Friday, February 17, 2006

Alamat Kontak P2TANRA

Jl. Pekan baru No. 21 asratek Padang, Telp.0751.51750, Facs. 0751 56059 Email. p2tanrasumbar@gmail.com

Wednesday, February 15, 2006

Kunjungan KOMNASHAM Pusat Ke Sumatera Barat

Kunjungan KOMNASHAM Pusat Ke Sumatera Barat
Berkaitan dengan Kasus Pengusuran Paksa Masyarakat Mungo, Kec. Luhak Kab. 50 Kota

(Pada tanggal 13-14 Februari 2006)

Sehubungan dengan adanya laporan anak nagari Mungo, tertanggal 12 Desember 2005 kepada Komnas HAM Perwakilan Sumbar berkaitan dengan sengketa tanah ulayat Mungo dan pengosongan lahan yang diclaim sebagai tanah negara milik Departemen Pertanian berdasarkan sertifikat hak pakai no 5 tahun 1997. Laporan anak nagari Mungo kemudian ditindaklanjuti Komnas HAM Perwakilan Sumbar dan dilanjutkan ke Komnas HAM Pusat.

Pada tanggal 12 Januari 2006 Komnas Ham Pusat mengirimkan surat kepada Gubenur Sumbar yang ditandatangani oleh Hasbalah M. Saad (komisoner hak buruh, petani dan nelayan). Pada intinya Komnas HAM mengharapkan bantuan Gubernur Sumbar untuk menindaklanjuti dan mencari penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Mungo dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat hak anak nagari Mungo (pengadu) dilindungi oleh pasal 36 ayat 2 UU No. 39/1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa tidak setiap orang-pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, dan pasal 37 ayat 2 UU yang sama, yakni Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaan sesuia dengan ketentuan perantutan perundang-undangan.

Tetapi tanpa menghiraukan surat Komnas HAM Pusat, tertanggal 12 Januari diatas, akhir pada tanggal 26 Januari 2006 terjadi pengusuran paksa 300 KK masyarakat nagari Mungo dari lahan yang mereka tempati. Atas dasar terjadinya pengusuran tersebut, maka Komnas HAM Pusat turun langsung ke Sumatera Barat untuk melihat sendiri kasus sengketa tanah ulayat nagari Mungo.


Komnas HAM Pusat ke Sumatera Barat pada tanggal 13-14 Februari 2006 dengan tim terpadu yang dipimpin oleh Hasbalah M. Saad (komisioner hak buruh, petani dan nelayan) dan Amidhan (komisioner hak pekerjaan dan jaminan sosial) bersama dengan dua orang stafnya (Rosi dan Fahri). Dengan agenda Pada tanggal 13 Februari 2006 akan melihat langsung kondisi lapangan dan masyarakat korban serta pertemuan dengan Bupati kab. 50 Kota dan pada tanggal 14 Februari 2006 akan bertemu dengan Gubenur Sumbar.

Kunjungan Komnas HAM ke Masyarakat Mungo Kab. 50 Kota (Tanggal 13 Februari 2006)

Kunjungan komnas Ham pusat ke nagari Mungo dipimpin oleh Hasballah M. Saad dengan dua orang stafnya (Rosi dan Fahri) dan tiga orang dari Komnas HAM Perwakilan Sumbar yang diwakili oleh Akmal, Slamet dan lely. Sekitar jam 10.00 wib Komnas HAM pusat berserta rombongan sampai di nagari Mungo dan langsung disambut oleh lebih kurang 200 orang warga. Kemudian dilanjutkan dengan dialog dengan masyarakat. Pada intinya masyarakat Mungo menyampaikan tentang status tanah ulayatnya, pengusuran masyarakat Mungo dari lahannya pada tanggal 2 februari tahun 2000 dan tanggal 26 januari 2006.

Pada tahun 2000, pengusuran masyarakat dilakukan dengan masukan sapi-sapi milik BPTHMT (sekarang namanya BPTU SP) Padang Mangatas ke lahan masyarakat dan kriminalisasi terhadap petani. Pada tahun 2000 tersebut, 19 orang masyarakat ditangkap dan ditahan oleh Polresta payukumbuh yang diangap sebaagai provokator dan dalang perusakan komplek BPTHMT Padang Mangatas. Masyarakat Mungo, Jonti Anwar, M. Nur Kampung, Dasril, Mas, sawir, Dt. Ratiah dan Zulfahmi Tamin sebagai korban kejadian tahun 2000 menceritakan kekerasan aparat kepolisian ketika mereka ditangkap, ditahan, diperiksa selama mereka berada dalam tahanan kepolisian. Sawir salah seorang korban kekerasan aparat memperlihatkan bekas pukulan aparat kepolisian dengan senjata di tubuhnya dan diwajahnya, kondisinya semenjak kejadian tersebut juga tidak berada pada kondisi baik (sakit-sakitan).

Maiharti, salah seorang masyarakat Mungo, menceritakan kejadian pengusuran tanggal 26 Januari 2006 yang dilakukan oleh Pol PP, karyawan BPTU dan kepolisian dengan nama tim SK4 atas perintah bupati. Saat ini masyarakat Mungo tidak lagi dapat masuk kelahan dan telah ditembok setinggi 2,5 Meter. Sementara lahan tersebut adalah salah satu sumber ekonomi untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Semenjak pengusuran terjadi 300 KK masyarakat Mungo kehilangan mata pencarian, kesulitan ekonomi bahkan telah ada dari anak mereka yang terpaksa berhenti sekolah serta daari beberapa suami mereka telah ada yang beralih kerja menjadi buruh bangunan demi menghidupi keluarganya. Tetapi secara umum mereka menganggur.

Adytiawarman, Kepala Jorong Indobaleh Barat menyampaikan kepada Komnas HAM bahwa dia sendiri diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) oleh Wali Nagari Mungo AS. DT. Lelo Nan Hitam pada tanggal 1 Februari 2006 dengan alasan tidak patuh kepada keputusan pemda dan Muspida Plus, ikut campur dalam kasus Mungo serta mencabut surat pernyataan bersama Pemda dan Muspida Plus bersama Pemerintahan nagari Mungo tentang kesepakatan pengosongan lahan yang dimiliki oleh Deptan cq BPTU SP pada tanggal 17 November 2005 yang ikut ditanda tangani oleh Adytiawarman sebagai kepala Jorong Indobaleh Barat. Keikutsertaannya menanda tangani surat tersebut karena alasan terpaksa dan tidak dapat menyampaikan pendapat, keputusan sudah final kata Bupati.

Dasril Kepala Jorong Indobaleh Timur, juga telah mengundurkan diri sebagai kepala jorong karena dia tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Wali Nagari. Dasril menyampaikan akibat masyarakat dari 2 jorong Indobaleh timur dan barat tidak mau mengosongkan lahan semenjak tanggal 17 Novemver 2005 dan menentang keputusan Pemda dan Muspida Plus akibatnya masyarakat tidak lagi memperoleh bantuan beras RASKIN dan dana Bantuan Kompensasi BBM serta proses administrasi surat menyurat seperti KTP, surat Nikah dll dipersulit oleh Wali nagari dan Camat Luhak.

Sedangkan Zulfahmi tamin selain dia korban dari kriminalisasi aparat pada tahun 2000, yang saat ini permohonan kasasinya di MA belum juga di putus. Sebelumnya dia divonis PN Payukumbuh dan dikuatkan dengan vonis PT. Sumbar dengan hukuman Pidana 4 bulan. Zulfahmi tamin menyampaikan perihal atas perjuangan terhadap tanah ulayat Mungo ini. Selain pidana juga berakibat pada pekerjaannya sebagai guru SD (PNS) yang semenjak tahun 2001 sampai sekarang tidak terima gaji sepersen-pun. Malah secara sepihak P dan K Sumbar mengatakan dia telah dipensiunkan (diberhentikan). Atas maslah ini, sampai saat ini belum ada kejelasan nasib Pak zulfahmi Tamin sebagai PNS yang mengajar di SD, Gaji tidak diterima, statusnya tidak jelas. Yang jelas pak Zulfahmi menolak dipensiunkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

Komnas HAM beserta rombongan juga langsung melihat tembok beton pemagar pintu masuk ke lahan setinggi 2,5 meter, Komnas HAM tidak masuk sampai ke lahan hanya melihat dibalik kawat berduri dan sempat berdialog dengan anggota Pol PP yang menjaga pintu tersebut. Menurut salah seorang Pol PP tersebut mereka menjaga atas perintah pimpinannya bapak Indra Nazar Ketua Pol PP Kab. 50 Kota.

