyakan tanah-tanah adat yang tersertifikatkan adalah tanah-tanah pusako randah hasil jual beli, yang tentu asal persil tersebut juga dari tanah komunal.

Pada tabel 2 terlihat juga adanya pensertifikatan tanah adat untuk kepentingan infestasi. Antara tahun 1989 s/d 1994 lahir sertifikat HGU sebanyak 24buah dengan luas persil 57.127,96.

Disektor lain, dengan adanya program transmigrasi di Sumatera Barat, lahan-lahan yang merupakan tanah adat juga didistribusikan kepada peserta transmigran. Jumlah Lahan yang terpakai oleh transmigran di Sumbar sampai agustus 1999. Lahan pencadangan 33.505 Ha, yang terealisasi 85.238 Ha dengan Jumlah KK sebanyak 22.976 KK. Tanah-tanah yang terdistribusikan ini kemudian disertifikatkan. Sampai 1999 direncanakan program pensertifikatan untuk para transmigran di empat kabupaten (Swl/Sjj, Pessel, Pd. Prm & Pasaman) 3.640 KK dengan target pensertifikatan sebanyak 10.670 buah. Yang baru direalisasikan sebanyak 500 buah sertifikat di Timpeh IV.

Dalam rentang waktu tersebut telah terjadi indifidualisasi penguasaan tanah komunal Masyarakat Adat Minangkabau. Sertifikasi tanah adat ini menimbulkan akibat yang signifikan, karena tanah sebagai sebuah properti, identitas sosial juga merupakan ikatan soasial bagi Masyarakat Adat Minangkabau. Tanah juga merupakan salah satu identitas kekerabatan dalam struktur sosial Minangkabau. Proses sertifikasi menyebabkan tatanan sosial Minangkabau menjadi hancur.

Salah satu penelitian tentang pernah dilakukan oleh seorang intilektual putra Minangkabau. Penelitian ini melihat hubungan sertifikasi tanah dengan renggangnya hubungan kekerabatan di Minangkabau. Tetapi amat disayangkan, hasil penelitian ini tidak pernah dipublikasikan kepada rakyat dan tidak diambil menjadi sebagai pertimbangan untuk melahirkan kebijakan oleh Pemda Sumbar.

Pada tahun 1994 Dr. Hermayulis mulai melakukan penelitian disertasi untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi ini kemudian diberi judul Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilinial Minangkabau di Sumatera Barat.

Kedatangan Mamak Sebelum & Sesudah Pensertifikatan
No
Frekwensi Kedatangan Mamak
Sebelum Sertifikasi Tanah
Setelah Sertifikasi Tanah
1
Sering
59 (100,00%)
49 (83,05%)
2
Mulai Jarang
0 (0,00 %)
3 (5,58 %)
3
Sekali-Sekali
0 (0,00 %)
4 (6,77%)
4
Tidak Pernah
0 (0,00 %)
3 (5,58 %)

Total
59 (100,00 %)
59 (100,00 %)
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 1994

Pada halaman 357 disebutkan bahwa apabila tanah telah disertifikatkan, maka mamak merasa tidak perlu lagi mengurus dan menjaga tanah…, sedangkan pada halaman 358 disebutkan bahwa pensertifikatan tanah merupakan salah satu faktor pemacu timbulnya perselisihan masalah tanah, yang berakibat peran mamak dalam keluarga materinial semakin berkurang. Sedangkan dihalaman 378-379 disebutkan pada penelitian lapangan ditemukan 27, 12 % dari responden menyatakan bahwa jika tanah telah disertifikatkan, maka jual beli tanah dapat dilaksanakan secara langsung dengan tanpa minta izin kepada mamak.

Dari penelitian Dr. Hermayulis tersebut dapat kita simpulkan bahwa cita-cita Worl Bank untuk membuka pasar tanah yang efisian di Minangkabau telah terwujud. Hal ini mengakibatkan terjadinya gejolak ditengah-tengah kaum, suku maupun nagari. Pendapat Worl Bank akan turunnya konflik sosial paska pensertifikatan tanah jelas sudah terbantahkan. Penelitian ini dilakukan delapan tahun yang lalu tentu keadaan akan lebih parah hari ini.

Hari ini, pendaftaran tanah mendapat tempat yang khusus dalam ranperda tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat. Tetapi pendaftaran tanah dilakukan dengan modus terbalik. Besarnya tantangan dari kelompok ninik mamak akan keterpinggiran mereka dari peran yang sesungguhnya atas tanah adat, menyebabkan modus pendaftaran tanah diubah. Sekarang yang menjadi pemegang hak adalah Ninik Mamak itu sendiri. Fakta ini tentu akan membuka ruang konflik horizontal yang lebih lebar lagi.

II. Masyarakat Adat Minangkabau Menantang Zaman

“ Dalam laporan-laporan De Stuers, orang-orang disana (Minangkabau) terkenal sebagai tidak mempunyai perasaan rendah diri sama sekali terhadap Belanda. Mereka biasa saja menegur De Stuers di jalan, menyetop dan minta menyalakan rokok dari api cerutu yang sedang dihisap Residen dan Komandan Militer tersebut. Malah Jendral Van Swieten (pengganti Michaels sebagai Gubernur Militer Sumatera Barat) menganggab sudah baik kalau diminta terlebih dahulu. Kadang-kadang mereka berani menarik cerutu itu begitu saja dari mulut seorang Belanda”.