Kemudian Hasballah M. Saad di hadapan lebih kurang 300 KK masyarakat menyampaikan bahwa saat ini, agar masyarakat Mungo bersabar dulu, Komnas HAM sudah melihat langsung pengaduan dan laporan masyarakat dan itu benar adanya. Kemudian Komnas HAM berjanji akan menbicarakan masalah ini dengan Bupati 50 Kota dan Gubenur Sumbar pada tanggal 14 Februari 2006. Setelah zuhur Hasballah dan rombongan mengadakan pertemuan dengan Bupati dan unsur Muspida Plus di Kantor Bupati Kab. 50 Kota.

Hasil Pertemuan dengan Bupati dan Unsur Muspida Plus (tanggal 13 februari 2006)

Sebelum pertemuan dengan Gubenur Sumbar, Hasballah dihadapan Perwakilan Masyarakat Mungo, LBH dan P2TANRA, tanggal 14 Februari 2006, jam 11.00 pagi menyampaikan bahwa hasil laporan masyarakat dan data-data hasil investigasi Komnas Ham ini akan segera dirapatkan di Jakarta dalam rangka untuk mengupayakan penyelesaian kasus. Selain itu, Hasbalah juga menyampaikan bahwa ada pemberhentian/memberikan SK pensiun warga masyarakat (Zulfahmi Tamin) sebagai pegawai sipil (guru SD) oleh Dinas P dan K Sumbar dan gajinya tidak dibayar sejak SK dikeluarkan 2000 sampai sekarang.

Kemudian Pemecatan Wali Jorong Indobeleh Barat (Adytiarwan) oleh Wali Nagari sehubungan dengan kasus tanah ulayat Nagari Mungo dan ini akan ditindaklanjuti. Selain itu Hasbalah juga mengharapkan kepada Kapolda Sumbar supaya jangan terjadi lagi intimidasi, kekerasan dan teror oleh aparat polisi kepada masyarak khususnya masyarakat mungo, supaya ada kehidupan yang nyaman ditengah masyarakat. Hal ini akan disampaikan secara langsung dengan Kapolda Sumbar. Sedangkan mengenai petemuannya dengan Bupati 50 Kota, Hasnbalah hanya mengatakan telah menyampaikan semua hasil investigasinya ke Pemda dan Muspida Plus. Penyelesaian kedepab diharappkan dengan jalan mediasi.

Hasil pertemuan Komnas HAM Pusat dengan Pemda Prpoinsi (diwakili oleh Sekda), Kapolda, BPN dan Komnas Ham Perwakilan Sumbar Kantor Gubernur, pada tanggal 14 Februari 2006

Hasil pertemuan ini disampaikan oleh Amidhan (sub komisi hak ekosob Komnas HAM Pusat, pada hari selasa, 14 februari 2006 dihadapai perwakilan masyarakat Mungo, LBH Padang dan P2TANRA di kantor Komnas HAM Sumbar, Jam 16.15. wib.

Penyampaian sehubungan dengan pertemuan komnas Ham Pusar dengan Pemda Sumbar, Kapolda dan BPN Sumbar. Dari Komnas Ham Pusat, dipimpinan langsung oleh DR. Hasbalah M. Saad (Komisioner hak Buruh, Petani dan Nelayan, Amidhan (Sub Komisi hak Ekosob) dan dua orang stafnya Fikri dan Rosi. Pemda diwakili oleh Sekda dan kepala Biro Pemerintahan Proprov. Sumbar. Kapolda Sumbar, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar.

Menurut Amidhan dari Komnas HAM, menyatakan bahwa Komnas HAM pusat telah melakukan investigasi kasus tanah ulayat Nagari Mungo, sengketa antara Depran Cq. BPTU Padang Mengatas dengan Masyarakat Nagari Mungo. Dari hasil investigasi kunjungan Komnas Ham pusat ke Nagari Mungo dan telah menerima laporan masyarakat Mungo atas tindakan Pemda dan Muspida Plus Kabupaten 50 Kota yang mengusur masyarakat dari lahannya.

Bahwa untuk penyelesaian kasus ini, Komnas Ham menyampaikan opsi (tawaran) kepada Pemda Provinsi Sumbar yakni :
Membuka akses terhadap sumber mata pencarian utama masyarakat yang terdiri dari 300 KK, yang telah digusur oleh Pemda dan Muspida Plus pada tanggal 26 januari 2006.
Penyelesaian kasus sebaiknya dilakukan dengan mediasi antara Pemda dan Masyarakat, demi menghormati hak-hak masyarakat atas lahan (tanah ulayat) dan terhadap opsi ini, segera dilaksanakan dan Komnas secara intensif akan melakukan pemantauan.
Dan apabila opsi-opsi tersebut tidak bisa dilaksanakan, akan ditempuh upaya hukum dengan syarat hak ekosob (hak ekonomi, sosial dan budaya) masyarakat dijamin oleh Pemda.
Komnas HAM Pusat akan membentuk tim Ad-hoc dalam menindaklanjuti kasus Mungo

Untuk kepastian atas opsi diatas, Komnas HAM akan segera melahirkan rekomendasi atas penyelesaian kasus tanah ulayat Mungo dan penggusuran ilegal oleh Pemda dan Muspida Plus, Komnas HAM juga akan mendesak Gubernur Sumbar untuk mengimplementasikan segera opsi serta dalam waktu secepatnya akan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

Karena keadaan sangat kritis kemudian perwakilan masyarakat Mungo minta agar sumber kehidupan hidup kembali, diminta agar segera dibuka tembok penutup jalan lahanm, supaya masyarakat dapat memanen tanamannya dan menyediakan rumput untuk ternak dari kebun masyarakat tersebut. Atas keinginan tersebut, Amidhan hanya meminta masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dilahan yang digusur oleh Pemda dan Muspida Plus Kab. 50 Kota.


Padang, 14 Februari 2006

Laporan LBH Padang dan P2TANRA Sumbar

Vino Oktavia, Koordiv. Hak Ekosob LBH Padang
Nasril Rajo Nan Kayo, Ketua P2TANRA Sumbar

Tuesday, February 14, 2006

RANPERDA TENTANG PEMANFAATAN TANAH ULAYAT
JALAN MENUJU KLIMAKS
NEW LIBERALISME DI MINANGKABAU

Buah Kegelisahan

ANDIKO, SH
Koor Div. Sumber Daya Alam LBH Padang, Koor. Paga Alam Minangkabau (PALAM)

“Bilo Sandi rumah diasak urang, lantak supadan dialiah urang, kapalo banda diruntuah urang, Mako Disintak karih dipinggang, bapantang ka makan angin, Aso hilang duo tabilang,”.1

I. Globalisasi, Anggang Dari Lauik
Datanglah Anggang dari lauik
Mati ditembak datuak nan batigo
Badiah Salatuih Tigo Dantuangnyo
(Tambo adat Minangkabau)2

Globalisasi seketika menjadi sebuah keniscayaan. Triyunan dollar US telah dihabiskan untuk mewujudkan sebuah tatanan baru bagi dunia. Perbagai pertemuan-pertemuan mewah digelar untuk sebuah harapan bagi sebuah model tatanan dunia baru yang kemudian bernama Globalisasi. Seketika batas dan kedaulatan negara, kontrak-kontrak sosial dan teori-teori kedaulatan teritorial negara seolah telah menjadi kuno.