(Rusli Amran dalam Sumatera Barat Hingga Palakat Panjang halaman 406)

Ketika kita runut sejarah, tokoh-tokoh Minangkabau telah memberi warna disuatu masa. Mulai dari ulama-ulama besar seperti Syeh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, guru besar di Masjidil Haram, Inyiak Jambek, HAMKA, HATTA, Syahrir, H. DT. Batuah, Ibrahim DT. Tan Malaka, Rasuna Said, M Syafei dan banyak tokoh lain lahir dari ranah Minangkabau dengan pilihan idiologi masing-masing.

Berbagai pergerakan lahir menentang penjajah, sampai ke perang yang berdarah-darah pernah terjadi di Minangkabau. Mulai dari refolusi sosial yang berkembang jadi perang melawan kolonialisme, Paderi sampai ke perang Belasting dan PRRI. Mulai dari gerakan muhammadyah yang bersinar dari Maninjau sampai kepada pemberontakan Silungkang.

Apa yang pernah terjadi di Minangkabau pada masa lalu, menunjukkan iklim sosial yang berkembang pada saat itu. Lahirnya tokoh-tokoh pemikir pada suatu zaman keemasan Minangkabau menunjukkan bagusnya sistem pendidikan dan budaya demokrasi yang menghargai keberagaman. Sehingga kenyataan ini membuat falsafah Alam Takambang Menjadi Guru4 betul-betul menjadi pemicu bagi terbangunnya kemampuan intilektual.

Sebagaimana yang kita kutip pada awal tulisan konsepsi pantangan ( “Bilo Sandi rumah diasak urang, lantak supadan dialiah urang, kapalo banda diruntuah urang, Mako Disintak karih dipinggang, bapantang ka makan angin, Aso hilang duo tabilang”) telah menjadi dasar yang kuat bentuk respon Masyarakat Adat Minangkabau terhadap segala hal yang akan merusak eksistensi mereka. Berbagai gerakan dan peperangan yang pernah lahir, berangkat dari rasa harga diri yang diajarkan kepada mereka, sebab adat tagak di kaum mamaga kaum, tagak di suku mamaga suku, tagak dinagari mamaga nagari. Rasa harga diri merupakan entitas mendasar yang menyebabkan masyarakat Adat Minangkabau sangat resisten terhadap ancaman.

Tapi memang kemudian terjadi distorsi-distorsi. Berbagai peristiwa politik dan kepentingan kemudian mendistorsi filosofi dan prilaku-prilaku dasar mereka. Dalam catatan sejarah, kalangan elit dari Masyarakat Adat Minangkabau mempunyai peran besar dalam distorsi tersebut. Dimulai dengan tunduknya raja Pagaruyung yang diikuti dengan 12 nagari lain, yang akibatnya menyebabkan Belanda mengklaim bahwa Minangkabau telah terkuasai. Meskipun perlawanan terus terjadi dari ratusan nagari-nagari lain dibawah pimpinan para ulama Paderi. Dilanjutkan dengan lahirnya pangulu-pangulu rodi untuk tanam paksa, Datuak Palo yang menjadi cikal bakal Wali Nagari, dan Kepala Lareh yang membakali Camat.

Rusli Amran dalam bukunya Sumatera Barat Hingga Palakat Panjang halaman 215 menyebutkan :
……….kedudukan VOC di Sumatera Barat dengan bantuan para pemimpin setempat, sudah cukup kuat. Yang menjadi soal hanya sikap rakyat yang sulit diperhitungkan dan pemuka-pemuka mereka yang sering cakar-cakaran…….antara pemimpin yang saling berselisih atau bersaing, belanda biasanya memihak salah satu golongan……..

Paska kekalahan PRRI, banyak akibat yang timbul. Banyak anak nagari kemudian berimigrasi keluar Minangkabau. Banyak penulis menulis bahwa salah satu bias dari kekalahan menimbulkan trauma politik dan perlakuan yang tidak wajar, sehingga menyebabkan sebagian elit Minangkabau memilih strategi “Aman” dalam merespon setiap perobahan yang “menyerang” eksistensi ke-Minangkabau-annya.

Respon yang defelopmentalis itulah yang kemudian mewarnai setiap kebijakan rezim yang mengancam eksistensi. Propaganda banyaknya Bandes yang akan didapat oleh kita (Minangkabau) dengan merubah nagari menjadi desa, disuarakan dengan lantang oleh para elit Sumatera Barat untuk menyesuaikan diri dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Perobahan Nagari ke Desa kemudian terbukti menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat asli Minangkabau dan tidak ada yang mau bertanggung jawab atas penghancuran dan “kejahatan” kultural itu.

Sikap yang sama juga ditunjukkan ketika transmigrasi dilaksanakan tanpa ada proses inisiasi yang integral dengan masyarakat setempat, sehingga menimbun potensi konflik horizontal. Sikap yang sama juga ditunjukkan ketika PIR-BUN dengan HGU yang merampas tanah-tanah adat (Ulayat Minangkabau) menjadi tanah negara dengan HGU-nya. Otoritarianisme rezim kemudian selalu menjadi kambing hitam dan alibi termudah untuk membenarkan kesalahan kolektif tersebut.