Aktor-aktor globalisasi kemudian memfasilitasi lahirnya Worl Trade Organitation yang tiba-tiba lebih berkuasa dari apapun. Edi Cahyono menulis tetang ini :

WTO, didirikan pada tahun 1995, merupakan agen baru perdagangan global yang berkuasa, yang telah mengubah GATT (Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan) menjadi sebuah perjanjian yang mampu memaksakan perdagangan global. WTO adalah salah satu mekanisme utama dari globalisasi korporasi. Pendukungnya mengatakan bahwa WTO berdasarkan pada ‘perdagangan bebas’ (free-trade). Namun sebenarnya buku aturan WTO yang lebih dari 700 halaman lebih tersebut, merupakan suatu sistem perdagangan bergaya korporatis (corporate-managed) yang komprehensif. Bahkan WTO jauh sekali dari filosofi perdagangan bebas abad ke-18 yang dikembangkan oleh David Ricardo atau Adam Smith, yang berasumsi bahwa baik tenaga kerja maupun modal kerja tidak boleh lintas batas negara.

Sistem perdagangan bergaya korporatis itu didominasi oleh efisiensi ekonomi yang tergambar dalam pencapaian profit perusahaan secara cepat. Keputusan-keputusan yang mempengaruhi ekonomi hanya dinikmati oleh sektor swasta, sedangkan biaya-biaya sosial & lingkungan menjadi beban publik.

Sistem yang kadang-kadang disebut model ’neoliberal’ ini mengesampingkan undang-undang lingkungan, usaha perlindungan kesehatan, dan standar tenaga kerja, dalam menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang murah bagi perusahaan-perusahaan transnasional (TNC/Trans-National Corporation). WTO juga menjamin akses perusahaan-perusahaan besar tersebut ke pasar luar negeri tanpa mewajibkan perusahaan-perusahaan transnasional tersebut untuk mempertimbangkan prioritas-prioritas keperluan domestik negara-negara yang dituju.

Dalam ideologi neo-liberal, mitos yang mengatakan bahwa setiap negara dapat berkembang dengan cara lebih banyak mengekspor dibandingkan impor, dianggap sangat penting. Sepertinya para pendukung ideologi ini lupa bahwa, bila suatu negara mengekspor mobil, misalnya, negara tujuan ekspor tersebut menjadi pengimpornya.

Pada tanggal 15 April 1994, wakil negara-negara pedagang di dunia menandatangani General Agreement on Triffs and Trade (GAATT). Pertemuan di kota Moroccan Marrakesh merupakan Klimaks dari 7 tahun putaran uruguay. Dunia seketika berubah, batas teritorial antar negara yang membatasi perdagangan, seketika lenyap. Lahirlah “dewa” baru yang sangat berkuasa yaitu TNNC-MNC atau yang disebut Yulih (tokoh durian kilangan-Kapa-Pasaman) dengan kata-kata “Infestor”. Posisi pedagang elit/Infestor kemudian mendapat ruang politik, regulasi kebijakan dan kemudahan-kemudahan dari negara yang telah manginternalisasi diri sebagai wasit “Free Trade”. Seketika mimpi hidup indah, makmur dan sejahtera tertompang pada pundak para pedagang besar. Ukuran kebahagian kemudian terdistorsi dengan seberapa kaya dan seberapa banyak memiliki harta.

Dengan klaim efisiensi, tidak boleh ada lagi proteksi, subsidi dan insentif untuk rakyat dari pemerintahnya. Segala sesuatu harus di prifatisasi karena penyaluran kebutuhan manusia akan lebih terjamin oleh kelompok-kelompok swasta. Negara harus memainkan peranan dalam kebijakan-kebijakannya, sebagai kelompok yang memfasilitasi terselenggaranya mekanisme pasar bebas. Pada titik ini, kelompok kuat akan mengalahkan kelompok lemah, sebagai konsekwensi logis dari pilihan akan mekanisme pasar bebas.

Kalau pada zaman gunuang marapi sagadang talua itiak, Anggang dari lauik yang ditembak datuak nan batigo, diidentifikasi sebagai Adityawarman anak pisang yang merajakan diri di Minangkabau dan merubah secara fundamental tatanan pemerintahan menjadi berraja-raja di Minangkabau, hari ini Anggang dari lauik nan ditembak oleh elit-elit Sumatera Barat adalah Globalisasi (GAAT-WTO-AFTA-NAFTA-Free Trade-World Bang-ADB-Infestor). Perobahan yang mendasar akan terjadi di Sumatera Barat dan akan menentukan eksistensi Masyarakat Adat Minangkabau. Perubahan fundamental yang melebihi ketika Adityawarman ingin menjadi raja ditengah nagari yang tidak mengenal raja (Pemerintahan Terpusat).

Serifikasi Tanah Adat

“The Land Administration Project will foster efficient and equitable land markets …………The main components of the project are: (a) systematic registration of 1.2 million parcels in ten districts in Java, relying on special systematic adjudication teams capitalizing on economies of scale, cadastral surveying by private firms, utilization of new technology such as global positioning systems (GPS), and dissemination of information to the public; (b) development of a database of land laws and regulations, and assistance to GOI's program for reviewing and drafting land laws and regulation; (c) long-term development of the Land National Agency's (BPN's) institutional capacity for land administration, mostly through support to BPN's training and education units, training, scholarships and studies on ways to improve tenure security for customary (adat) land rights; and (d) an integrated program of studies, seminars and workshops on selected topic areas in land management while improving inter-agency coordination and drawing on international experience.3

Sertifikasi tanah dimaksudkan untuk memperjelas pemegang hak atas tanah. Komunalitas pemegang hak dalam hukum tanah Adat Minangkabau menyebabkan kekaburan pemegang hak atas tanah. Keberadaan hak-hak komunal atas tanah dan sumber daya alam lain, menyebabkan biaya dan tambahan waktu bagi proses komersialisasi. Akibatnya dalam hitungan ekonomis, infesiensi yang diakibatkan oleh komunalitas tanah dan SDA milik masyarakat adat, akan mempertinggi ongkos produksi sebuah Corporat yang akan menggunakan asset tersebut. Komunalitas akan mempersulit proses perpindahan hak atas properti tersebut dan pada tingkat yang lebih jauh tidak mengefisienkan sistem pasar tanah (Land Market Sistem). Disamping itu, komunalitas juga rawan konflik, ketika terjadi komersialisasi atas properti milik komunal tersebut.

Logika inilah yang dipakai oleh Worl Bank dalam menggulirkan Land Administrasi Proyjec (LAP). LAP disambut dengan sumringah oleh pemerintah Indonesia dengan melahirkan PRONA. Sumatera Barat kemudian menyambut program PRONA walaupun ditengah-tengah gumamam ketidak setujuan beberapa gelintir kaum adat. Hasil dari kegiatan pensertifikatan tersebut tergambar dibawah ini;

Jumlah penerbitan sertifikat hak Milik yang Diterbitkan Melalui Program PRONA, Konsolidasi dan Redistribusi tanah selama pelita V
NO
Kantor BPN
JUMLAH SERTIFIKAT
Prona
Konsolidasi
Redistribusi
Total
1
Kodya Padang
710
810
0
1.520
2
Kodya padang Panjang
255
0
0
255
3
Kodya Bukittinggi
682
584
0
1.266
4
Kodya Payakumbuh
1.018
149
0
1.167
5
Kodya Solok
508
0
0
508
6
Kodya Sawahlunto
549
0
0
549
7
Kab. Padang Pariman
1.002
139
315
1.456
8
Kab. Agam
1.493
0
432
1.925
9
Kab. 50 Kota
731
0
0
731
10
Kab. Pasaman
1.624
0
320
1.944
11
Kab. Tanah Datar
1.420
0
0
1.420
12
Kab. Solok
1.354
0
360
1.714
13
Kab. Sawahlunto Sijunjung
1.045
0
0
1.045
14
Kab. Pesisir Selatan
915
169
23
1.107
Total
13.360
1.851
1.450
16.666
Data : pertanahan sumbar dalam angka selama pelita V (1989/1990-1993/1994)

Data Sertifikat di Sumatera Barat (1989/1990-1993/1994)
NO
JENIS HAK ATAS TANAH
JUMLAH SERTIFIKAT
LUAS TANAH BERSERTIFIKAT (HA)
1
Hak Milik
216.115
140.859,34
2
Haka Guna Bangunan
6.623
4.315,60
3
Hak Guna Usaha
24
57.127,96
4
Hak Pakai
2.961
1.929,78
5
Hak Pengelolaan
30
429,86
Total
225.753
204.662,54Data : pertanahan sumbar dalam angka selama pelita V (1989/1990-1993/1994

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa antara tahun 1989 s/d 1994 telah dihasilakan 16.666 buah sertifikat, dimana 13.360 buah adalah hasil dari program prona. Dalam rentang waktu yang sama tersebut telah tersertifikatkan tanah di Sumatera Barat seluas 204.662,54 Ha.

Hampir dapat dipastikan, 80 % dari tanah-tanah yang berhasil disertifikatkan tersebut adalah tanah milik adat yang dimiliki secara komunal. Alibi yang selalu mengemuka, kebanyakan tanah-tanah adat yang tersertifikatkan adalah tanah-tanah pusako randah hasil jual beli, yang tentu asal persil tersebut juga dari tanah komunal.

Pada tabel 2 terlihat juga adanya pensertifikatan tanah adat untuk kepentingan infestasi. Antara tahun 1989 s/d 1994 lahir sertifikat HGU sebanyak 24buah dengan luas persil 57.127,96.

Disektor lain, dengan adanya program transmigrasi di Sumatera Barat, lahan-lahan yang merupakan tanah adat juga didistribusikan kepada peserta transmigran. Jumlah Lahan yang terpakai oleh transmigran di Sumbar sampai agustus 1999. Lahan pencadangan 33.505 Ha, yang terealisasi 85.238 Ha dengan Jumlah KK sebanyak 22.976 KK. Tanah-tanah yang terdistribusikan ini kemudian disertifikatkan. Sampai 1999 direncanakan program pensertifikatan untuk para transmigran di empat kabupaten (Swl/Sjj, Pessel, Pd. Prm & Pasaman) 3.640 KK dengan target pensertifikatan sebanyak 10.670 buah. Yang baru direalisasikan sebanyak 500 buah sertifikat di Timpeh IV.

Dalam rentang waktu tersebut telah terjadi indifidualisasi penguasaan tanah komunal Masyarakat Adat Minangkabau. Sertifikasi tanah adat ini menimbulkan akibat yang signifikan, karena tanah sebagai sebuah properti, identitas sosial juga merupakan ikatan soasial bagi Masyarakat Adat Minangkabau. Tanah juga merupakan salah satu identitas kekerabatan dalam struktur sosial Minangkabau. Proses sertifikasi menyebabkan tatanan sosial Minangkabau menjadi hancur.

Salah satu penelitian tentang pernah dilakukan oleh seorang intilektual putra Minangkabau. Penelitian ini melihat hubungan sertifikasi tanah dengan renggangnya hubungan kekerabatan di Minangkabau. Tetapi amat disayangkan, hasil penelitian ini tidak pernah dipublikasikan kepada rakyat dan tidak diambil menjadi sebagai pertimbangan untuk melahirkan kebijakan oleh Pemda Sumbar.

Pada tahun 1994 Dr. Hermayulis mulai melakukan penelitian disertasi untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi ini kemudian diberi judul Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilinial Minangkabau di Sumatera Barat.

Kedatangan Mamak Sebelum & Sesudah Pensertifikatan
No
Frekwensi Kedatangan Mamak
Sebelum Sertifikasi Tanah
Setelah Sertifikasi Tanah
1
Sering
59 (100,00%)
49 (83,05%)
2
Mulai Jarang
0 (0,00 %)
3 (5,58 %)
3
Sekali-Sekali
0 (0,00 %)
4 (6,77%)
4
Tidak Pernah
0 (0,00 %)
3 (5,58 %)

Total
59 (100,00 %)
59 (100,00 %)
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 1994

Pada halaman 357 disebutkan bahwa apabila tanah telah disertifikatkan, maka mamak merasa tidak perlu lagi mengurus dan menjaga tanah…, sedangkan pada halaman 358 disebutkan bahwa pensertifikatan tanah merupakan salah satu faktor pemacu timbulnya perselisihan masalah tanah, yang berakibat peran mamak dalam keluarga materinial semakin berkurang. Sedangkan dihalaman 378-379 disebutkan pada penelitian lapangan ditemukan 27, 12 % dari responden menyatakan bahwa jika tanah telah disertifikatkan, maka jual beli tanah dapat dilaksanakan secara langsung dengan tanpa minta izin kepada mamak.

Dari penelitian Dr. Hermayulis tersebut dapat kita simpulkan bahwa cita-cita Worl Bank untuk membuka pasar tanah yang efisian di Minangkabau telah terwujud. Hal ini mengakibatkan terjadinya gejolak ditengah-tengah kaum, suku maupun nagari. Pendapat Worl Bank akan turunnya konflik sosial paska pensertifikatan tanah jelas sudah terbantahkan. Penelitian ini dilakukan delapan tahun yang lalu tentu keadaan akan lebih parah hari ini.

Hari ini, pendaftaran tanah mendapat tempat yang khusus dalam ranperda tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat. Tetapi pendaftaran tanah dilakukan dengan modus terbalik. Besarnya tantangan dari kelompok ninik mamak akan keterpinggiran mereka dari peran yang sesungguhnya atas tanah adat, menyebabkan modus pendaftaran tanah diubah. Sekarang yang menjadi pemegang hak adalah Ninik Mamak itu sendiri. Fakta ini tentu akan membuka ruang konflik horizontal yang lebih lebar lagi.

II. Masyarakat Adat Minangkabau Menantang Zaman

“ Dalam laporan-laporan De Stuers, orang-orang disana (Minangkabau) terkenal sebagai tidak mempunyai perasaan rendah diri sama sekali terhadap Belanda. Mereka biasa saja menegur De Stuers di jalan, menyetop dan minta menyalakan rokok dari api cerutu yang sedang dihisap Residen dan Komandan Militer tersebut. Malah Jendral Van Swieten (pengganti Michaels sebagai Gubernur Militer Sumatera Barat) menganggab sudah baik kalau diminta terlebih dahulu. Kadang-kadang mereka berani menarik cerutu itu begitu saja dari mulut seorang Belanda”.

(Rusli Amran dalam Sumatera Barat Hingga Palakat Panjang halaman 406)

Ketika kita runut sejarah, tokoh-tokoh Minangkabau telah memberi warna disuatu masa. Mulai dari ulama-ulama besar seperti Syeh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, guru besar di Masjidil Haram, Inyiak Jambek, HAMKA, HATTA, Syahrir, H. DT. Batuah, Ibrahim DT. Tan Malaka, Rasuna Said, M Syafei dan banyak tokoh lain lahir dari ranah Minangkabau dengan pilihan idiologi masing-masing.

Berbagai pergerakan lahir menentang penjajah, sampai ke perang yang berdarah-darah pernah terjadi di Minangkabau. Mulai dari refolusi sosial yang berkembang jadi perang melawan kolonialisme, Paderi sampai ke perang Belasting dan PRRI. Mulai dari gerakan muhammadyah yang bersinar dari Maninjau sampai kepada pemberontakan Silungkang.