Hari ini, dengan sikap yang sama pula para elit Sumatera Barat membawa rakyat untuk menyongsong Globalisasi-New Kolonialisme Baru.

a. Gerakan Propaganda Ulayat Versus Investor

Seperti yang kita ungkap pada sub bagian I, kelompok infestor kemudian mendapat tempat khusus dalam percaturan dunia. Globalisasi kemudian melahirkan kelompok kuat pemenang. Sistem kehidupan pasar kemudian mewarnai seluruh sektor kehidupan. Terutama sektor ekonomi. Dengan lahirnya OTODA, para aktor kapital secara langsung masuk kedaerah-daerah, jauh ketingkat basis.

Dengan perspektif memacu peningkatan PAD, para infestor kemudian menjadi ikon baru yang sangat-sangat penting. Ditengah ketidak berpihakan sistem hukum agraria & infestasi nasional terhadap kepentingan rakyat, dalam hal ini Masyarakat Adat Minangkabau, pemerintah daerah mencanangkan rencana agro industri sebagai sektor terpenting peningkatan PAD.

Tingginya harapan akan infestasi-peningkatan PAD dan ketidak berpihakan sistem hukum terhadap rakyat, dan prilaku infestasi menyebabkan akan lahirnya konflik-konflik baru, disamping konflik warisan antara rakyat dengan infestor/pemerintah.

Dalam suasana seperti itu, sejak beberapa tahun yang lalu, sengaja atau tidak terbangun sebuah opini bahwa konflik-konflik ulayat antara masyarakat setempat berhadapan dengan perusahaan perkebunan/pemerintah menyebabkan dunia infestasi terganggu. Klimaks dari opini ini kemudian tergiring kepada ketidak-sinkronan antara hukum adat yang mengatur pemilikan dan sistem penguasaan/pengelolaan tanah ulayat tempat berinfestasi dengan kepentingan infestor sehingga mengganggu kepada peningkatan PAD dan lebih jauh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tetapi jauh dari semua indikasi penggalangan opini oleh para elit untuk membuat takut rakyat, sesungguhnya rakyat Sumatera Barat-Masyarakat Adat Minangkabau hanya meminta penghargaan dan pengakuan atas hak ulayat dan hukum adat yang mengatur ulayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Minangkabau tidaklah anti kepada kelompok infestor yang akan mengelola ulayat, sepanjang ada hubungan yang setara dan tidak terjadinya perpindahan hak atas ulayat tersebut.

Ketakutan para infestor ini ternyata juga dipicu oleh berbagai pernyataan para elit dan para akademisi putra Minangkabau sendiri diberbagai media massa. Koran Padang Ekspres, Sabtu 6 April 2002, Halaman 12 Kolom 2 – 4, pada berita yang berjudul INVESTOR PERKEBUNAN ENGGAN TANAM MODAL Penyebabnya, Kasus Penyerobotan Tanah, ditulis bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Sumbar, Ir. Bachtiori khawatir tentang perkembangan perkebunan di daerah ini. Terutama dengan banyaknya kasus penyerobotan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dengan berbagai dalih, yang menyebabkan perusahaan perkebunan menderita kerugian yang luar biasa. Sehingga investor perkebunan enggan menanamkan modalnya. Padahal sumbar butuh investor baru dibidang perkebunan.

Dilain kesempatan, eksekutif, legislatif dan berbagai elit Sumatera Barat lainnya meneriakkan slogan anti “kapitalisme global” dalam kasus spin of. Mobilisasi gelombang demonstrasi kemudian menghasilkan sebuah maklumat yang dinamakan “maklumat Rakyat Sumatera Barat”. Seluruh koran dan media meliput dan ada puluhan diskusi untuk penggalangan opini anti Kapitalisme digelar. Gerakan ini tentu menimbulkan reaksi yang negatif dari dunia infestasi, karena decision maker Sumatera Barat telah berbicara hal yang sangat sensitif bagi keamanan iklim infestasi di Sumatera Barat. Terlepas dari maksud dan makna spin of bagi kepentingan rakyat, harusnya para decision maker tersebut memilih cara yang lebih elegan dalam sebuah perjuangan. Sumatera barat tentu tidak kekurangan orang dari segala kalangan, yang mempunyai kemampuan lebih intelektual dalam menangani masalah ini. Dan mereka terlempar jauh dari hiruk pikuk kelompok yang menamakan dirinya “pejuang”.

Secara logika sederhana, koran adalah salah satu jendela untuk orang-orang diluar Sumatera Barat, terutama infestor untuk melihat kondisi Sumatera Barat. Ketika para elit yang berkuasa berbicara seperti diatas, maka para infestor akan percaya bahwa keadaan itu benar-benar terjadi. Akibatnya tentu mereka akan merasa takut untuk berinfestasi di Sumatera Barat. Seharusnya yang dikampanyekan oleh para elit, bahwa tidak ada masalah di Sumatera Barat berinfestasi, walaupun disini hukum adat sangat kuat sekali karena pemerintah akan memfasilitasi dan menjaga infestasi. Tetapi yang terkampanyekan justru sebaliknya, sehingga mengentalkan opini bahwa adat-masyarakat adat tidak ramah terhadap infestasi.