Apa yang pernah terjadi di Minangkabau pada masa lalu, menunjukkan iklim sosial yang berkembang pada saat itu. Lahirnya tokoh-tokoh pemikir pada suatu zaman keemasan Minangkabau menunjukkan bagusnya sistem pendidikan dan budaya demokrasi yang menghargai keberagaman. Sehingga kenyataan ini membuat falsafah Alam Takambang Menjadi Guru4 betul-betul menjadi pemicu bagi terbangunnya kemampuan intilektual.

Sebagaimana yang kita kutip pada awal tulisan konsepsi pantangan ( “Bilo Sandi rumah diasak urang, lantak supadan dialiah urang, kapalo banda diruntuah urang, Mako Disintak karih dipinggang, bapantang ka makan angin, Aso hilang duo tabilang”) telah menjadi dasar yang kuat bentuk respon Masyarakat Adat Minangkabau terhadap segala hal yang akan merusak eksistensi mereka. Berbagai gerakan dan peperangan yang pernah lahir, berangkat dari rasa harga diri yang diajarkan kepada mereka, sebab adat tagak di kaum mamaga kaum, tagak di suku mamaga suku, tagak dinagari mamaga nagari. Rasa harga diri merupakan entitas mendasar yang menyebabkan masyarakat Adat Minangkabau sangat resisten terhadap ancaman.

Tapi memang kemudian terjadi distorsi-distorsi. Berbagai peristiwa politik dan kepentingan kemudian mendistorsi filosofi dan prilaku-prilaku dasar mereka. Dalam catatan sejarah, kalangan elit dari Masyarakat Adat Minangkabau mempunyai peran besar dalam distorsi tersebut. Dimulai dengan tunduknya raja Pagaruyung yang diikuti dengan 12 nagari lain, yang akibatnya menyebabkan Belanda mengklaim bahwa Minangkabau telah terkuasai. Meskipun perlawanan terus terjadi dari ratusan nagari-nagari lain dibawah pimpinan para ulama Paderi. Dilanjutkan dengan lahirnya pangulu-pangulu rodi untuk tanam paksa, Datuak Palo yang menjadi cikal bakal Wali Nagari, dan Kepala Lareh yang membakali Camat.

Rusli Amran dalam bukunya Sumatera Barat Hingga Palakat Panjang halaman 215 menyebutkan :
……….kedudukan VOC di Sumatera Barat dengan bantuan para pemimpin setempat, sudah cukup kuat. Yang menjadi soal hanya sikap rakyat yang sulit diperhitungkan dan pemuka-pemuka mereka yang sering cakar-cakaran…….antara pemimpin yang saling berselisih atau bersaing, belanda biasanya memihak salah satu golongan……..

Paska kekalahan PRRI, banyak akibat yang timbul. Banyak anak nagari kemudian berimigrasi keluar Minangkabau. Banyak penulis menulis bahwa salah satu bias dari kekalahan menimbulkan trauma politik dan perlakuan yang tidak wajar, sehingga menyebabkan sebagian elit Minangkabau memilih strategi “Aman” dalam merespon setiap perobahan yang “menyerang” eksistensi ke-Minangkabau-annya.

Respon yang defelopmentalis itulah yang kemudian mewarnai setiap kebijakan rezim yang mengancam eksistensi. Propaganda banyaknya Bandes yang akan didapat oleh kita (Minangkabau) dengan merubah nagari menjadi desa, disuarakan dengan lantang oleh para elit Sumatera Barat untuk menyesuaikan diri dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Perobahan Nagari ke Desa kemudian terbukti menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat asli Minangkabau dan tidak ada yang mau bertanggung jawab atas penghancuran dan “kejahatan” kultural itu.

Sikap yang sama juga ditunjukkan ketika transmigrasi dilaksanakan tanpa ada proses inisiasi yang integral dengan masyarakat setempat, sehingga menimbun potensi konflik horizontal. Sikap yang sama juga ditunjukkan ketika PIR-BUN dengan HGU yang merampas tanah-tanah adat (Ulayat Minangkabau) menjadi tanah negara dengan HGU-nya. Otoritarianisme rezim kemudian selalu menjadi kambing hitam dan alibi termudah untuk membenarkan kesalahan kolektif tersebut.

Hari ini, dengan sikap yang sama pula para elit Sumatera Barat membawa rakyat untuk menyongsong Globalisasi-New Kolonialisme Baru.

a. Gerakan Propaganda Ulayat Versus Investor

Seperti yang kita ungkap pada sub bagian I, kelompok infestor kemudian mendapat tempat khusus dalam percaturan dunia. Globalisasi kemudian melahirkan kelompok kuat pemenang. Sistem kehidupan pasar kemudian mewarnai seluruh sektor kehidupan. Terutama sektor ekonomi. Dengan lahirnya OTODA, para aktor kapital secara langsung masuk kedaerah-daerah, jauh ketingkat basis.

Dengan perspektif memacu peningkatan PAD, para infestor kemudian menjadi ikon baru yang sangat-sangat penting. Ditengah ketidak berpihakan sistem hukum agraria & infestasi nasional terhadap kepentingan rakyat, dalam hal ini Masyarakat Adat Minangkabau, pemerintah daerah mencanangkan rencana agro industri sebagai sektor terpenting peningkatan PAD.

Tingginya harapan akan infestasi-peningkatan PAD dan ketidak berpihakan sistem hukum terhadap rakyat, dan prilaku infestasi menyebabkan akan lahirnya konflik-konflik baru, disamping konflik warisan antara rakyat dengan infestor/pemerintah.

Dalam suasana seperti itu, sejak beberapa tahun yang lalu, sengaja atau tidak terbangun sebuah opini bahwa konflik-konflik ulayat antara masyarakat setempat berhadapan dengan perusahaan perkebunan/pemerintah menyebabkan dunia infestasi terganggu. Klimaks dari opini ini kemudian tergiring kepada ketidak-sinkronan antara hukum adat yang mengatur pemilikan dan sistem penguasaan/pengelolaan tanah ulayat tempat berinfestasi dengan kepentingan infestor sehingga mengganggu kepada peningkatan PAD dan lebih jauh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tetapi jauh dari semua indikasi penggalangan opini oleh para elit untuk membuat takut rakyat, sesungguhnya rakyat Sumatera Barat-Masyarakat Adat Minangkabau hanya meminta penghargaan dan pengakuan atas hak ulayat dan hukum adat yang mengatur ulayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Minangkabau tidaklah anti kepada kelompok infestor yang akan mengelola ulayat, sepanjang ada hubungan yang setara dan tidak terjadinya perpindahan hak atas ulayat tersebut.

Ketakutan para infestor ini ternyata juga dipicu oleh berbagai pernyataan para elit dan para akademisi putra Minangkabau sendiri diberbagai media massa. Koran Padang Ekspres, Sabtu 6 April 2002, Halaman 12 Kolom 2 – 4, pada berita yang berjudul INVESTOR PERKEBUNAN ENGGAN TANAM MODAL Penyebabnya, Kasus Penyerobotan Tanah, ditulis bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Sumbar, Ir. Bachtiori khawatir tentang perkembangan perkebunan di daerah ini. Terutama dengan banyaknya kasus penyerobotan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dengan berbagai dalih, yang menyebabkan perusahaan perkebunan menderita kerugian yang luar biasa. Sehingga investor perkebunan enggan menanamkan modalnya. Padahal sumbar butuh investor baru dibidang perkebunan.

Dilain kesempatan, eksekutif, legislatif dan berbagai elit Sumatera Barat lainnya meneriakkan slogan anti “kapitalisme global” dalam kasus spin of. Mobilisasi gelombang demonstrasi kemudian menghasilkan sebuah maklumat yang dinamakan “maklumat Rakyat Sumatera Barat”. Seluruh koran dan media meliput dan ada puluhan diskusi untuk penggalangan opini anti Kapitalisme digelar. Gerakan ini tentu menimbulkan reaksi yang negatif dari dunia infestasi, karena decision maker Sumatera Barat telah berbicara hal yang sangat sensitif bagi keamanan iklim infestasi di Sumatera Barat. Terlepas dari maksud dan makna spin of bagi kepentingan rakyat, harusnya para decision maker tersebut memilih cara yang lebih elegan dalam sebuah perjuangan. Sumatera barat tentu tidak kekurangan orang dari segala kalangan, yang mempunyai kemampuan lebih intelektual dalam menangani masalah ini. Dan mereka terlempar jauh dari hiruk pikuk kelompok yang menamakan dirinya “pejuang”.