Gerakan mempertentangkan adat dengan infestasi ini terus berlangsung diberbagai media dan forum intilektual untuk mencari dasar pembenaran interfensi kaum positifis terhadap penguasaan ulayat adat. Pembenaran-pembenaran terus dilakukan sehingga berbagai program untuk persiapan agenda-agenda Globalisasi yang dapat merusak sendi-sendi masyarakat Adat Minangkabau terus dilakukan, seperti salah satunya Sertifikasi Tanah Adat.

b. Feodalisasi Adat

Ketika gerakan reformasi secara tiba-tiba menjatuhkan rezim Suharto, Indonesia memasuki sebuah era transisi kehidupan politiknya. Keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang OTODA seperti detonator yang membangkitkan keinginan masyarakat Adat Minangkabau untuk kembali merekonstruksi bentuk pemerintahan lokal mereka. Teriakan untuk kembali kenagari dari berbagai kalangan seolah tak bisa lagi dibendung.

Mamang/pepatah adat telah menjadi buah tutur bagi berbagai kalangan, pemanis kata, penarik simpati dan bahkan memulus jalan bagi kepentingan. Ibarat orang yang baru bangun dari tidur panjang, masyarakat adat Minangkabau kemudian ingin kembali bernagari dengan segala sisi dan aspek kehidupannya.

Gerakan kembali keidentitas Masyarakat Adat Minangkabau, digulirkan dari berbagai kalangan dan kemudian berhenti pada pertanyaan, kembali kenagari seperti apa yang tepat pada saat ini. Pertanyaan ini kemudian membuka ruang bagi interpretasi-interpretasi kelompok yang berkepentingan, jelas untuk mengedepankan kepentingannya.

Dalam era dan gemuruh pertarungan berbagai kepentingan itulah kemudian suara rakyat sebagi stake holders yang paling berkepentingan penjadi terabaikan. Otoda telah menimbulkan bias bagi terjadinya percepatan mesin-mesin yang memproduksi Peraturan Daerah. Dari berbagai kejadian, ternyata kemudian dapat dibuktikan bahwa peraturan daerah yang dilahirkan tersebut, prematur dan tidak menggambarkan kebutuhan mendasar dari Masyarakat Adat Minangkabau. Banyak kelompok kemudian mendapat berkah dari bermilyar-milyar anggaran untuk peraturan daerah. Sementara rakyat semakin terabaikan.

Sebagai basis legitimasi dari semua itu, dengan manis dan dengan pembenaran para intelektual bayaran, ikon-ikon adat kemudian difeodalisasi demi kepentingan. Gerakan feodalisasi inilah yang kemudian dapat menghancurkan inti demokrasi dalam adat Minangkabau.

¨ Sentralisasi & Penyeragaman Pemerintahan Lokal

Diawal OTODA, pergulatan kembali kebentuk nagari seperti apa, kemudian mencapai klimaks dengan keluarnya Perda No. 9 tahun 2000 Tentang Kembali Kenagari. Perda No. 9 Tahun 2000 menentukan sampai sekecil-kecilnya bentuk pemerintahan lokal untuk nagari-nagari di Sumatera Barat. Hal yang sama juga lebih diperketat dalam peraturan yang sama di kabupaten-kabupaten.

Pendapat-pendapat yang berasal dari tatanan adat, yang menyatakan bahwa bentuk nagari haruslah disesuaikan dengan tatanan lokal, sesuai dengan adat salingka nagari, diabaikan. Tidak ada kelompok-kelompok kekuasaan yang kuat untuk menyuarakan hal itu. Suara rakyat kemudian hilang dengan hiruk pikuk pembahasan di Gedung DPRD. Pembahasan itu kemudian menghasilkan pemerintahan yang terpusat dan tersentralisasi. Sehingga kelompok-kelompok kritis kemudian memberikan istilah bahwa kembali kenagari saat ini adalah kembali kenagari administrasi bukan substansi.

Gerakan sentralisasi pemerintahan lokal oleh para elit Sumbar, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Belanda dulu, bahkan lebih maju. Sedangkan sentralisasi pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pejabat kolonial dulu banyak mendapat tantangan dari kalangan mereka sendiri. Hal ini ditulis oleh Rusli Amran;

“ Dengarkan pula pendapat bekas Gubernur Kroesen……Kehendak keras pemerintah kita untuk mencapai sentralisasi pemerintahan, nyata sekali dengan diadakannya jabatan Penghulu Kepala dan Kepala Laras……Kedua jabatan tersebut tidak dikenal sama sekali dalam adat bangsa Minangkabau. Mereka adalah kepala-kepala yang kita paksakan kepada penduduk pada saat yang sama kita dengan khidmat berjanji tidak akan mengadakan perubahan dalam Pemerintahan Nagari. Pada saat yang sama sewaktu kita dengan hebatnya berlagak sok berlagak secara mutlak menghormati hak-hak politis maupun cara-cara mengatur rumah tangga mereka. Dan kita percaya kepada kebohongan ini semua dan menyangka bahwa keadaan disana sekarang masih seperti dalam alam adat tradisional mereka. Di tiap nagari ditempatkan seorang dengan gelar Penghulu Kepala yang harus bekerja sama dengan para penghulu suku, dan sebagai kepala nagari berhubungan langsung dengan pemerintah Belanda. Lebih lagi, kita menyatukan beberapa nagari menjadi sebuah distrik dengan seorang kepala dengan gelar Kepala Laras, suatu gelar yang tidak masuk akal sama sekali, katanya sebagai wakil kita, tetapi sebenarnya tidak lain dari seorang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam larehnya”.