Secara logika sederhana, koran adalah salah satu jendela untuk orang-orang diluar Sumatera Barat, terutama infestor untuk melihat kondisi Sumatera Barat. Ketika para elit yang berkuasa berbicara seperti diatas, maka para infestor akan percaya bahwa keadaan itu benar-benar terjadi. Akibatnya tentu mereka akan merasa takut untuk berinfestasi di Sumatera Barat. Seharusnya yang dikampanyekan oleh para elit, bahwa tidak ada masalah di Sumatera Barat berinfestasi, walaupun disini hukum adat sangat kuat sekali karena pemerintah akan memfasilitasi dan menjaga infestasi. Tetapi yang terkampanyekan justru sebaliknya, sehingga mengentalkan opini bahwa adat-masyarakat adat tidak ramah terhadap infestasi.

Gerakan mempertentangkan adat dengan infestasi ini terus berlangsung diberbagai media dan forum intilektual untuk mencari dasar pembenaran interfensi kaum positifis terhadap penguasaan ulayat adat. Pembenaran-pembenaran terus dilakukan sehingga berbagai program untuk persiapan agenda-agenda Globalisasi yang dapat merusak sendi-sendi masyarakat Adat Minangkabau terus dilakukan, seperti salah satunya Sertifikasi Tanah Adat.

b. Feodalisasi Adat

Ketika gerakan reformasi secara tiba-tiba menjatuhkan rezim Suharto, Indonesia memasuki sebuah era transisi kehidupan politiknya. Keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang OTODA seperti detonator yang membangkitkan keinginan masyarakat Adat Minangkabau untuk kembali merekonstruksi bentuk pemerintahan lokal mereka. Teriakan untuk kembali kenagari dari berbagai kalangan seolah tak bisa lagi dibendung.

Mamang/pepatah adat telah menjadi buah tutur bagi berbagai kalangan, pemanis kata, penarik simpati dan bahkan memulus jalan bagi kepentingan. Ibarat orang yang baru bangun dari tidur panjang, masyarakat adat Minangkabau kemudian ingin kembali bernagari dengan segala sisi dan aspek kehidupannya.

Gerakan kembali keidentitas Masyarakat Adat Minangkabau, digulirkan dari berbagai kalangan dan kemudian berhenti pada pertanyaan, kembali kenagari seperti apa yang tepat pada saat ini. Pertanyaan ini kemudian membuka ruang bagi interpretasi-interpretasi kelompok yang berkepentingan, jelas untuk mengedepankan kepentingannya.

Dalam era dan gemuruh pertarungan berbagai kepentingan itulah kemudian suara rakyat sebagi stake holders yang paling berkepentingan penjadi terabaikan. Otoda telah menimbulkan bias bagi terjadinya percepatan mesin-mesin yang memproduksi Peraturan Daerah. Dari berbagai kejadian, ternyata kemudian dapat dibuktikan bahwa peraturan daerah yang dilahirkan tersebut, prematur dan tidak menggambarkan kebutuhan mendasar dari Masyarakat Adat Minangkabau. Banyak kelompok kemudian mendapat berkah dari bermilyar-milyar anggaran untuk peraturan daerah. Sementara rakyat semakin terabaikan.

Sebagai basis legitimasi dari semua itu, dengan manis dan dengan pembenaran para intelektual bayaran, ikon-ikon adat kemudian difeodalisasi demi kepentingan. Gerakan feodalisasi inilah yang kemudian dapat menghancurkan inti demokrasi dalam adat Minangkabau.

¨ Sentralisasi & Penyeragaman Pemerintahan Lokal

Diawal OTODA, pergulatan kembali kebentuk nagari seperti apa, kemudian mencapai klimaks dengan keluarnya Perda No. 9 tahun 2000 Tentang Kembali Kenagari. Perda No. 9 Tahun 2000 menentukan sampai sekecil-kecilnya bentuk pemerintahan lokal untuk nagari-nagari di Sumatera Barat. Hal yang sama juga lebih diperketat dalam peraturan yang sama di kabupaten-kabupaten.

Pendapat-pendapat yang berasal dari tatanan adat, yang menyatakan bahwa bentuk nagari haruslah disesuaikan dengan tatanan lokal, sesuai dengan adat salingka nagari, diabaikan. Tidak ada kelompok-kelompok kekuasaan yang kuat untuk menyuarakan hal itu. Suara rakyat kemudian hilang dengan hiruk pikuk pembahasan di Gedung DPRD. Pembahasan itu kemudian menghasilkan pemerintahan yang terpusat dan tersentralisasi. Sehingga kelompok-kelompok kritis kemudian memberikan istilah bahwa kembali kenagari saat ini adalah kembali kenagari administrasi bukan substansi.

Gerakan sentralisasi pemerintahan lokal oleh para elit Sumbar, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Belanda dulu, bahkan lebih maju. Sedangkan sentralisasi pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pejabat kolonial dulu banyak mendapat tantangan dari kalangan mereka sendiri. Hal ini ditulis oleh Rusli Amran;

“ Dengarkan pula pendapat bekas Gubernur Kroesen……Kehendak keras pemerintah kita untuk mencapai sentralisasi pemerintahan, nyata sekali dengan diadakannya jabatan Penghulu Kepala dan Kepala Laras……Kedua jabatan tersebut tidak dikenal sama sekali dalam adat bangsa Minangkabau. Mereka adalah kepala-kepala yang kita paksakan kepada penduduk pada saat yang sama kita dengan khidmat berjanji tidak akan mengadakan perubahan dalam Pemerintahan Nagari. Pada saat yang sama sewaktu kita dengan hebatnya berlagak sok berlagak secara mutlak menghormati hak-hak politis maupun cara-cara mengatur rumah tangga mereka. Dan kita percaya kepada kebohongan ini semua dan menyangka bahwa keadaan disana sekarang masih seperti dalam alam adat tradisional mereka. Di tiap nagari ditempatkan seorang dengan gelar Penghulu Kepala yang harus bekerja sama dengan para penghulu suku, dan sebagai kepala nagari berhubungan langsung dengan pemerintah Belanda. Lebih lagi, kita menyatukan beberapa nagari menjadi sebuah distrik dengan seorang kepala dengan gelar Kepala Laras, suatu gelar yang tidak masuk akal sama sekali, katanya sebagai wakil kita, tetapi sebenarnya tidak lain dari seorang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam larehnya”.

Rusli Amran dalam bukunya Sumatera Barat Palakat Panjang halaman 196

Sentralisasi bentuk pemerintahan nagari, dimaksudkan untuk mempermudah pengendalian nagari. Karena nagari yang dipimpin oleh presidium pangulu suku akan sangat sulit dikendalikan. Untuk itulah, kewenangan Wali Nagari sebagai wakil pemerintah ditingkat basis, harus lebih diperkuat. Sedangkan banyaknya lembaga diluar kelembagaan eksekutif nagari, telah memecah kekuatan para pangulu sebagai representasi anak nagari.

Dalam praktek lapangan, kemudian bermunculan konflik pengelolaan harta kekayaan nagari antara KAN sebagai penguasa secara adat dan Wali Nagari sebagai penguasa dengan legitimasi administrasi. Bom waktu yang ditinggalkan oleh Perda No. 9 Tahun 2000 ini suatu saat akan meledak. Kasus-kasus kemudian bermunculan, seperti masalah pengelolaan pasar nagari Sijunjung yang menimbulkan konflik antara KAN dan Wali Nagari.

Disisi lain, tuntutan akan sebuah nagari yang menguasai dan berhak akan assetnya sebagaimana yang tersebut dalam aturan nagari adat; bahwa kalauik ba bungo karang, ka ladang ba bungo ampiang, ka rimbo ba bungo kayu dan ka sungai ba bungo pasia5, hampir tidak dapat diwujudkan. Karena peraturan nagari yang lahir dan substansinya mengatur hal itu, menjadi batal, karena bertentangan dengan peraturan daerah yang posisinya lebih tinggi dan mengatur objek yang sama.

Ikon “kembali kenagari” telah menjadi sebuah agenda politis. Pidato-pidato para elit yang mengutip banyak pepatah adat telah menutupi sentralisasi bentuk/model nagari dan hampir tidak adanya kewenangan nagari dalam pengelolaan ulayatnya. Perda nyaris sebuah pisang pelipur tangisan panjang masyarakat adat menuntut kewenangannya dikembalikan. Tuntutan-tuntutan untuk kemandirian nagari dengan dasar kekuatan konsep adat Minangkabau, juga dilawan dengan konsep adat, meskipun dengan penafsiran sepihak.

¨ Ranperda Tanah Ulayat sebuah Klimaks

Dipenghujung tahun 2002, setelah guliran berbagai kegiatan yang melelahkan, diantaranya, uji coba proyek sertifikasi tanah adat yang didanai oleh Bank Dunia di nagari Tigo Jangko Lintau, seminar hasil proyek di Pangeran Hotel yang ditentang banyak kalangan, tiba-tiba di seminar yang dadakan di “Rumah Bagonjong”6 muncullah rancangan peraturan daerah tentang tanah pemanfaatan tanah ulayat.

Dengan alibi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan infestasi, kepastian hukum terhadap infestasi dan untuk menjawab segala konflik ulayat yang timbul sehubungan dengan infestasi, ranperda inipun bergulir. Seketika keberadaan ranperda tersebut, baik dari sisi formalnya maupun dari substansi ranperda tersebut kemudian memicu lahirnya berbagai penolakan.

Dengan komposisi yang sangat buruk dalam pendekatan ilmu perundang-undangan, maupun dari sisi substansi yang bertentangan dengan kearifan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat adat Minangkabau dan maksud, serta indikasi-indikasi negatif yang melatarbelakangi lahirnya Ranperda ini, Ranperda tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat kemudian menui kritik yang sangat tajam ketika sampai di DPRD.

Jika disigi lebih jauh ranperda tentang pemanfaatan tanah ulayat (RPTU), dari sisi ilmu perundang-undangan, RPTU tidak memenuhi syarat-syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.
Pertama, prinsip filosofis, yaitu suatu peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, yang tumbuh dari sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat tentang bagaimana masyarakat memandang sesuatu hakekat. Dalam RPTU dicantumkan adanya proses ganti rugi yang berakibat terjadinya perpindahan hak atas tanah ulayat kepada pihak ketiga. Pencantuman ganti rugi ini sangat bertentangan dengan prinsip tanah ulayat; di jua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando7, yang hidup dan tumbuh dalam kearifan lokal Masyarakat Adat Minangkabau. Dalam kerangka yang lebih luas pengaturan ulayat sudah tercantum dalam Adat Minangkabau dimana nagari mempunyai hak penuh atas pengaturan tersebut. Hukum adat tentang pengaturan ulayat tidak dapat di unifikasi dalam sebuah ketentuan tertentu karena setiap nagari memiliki spesifikasi dan keunikan yang berbeda dalam mengatur ulayatnya. Sesuai dengan pepatah adat, ulayat salingka kaum, adat salingka nagari8. Asas yang paling substansi inilah yang dilanggar oleh RPTU, sehingga dari sisi filosofis, RPTU tidak layak.

Kedua, prinsip sosiologis, yaitu suatu peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat, muncul dari harapan, aspirasi dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat. Bahwa aspirasi dan kenyataan hidup Masyarakat adat hari ini adalah tuntutan akan kembalinya nagari adat, bukan nagari administrasi yang sedang berlangsung. Tuntutan berlakunya lagi pengaturan adat terhadap tanah ulayat. Tuntutan masyarakat kemudian diberi jawaban RPTU yang sama sekali dapat merusak tatanan masyarakat adat Minangkabau. Alibi elit Sumatera Barat yang menyatakan bahwa meluasnya konflik ulayat dan ketakutan infestor berinfestasi akibat konflik tersebut, juga tidak relistis untuk meluncurkan RPTU. Sebab konflik ulayat terjadi, justru karena Masyarakat Adat Minangkabau telah lama dipinggirkan. Pemerintah telah mengambil peran Masyarakat Adat Minangkabau sebagai para pihak yang seharusnya berkontrak secara setara dengan pihak ketiga. Bahkan lebih jauh RPTU akan mempertinggi intensitas konflik ulayat di Sumatera Barat.
Ketiga, prinsip yuridis, yaitu suatu peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada supremasi dan kepastian hukum, mengenai kewenangan dari pembuat peraturan daerah, adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur, mengikuti tata cara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA), yang menyebutkan;Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA) tersebut, jelas bahwa tidak ada hak pemerintahan Propinsi untuk mengeluarkan peraturan yang menyangkut pertanahan. Sementara berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA) menyebutkan bahwa pemerintahan desa (Nagari) memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa. Artinya kewenangan nagari untuk mengatur kepentingannya, termasuk mengatur hak ulayat sesuai dengan adat Minangkabau, diakui oleh UU No. 22 Tahun 1999. Jadi secara yuridis, RPTU pun tidak layak

Gerakan memfeodalisasi adat terus dalam konteks RPTU juga sangat kental dilakukan. Alibi penjualan tanah ulayat dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan anggota kaum yang disampaikan oleh salah satu anggota Tim perumus RPTU, jelas-jelas telah memplintir asas-asas adat Minangkabau. Prinsip tanah ulayat; di jua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, merupakan adat nan subanan adat, nan babuhua mati. Seperti apapun bentuk kesepakatan tidak dapat merubah proses gadai dengan prasyarat yang selama ini dikenal oleh masyarakat adat Minangkabau menjadi jual beli seperti menurut hukum perdata barat.

Selanjutnya, pencantuman/mengindifidualisasikan pemegang hak atas tanah ulayat (kaum, suku, nagari) dalam poin pendaftaran tanah ulayat dalam RPTU, seolah-olah merupakan penghargaan terhadap posisi Ninik Mamak, ditingkat kaum, suku dan nagari. Karena menurut adat, betul bahwa Ninik Mamak adalah Penguasa Ulayat. Tetapi sesungguhnya secara substansi, pendaftaran tanah adat merupakan jalan menuju hancurnya komunalitas pemilikan-penguasaan atas tanah ulayat tersebut. Hal ini mendapat kritik yang tajam oleh kalangan ninik mamak yang kritis, yang menyebutkan bahwa RPTU ibarat mulut disuapi makanan sedangkan anus dijahit, sehingga meskipun kenyang, masyarakat adat Minangkabau akan mati pelan-pelan.

Dalam perspektif pengelolaan SDA dalam skala makro, pengelolaan SDA dilakukan secara sektoral. Model pengelolaan SDA yang sektoral inilah yang menjadi sebab mendasar kerusakan alam dan terlanggarnya hak rakyat atas sumber daya alam miliknya. Konflik-konflik pengelolaan SDA yang terjadi sejak masa lalu sampai hari ini terjadi karena saling tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan PSDA. Di UUPA, meski tidak tegas, hak masyarakat adat diakui. Sedangkan dalam UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Pertambangan, hak masyarakat adat kembali tidak diakui. Disisi lain lahir peraturan tentang adanya area-area taman nasional tapi sisi lain keluar perijinan tentang kuasa-kuasa pertambangan diarea taman nasional.