Rusli Amran dalam bukunya Sumatera Barat Palakat Panjang halaman 196

Sentralisasi bentuk pemerintahan nagari, dimaksudkan untuk mempermudah pengendalian nagari. Karena nagari yang dipimpin oleh presidium pangulu suku akan sangat sulit dikendalikan. Untuk itulah, kewenangan Wali Nagari sebagai wakil pemerintah ditingkat basis, harus lebih diperkuat. Sedangkan banyaknya lembaga diluar kelembagaan eksekutif nagari, telah memecah kekuatan para pangulu sebagai representasi anak nagari.

Dalam praktek lapangan, kemudian bermunculan konflik pengelolaan harta kekayaan nagari antara KAN sebagai penguasa secara adat dan Wali Nagari sebagai penguasa dengan legitimasi administrasi. Bom waktu yang ditinggalkan oleh Perda No. 9 Tahun 2000 ini suatu saat akan meledak. Kasus-kasus kemudian bermunculan, seperti masalah pengelolaan pasar nagari Sijunjung yang menimbulkan konflik antara KAN dan Wali Nagari.

Disisi lain, tuntutan akan sebuah nagari yang menguasai dan berhak akan assetnya sebagaimana yang tersebut dalam aturan nagari adat; bahwa kalauik ba bungo karang, ka ladang ba bungo ampiang, ka rimbo ba bungo kayu dan ka sungai ba bungo pasia5, hampir tidak dapat diwujudkan. Karena peraturan nagari yang lahir dan substansinya mengatur hal itu, menjadi batal, karena bertentangan dengan peraturan daerah yang posisinya lebih tinggi dan mengatur objek yang sama.

Ikon “kembali kenagari” telah menjadi sebuah agenda politis. Pidato-pidato para elit yang mengutip banyak pepatah adat telah menutupi sentralisasi bentuk/model nagari dan hampir tidak adanya kewenangan nagari dalam pengelolaan ulayatnya. Perda nyaris sebuah pisang pelipur tangisan panjang masyarakat adat menuntut kewenangannya dikembalikan. Tuntutan-tuntutan untuk kemandirian nagari dengan dasar kekuatan konsep adat Minangkabau, juga dilawan dengan konsep adat, meskipun dengan penafsiran sepihak.

¨ Ranperda Tanah Ulayat sebuah Klimaks

Dipenghujung tahun 2002, setelah guliran berbagai kegiatan yang melelahkan, diantaranya, uji coba proyek sertifikasi tanah adat yang didanai oleh Bank Dunia di nagari Tigo Jangko Lintau, seminar hasil proyek di Pangeran Hotel yang ditentang banyak kalangan, tiba-tiba di seminar yang dadakan di “Rumah Bagonjong”6 muncullah rancangan peraturan daerah tentang tanah pemanfaatan tanah ulayat.

Dengan alibi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan infestasi, kepastian hukum terhadap infestasi dan untuk menjawab segala konflik ulayat yang timbul sehubungan dengan infestasi, ranperda inipun bergulir. Seketika keberadaan ranperda tersebut, baik dari sisi formalnya maupun dari substansi ranperda tersebut kemudian memicu lahirnya berbagai penolakan.

Dengan komposisi yang sangat buruk dalam pendekatan ilmu perundang-undangan, maupun dari sisi substansi yang bertentangan dengan kearifan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat adat Minangkabau dan maksud, serta indikasi-indikasi negatif yang melatarbelakangi lahirnya Ranperda ini, Ranperda tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat kemudian menui kritik yang sangat tajam ketika sampai di DPRD.

Jika disigi lebih jauh ranperda tentang pemanfaatan tanah ulayat (RPTU), dari sisi ilmu perundang-undangan, RPTU tidak memenuhi syarat-syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.
Pertama, prinsip filosofis, yaitu suatu peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, yang tumbuh dari sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat tentang bagaimana masyarakat memandang sesuatu hakekat. Dalam RPTU dicantumkan adanya proses ganti rugi yang berakibat terjadinya perpindahan hak atas tanah ulayat kepada pihak ketiga. Pencantuman ganti rugi ini sangat bertentangan dengan prinsip tanah ulayat; di jua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando7, yang hidup dan tumbuh dalam kearifan lokal Masyarakat Adat Minangkabau. Dalam kerangka yang lebih luas pengaturan ulayat sudah tercantum dalam Adat Minangkabau dimana nagari mempunyai hak penuh atas pengaturan tersebut. Hukum adat tentang pengaturan ulayat tidak dapat di unifikasi dalam sebuah ketentuan tertentu karena setiap nagari memiliki spesifikasi dan keunikan yang berbeda dalam mengatur ulayatnya. Sesuai dengan pepatah adat, ulayat salingka kaum, adat salingka nagari8. Asas yang paling substansi inilah yang dilanggar oleh RPTU, sehingga dari sisi filosofis, RPTU tidak layak.

Kedua, prinsip sosiologis, yaitu suatu peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat, muncul dari harapan, aspirasi dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat. Bahwa aspirasi dan kenyataan hidup Masyarakat adat hari ini adalah tuntutan akan kembalinya nagari adat, bukan nagari administrasi yang sedang berlangsung. Tuntutan berlakunya lagi pengaturan adat terhadap tanah ulayat. Tuntutan masyarakat kemudian diberi jawaban RPTU yang sama sekali dapat merusak tatanan masyarakat adat Minangkabau. Alibi elit Sumatera Barat yang menyatakan bahwa meluasnya konflik ulayat dan ketakutan infestor berinfestasi akibat konflik tersebut, juga tidak relistis untuk meluncurkan RPTU. Sebab konflik ulayat terjadi, justru karena Masyarakat Adat Minangkabau telah lama dipinggirkan. Pemerintah telah mengambil peran Masyarakat Adat Minangkabau sebagai para pihak yang seharusnya berkontrak secara setara dengan pihak ketiga. Bahkan lebih jauh RPTU akan mempertinggi intensitas konflik ulayat di Sumatera Barat.
Ketiga, prinsip yuridis, yaitu suatu peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada supremasi dan kepastian hukum, mengenai kewenangan dari pembuat peraturan daerah, adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur, mengikuti tata cara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA), yang menyebutkan;Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA) tersebut, jelas bahwa tidak ada hak pemerintahan Propinsi untuk mengeluarkan peraturan yang menyangkut pertanahan. Sementara berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA) menyebutkan bahwa pemerintahan desa (Nagari) memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa. Artinya kewenangan nagari untuk mengatur kepentingannya, termasuk mengatur hak ulayat sesuai dengan adat Minangkabau, diakui oleh UU No. 22 Tahun 1999. Jadi secara yuridis, RPTU pun tidak layak

Gerakan memfeodalisasi adat terus dalam konteks RPTU juga sangat kental dilakukan. Alibi penjualan tanah ulayat dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan anggota kaum yang disampaikan oleh salah satu anggota Tim perumus RPTU, jelas-jelas telah memplintir asas-asas adat Minangkabau. Prinsip tanah ulayat; di jua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, merupakan adat nan subanan adat, nan babuhua mati. Seperti apapun bentuk kesepakatan tidak dapat merubah proses gadai dengan prasyarat yang selama ini dikenal oleh masyarakat adat Minangkabau menjadi jual beli seperti menurut hukum perdata barat.

Selanjutnya, pencantuman/mengindifidualisasikan pemegang hak atas tanah ulayat (kaum, suku, nagari) dalam poin pendaftaran tanah ulayat dalam RPTU, seolah-olah merupakan penghargaan terhadap posisi Ninik Mamak, ditingkat kaum, suku dan nagari. Karena menurut adat, betul bahwa Ninik Mamak adalah Penguasa Ulayat. Tetapi sesungguhnya secara substansi, pendaftaran tanah adat merupakan jalan menuju hancurnya komunalitas pemilikan-penguasaan atas tanah ulayat tersebut. Hal ini mendapat kritik yang tajam oleh kalangan ninik mamak yang kritis, yang menyebutkan bahwa RPTU ibarat mulut disuapi makanan sedangkan anus dijahit, sehingga meskipun kenyang, masyarakat adat Minangkabau akan mati pelan-pelan.

Dalam perspektif pengelolaan SDA dalam skala makro, pengelolaan SDA dilakukan secara sektoral. Model pengelolaan SDA yang sektoral inilah yang menjadi sebab mendasar kerusakan alam dan terlanggarnya hak rakyat atas sumber daya alam miliknya. Konflik-konflik pengelolaan SDA yang terjadi sejak masa lalu sampai hari ini terjadi karena saling tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan PSDA. Di UUPA, meski tidak tegas, hak masyarakat adat diakui. Sedangkan dalam UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Pertambangan, hak masyarakat adat kembali tidak diakui. Disisi lain lahir peraturan tentang adanya area-area taman nasional tapi sisi lain keluar perijinan tentang kuasa-kuasa pertambangan diarea taman nasional.

Salah satu kritik terhadap RPTU adalah; RPTU hanya mengatur tanah saja. Jawaban yang diberikan oleh salah satu tim perumus RPTU tentang hal ini adalah; kedepan akan diajukan lagi Ranperda Hutan Ulayat, Ranperda Air Ulayat dan lain-lain. Dari jawaban ini jelas, para elit Sumatera Barat tidak punya visi jelas dalam pengelolaan sumber daya alam (Ulayat) selain mengeksploitasi sebesar-besarnya. Bahkan dalam kerangka makro, tidak ada frem yang jelas dan integral, kemana sumatera barat kedepan akan dibawa dengan mempertimbangkan potensi dan keunikan masyarakat adatnya.
Banyaknya pembahasan-pembahasan Ranperda yang tidak layak dan banyaknya peraturan daerah yang tidak menggambarkan kebutuhan signifikan rakyat Sumatera Barat sehingga tidak efektif berlaku, yang diproduksi selama era Otoda, telah menyebabkan timbulnya pos-pos pemborosan baru Pendapatan Asli Daerah. Basis legitimasi lahirnya rancangan peraturan daerah-peraturan daerah selalu memakai idiom/pepatah-pepatah adat yang sangat familiar bagi rakyat Sumatera Barat, untuk meredam kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan.

Kepastian hukum investasi dalam rangka mengahadapi AFTA-NAFTA selalu menjadi jargon yang di propagandakan kepada rakyat. Dengan strategi feodalisasi dan melawan adat dengan istilah adat dilakukukan untuk menyambut dewa baru yang bernama Globalisasi.

III. Quo Vadis Masyarakat Adat Minangkabau

Ambivalensi dan paradigma developmentalis yang memenuhi pikiran para elit Minangkabau dalam mensikapi Globalisasi, menyebabkan eksistensi Masyarakat Adat Minangkabau menjadi semakin terdesak. Alasan-alasan yang timbul adalah; ketidak mungkinan kita, negara dunia ketiga untiuk menolak globalisasi dan mimpi akan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat akibat Free Trade. Lingkaran setan globalisasi, seolah menutup mata semua orang untuk bersikap kritis terhadap globalisasi. Padahal solusi terhadap masalah ini tetap ada seperti yang ditulis oleh seorang ekonom barat sebagai berikut;

Seperti yang telah saya katakan dalam buku ini, globalisasi bukanlah tidak dapat dielakkan dan ada alternatif, tetapi kita membutuhkan ketentuan baru dalam konstitusi nasional yang membatasi sampai ketingkat mana pemerintah dapat menawarkan hak demokrasi nasional melalui perjanjian global….Ucapan menarik dari yang saya sebut alternatif Self-Reliant-Trade telah dibuat, sejak krisi finansial Tailand, oleh raja Tailan dikatakanya, bahwa kemadirian masyarakat dan nasional lebih penting dari pada status ‘macan’ (Tailan pernah dicap sebagai salah satu macan Asia), sedangkan orang Tailan lainnya telah memperingatkan tentang pelecehan lebih lanjut oleh konsumerisme gaya barat. Saat ini penyakit utama kita adalah kurangnya keinginan politik untuk mencari alternatif tersebut, tapi ini bukan tidak dapat disembuhkan. Internasionalisasi perdamaian dan pemahaman, yang demikian banyak dicari, jelas dapat dicapai melalui pendidikan yang cukup dan harus tidak terlalu disejajarkan dengan Globalisasi Ekonomi Integrafif yang penuh tekanan, yang menunjukkan tidak diinginkan dan dapat dihindarkan.

(Graham Dunkley, The Free Trade Adventure, hal; 257-258)

Jika dilihat kerangka hukum nasional dan global, sesungguhnya memberikan peluang bagi masyarakat adat Minangkabau untuk mempertahankan eksistensinya. Pasal 14 Ayat (1) Konvensi Hak Masyarakat Adat menyebutkan bahwa; Hak-hak pemilikan dan hak milik masyarakat adat dan suku asli terhadap tanah yang secara tradisional mereka diami harus diakui. Selanjutnya TAP MPR No. IX/MPR/2001 Pasal 5 huruf (J) tentang pembaruan agraria, yang memberikan mandat bagi regulasi dan perobahan kebijakan dalam peraturan agraria di Indonesia menyebutkan bahwa; Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumberdaya Alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip; j. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam, seterusnya Pasal 18B ayat (2) (amandemen) UUD 45 BAB IV menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Filipina adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang juga memiliki masyarakat adat. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat digulirkanlah Program Pengakuan Wilayah Adat (Certificate of Ancestral Domein Claim - CADC) yang kemudian setelah adanya IPRA (Indigenous Peoples Right Act) kemudian dapat dikembangkan menjadi Certificate of Ancestral Domein Title (CADT).

Baik CADC ataupun CADT ditujukan untuk mewujudkan pengakuan negara atas hak-hak adat. Hak adat yang dimaksud dikenal dengan bundle of rights atau sekumpulan hak yang cukup detil antara lain hak untuk mengelola, hak untuk mewariskan, hak untuk menyewakan dan lain-lain tetapi tidak ada hak untuk menjual.

Lompatan yang dibuat oleh Filipina untuk menghargai masyarakat adatnya, jauh lebih maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Filipina ternyata telah mengantisipasi lebih dini dampak infestasi terhadap keutuhan masyarakat adatnya. Masyarakat adat Filipina dapat mengusahakan asset-assetnya, tetapi tidak diberikan peluang untuk memindahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga. Filipina memiliki grand strategi untuk mensikapi Globalisasi, strategi yang harus menjadi contoh bagi kita. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Philipina tidak lahir tiba-tiba, tetapi melalui perjuangan panjang dari kalangan ornop dan masyarakat adat itu sendiri.

Kerangka peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat adat Minangkabau dalam merekonstruksi model kehidupannya tentu tidak akan berarti apa-apa, apabila masyarakat adat Minangkabau itu sendiri, tidak mau berkorban untuk menangkap peluang tersebut. Dalam kondisi banyaknya kepentingan bergulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk milik masyarakat adat Minangkabau, tentu buah yang dijanjikan oleh kerangka peraturan perundang-undangan nasional maupun konvenan internasional tidak akan jatuh kalau tidak “dijuluak” oleh masyarakat adat Minangkabau.

Sekarang pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh masyarakat adat Minangkabau adalah, quo vadis, mau kemana masyarakat adat Minangkabau ditengah hantaman global ini. Apakah kita kan mempertahankan eksistensi kita sebagai masyarakat adat dengan resiko berjuang, atau kita akan mengganti identitas dengan resiko tetap tergilas Globalisasi. Quo Vadis Masyarakat Adat Minangkabau.

IV. Saran-saran

1. Masyarakat Adat Minangkabau harus melakukan musyawarah besar alam Minangkabau untuk membicarakan eksistensinya dalam mengahadapi Globalisasi-New Liberalisme. Musyawarah ini pernah dilakukan dan yang terakhir kali dilakukan adalah di Batu Sangkar Kab. Tanah Datar pada tahun 1975.
2. Dalam musyawarah Alam Minangkabau nantinya kan dibicarakan kerangka strategi untuk mengahadapi Globalisasi dan semakin kecilnya kedaulatan negara serta proteksi negara dihadapan Globalisasi.
3. Musyawarah Adat Minangkabau ini harus dihadiri oleh seluruh ninik mamak asli nagari-nagari yang ada di Minangkabau10.

1 “Bilo Sandi rumah diasak urang, lantak supadan dialiah urang, kapalo banda diruntuah urang, Mako Disintak karih dipinggang, bapantang ka makan angin, Aso hilang duo tabilang,”. Ketika sendi rumah dipindahkan orang, batas tanah digeser orang, hulu bandar/saluran irigasi diruntuhkan orang, maka dicabut keris dipinggang, pantang akan makan angin, satu hilang dua terbilang. Deretan pepatah ini merupakan pantangan hidup orang Minangkabau. Sandi rumah menggambarkan azas-azas hidup yang menjadi sendi dasar tata kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Lantak Supadan menggambarkan hukum-hukum adat yang menjadi aturan main sedangkan kapalo banda adalah sumber-sumber kehidupan/ekonomi. Ketika terjadi gangguan terhadap ketiga hal ini, masyarakat adat Minangkabau wajib melakukan pembelaan.

2 Bahasa tambo adat (rangkaian cerita tentang asal usul dan tata aturan hidup masyarakat adat Minangkabau) yang menggambarkan kedatangan Adityawarman ke Minangkabau. Adityawarman seorang bangsawan Majapahit. Lahir dari rahim putri Minangkabau yang dibawa oleh Mahisa Anabrang dalam ekspedisi Pamalayu ke Majapahit. Salah seorang dari putri tersebut kawin dengan raja majapahit.
3 (Document of The World Bank Report No. 12820-IND STAFF APPRAISAL REPORT INDONESIA LAND ADMINISTRATION PROJECT AUGUST 16, 1994. Agriculture Operations Division Country Department III East Asia and Pacific Region)

4 Alam Terkembang Menjadi Guru, adalah filosofi utama yang membuat masyarakat adat Minangkabau dapat bertahan sampai hari ini. Interaksi mereka selalu disesuaikan dengan dinamika alam. Alam bagi masyarakat adat Minangkabau adalah guru utama. Kelenturan masyarakat adat Minangkabau dalam mengikuti dinamika alamiah ini juga tergambar pada filosofinya yang berbunyi; sakali aia gadang, sakali tapian baraliah (Sekali air besar, sekali tepian berubah).
5 kalauik ba bungo karang, ka ladang ba bungo ampiang, ka rimbo ba bungo kayu dan ka sungai ba bungo pasia (Kelaut berbungan Karang, Keladang berbungan emping, kerimba berbunga kayu, dan kesungai berbunga pasir). Adalah konsepsi adat tentang pengelolaan ulayat terutama bagi nagari dalam berhubungan dengan pihak ketiga.Bunga adalah sejumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Minangkabau. Bungo tidak menimbulkan akibat terjadinya peralihan hak atas tanah tempat objek. Di pepatah lain disebutkan, bahwa ulayat; buahnya dapat dimakan, airnya dapat diminum, tapi tanahnya tiggal pada pemilik asal. Atau dalam konsep lain disebutkan kabau tagak kubangan tingga, nan tabao hanyo luluak dibadan sajo (Kerbau berdiri, Kubangan tinggal, Yang terbawa hanya lumpur yang melekat di badan saja).
6 Sebutan untuk Kantor Gubernur Sumbar di Jl. Sudirman Padang yang meniru arsitektur rumah adat Minangkabau
7 di jua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando (Dijual tidak dimakan beli, Digadai tidak dimakan borogh). Asas pemakaian ulayat yang tidak boleh diperjual-belikan.
8 ulayat salingka kaum, adat salingka nagari (Ulayat selingkar Kaum, Adat Selingkar Nagari). Kaum adalah kumpulan dari jurai-jurai. Kumpulan keluarga inti dari ibu asal yang sama disebut dengan saparuik, kumpulan orang yang saparuik disebut jurai. Kumpulan dari Kaum adalah Suku/Cland. Ulayat selingkar Kaum, Adat Selingkar Nagari adalah konsepsi otonomi dalam pengelolaan ulayat. Pepatah ini menunjukkan masing-masing nagari mempunyai karakteristik sendiri dalam adatnya.
10 Nagari-nagari di Minangkabau tergolong atas pilihan stelsel hukum Adat Minangkabau yang mereka anut. Stelsel hukum pertama adalah stelsel hukum Koto Piliang dan yang kedua adalah stelsel hukum Bodi Chaniago. Setelsel hukum ketiga adalah Lareh Nan Panjang. Satu nagari netral yaitu nagari tertua yakni nagari asal etnis Minangkabau, Nagari Pariangan di Padang Panjang
Makalah ini Disampaikan di Diskusi Terbatas, KPMM Sumbar-2003

0 Comments:

Post a Comment

<< Home