Salah satu kritik terhadap RPTU adalah; RPTU hanya mengatur tanah saja. Jawaban yang diberikan oleh salah satu tim perumus RPTU tentang hal ini adalah; kedepan akan diajukan lagi Ranperda Hutan Ulayat, Ranperda Air Ulayat dan lain-lain. Dari jawaban ini jelas, para elit Sumatera Barat tidak punya visi jelas dalam pengelolaan sumber daya alam (Ulayat) selain mengeksploitasi sebesar-besarnya. Bahkan dalam kerangka makro, tidak ada frem yang jelas dan integral, kemana sumatera barat kedepan akan dibawa dengan mempertimbangkan potensi dan keunikan masyarakat adatnya.
Banyaknya pembahasan-pembahasan Ranperda yang tidak layak dan banyaknya peraturan daerah yang tidak menggambarkan kebutuhan signifikan rakyat Sumatera Barat sehingga tidak efektif berlaku, yang diproduksi selama era Otoda, telah menyebabkan timbulnya pos-pos pemborosan baru Pendapatan Asli Daerah. Basis legitimasi lahirnya rancangan peraturan daerah-peraturan daerah selalu memakai idiom/pepatah-pepatah adat yang sangat familiar bagi rakyat Sumatera Barat, untuk meredam kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan.

Kepastian hukum investasi dalam rangka mengahadapi AFTA-NAFTA selalu menjadi jargon yang di propagandakan kepada rakyat. Dengan strategi feodalisasi dan melawan adat dengan istilah adat dilakukukan untuk menyambut dewa baru yang bernama Globalisasi.

III. Quo Vadis Masyarakat Adat Minangkabau

Ambivalensi dan paradigma developmentalis yang memenuhi pikiran para elit Minangkabau dalam mensikapi Globalisasi, menyebabkan eksistensi Masyarakat Adat Minangkabau menjadi semakin terdesak. Alasan-alasan yang timbul adalah; ketidak mungkinan kita, negara dunia ketiga untiuk menolak globalisasi dan mimpi akan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat akibat Free Trade. Lingkaran setan globalisasi, seolah menutup mata semua orang untuk bersikap kritis terhadap globalisasi. Padahal solusi terhadap masalah ini tetap ada seperti yang ditulis oleh seorang ekonom barat sebagai berikut;

Seperti yang telah saya katakan dalam buku ini, globalisasi bukanlah tidak dapat dielakkan dan ada alternatif, tetapi kita membutuhkan ketentuan baru dalam konstitusi nasional yang membatasi sampai ketingkat mana pemerintah dapat menawarkan hak demokrasi nasional melalui perjanjian global….Ucapan menarik dari yang saya sebut alternatif Self-Reliant-Trade telah dibuat, sejak krisi finansial Tailand, oleh raja Tailan dikatakanya, bahwa kemadirian masyarakat dan nasional lebih penting dari pada status ‘macan’ (Tailan pernah dicap sebagai salah satu macan Asia), sedangkan orang Tailan lainnya telah memperingatkan tentang pelecehan lebih lanjut oleh konsumerisme gaya barat. Saat ini penyakit utama kita adalah kurangnya keinginan politik untuk mencari alternatif tersebut, tapi ini bukan tidak dapat disembuhkan. Internasionalisasi perdamaian dan pemahaman, yang demikian banyak dicari, jelas dapat dicapai melalui pendidikan yang cukup dan harus tidak terlalu disejajarkan dengan Globalisasi Ekonomi Integrafif yang penuh tekanan, yang menunjukkan tidak diinginkan dan dapat dihindarkan.

(Graham Dunkley, The Free Trade Adventure, hal; 257-258)

Jika dilihat kerangka hukum nasional dan global, sesungguhnya memberikan peluang bagi masyarakat adat Minangkabau untuk mempertahankan eksistensinya. Pasal 14 Ayat (1) Konvensi Hak Masyarakat Adat menyebutkan bahwa; Hak-hak pemilikan dan hak milik masyarakat adat dan suku asli terhadap tanah yang secara tradisional mereka diami harus diakui. Selanjutnya TAP MPR No. IX/MPR/2001 Pasal 5 huruf (J) tentang pembaruan agraria, yang memberikan mandat bagi regulasi dan perobahan kebijakan dalam peraturan agraria di Indonesia menyebutkan bahwa; Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumberdaya Alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip; j. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam, seterusnya Pasal 18B ayat (2) (amandemen) UUD 45 BAB IV menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Filipina adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang juga memiliki masyarakat adat. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat digulirkanlah Program Pengakuan Wilayah Adat (Certificate of Ancestral Domein Claim - CADC) yang kemudian setelah adanya IPRA (Indigenous Peoples Right Act) kemudian dapat dikembangkan menjadi Certificate of Ancestral Domein Title (CADT).

Baik CADC ataupun CADT ditujukan untuk mewujudkan pengakuan negara atas hak-hak adat. Hak adat yang dimaksud dikenal dengan bundle of rights atau sekumpulan hak yang cukup detil antara lain hak untuk mengelola, hak untuk mewariskan, hak untuk menyewakan dan lain-lain tetapi tidak ada hak untuk menjual.

Lompatan yang dibuat oleh Filipina untuk menghargai masyarakat adatnya, jauh lebih maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Filipina ternyata telah mengantisipasi lebih dini dampak infestasi terhadap keutuhan masyarakat adatnya. Masyarakat adat Filipina dapat mengusahakan asset-assetnya, tetapi tidak diberikan peluang untuk memindahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga. Filipina memiliki grand strategi untuk mensikapi Globalisasi, strategi yang harus menjadi contoh bagi kita. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Philipina tidak lahir tiba-tiba, tetapi melalui perjuangan panjang dari kalangan ornop dan masyarakat adat itu sendiri.

Kerangka peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat adat Minangkabau dalam merekonstruksi model kehidupannya tentu tidak akan berarti apa-apa, apabila masyarakat adat Minangkabau itu sendiri, tidak mau berkorban untuk menangkap peluang tersebut. Dalam kondisi banyaknya kepentingan bergulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk milik masyarakat adat Minangkabau, tentu buah yang dijanjikan oleh kerangka peraturan perundang-undangan nasional maupun konvenan internasional tidak akan jatuh kalau tidak “dijuluak” oleh masyarakat adat Minangkabau.

Sekarang pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh masyarakat adat Minangkabau adalah, quo vadis, mau kemana masyarakat adat Minangkabau ditengah hantaman global ini. Apakah kita kan mempertahankan eksistensi kita sebagai masyarakat adat dengan resiko berjuang, atau kita akan mengganti identitas dengan resiko tetap tergilas Globalisasi. Quo Vadis Masyarakat Adat Minangkabau.

IV. Saran-saran

1. Masyarakat Adat Minangkabau harus melakukan musyawarah besar alam Minangkabau untuk membicarakan eksistensinya dalam mengahadapi Globalisasi-New Liberalisme. Musyawarah ini pernah dilakukan dan yang terakhir kali dilakukan adalah di Batu Sangkar Kab. Tanah Datar pada tahun 1975.
2. Dalam musyawarah Alam Minangkabau nantinya kan dibicarakan kerangka strategi untuk mengahadapi Globalisasi dan semakin kecilnya kedaulatan negara serta proteksi negara dihadapan Globalisasi.
3. Musyawarah Adat Minangkabau ini harus dihadiri oleh seluruh ninik mamak asli nagari-nagari yang ada di Minangkabau10.

1 “Bilo Sandi rumah diasak urang, lantak supadan dialiah urang, kapalo banda diruntuah urang, Mako Disintak karih dipinggang, bapantang ka makan angin, Aso hilang duo tabilang,”. Ketika sendi rumah dipindahkan orang, batas tanah digeser orang, hulu bandar/saluran irigasi diruntuhkan orang, maka dicabut keris dipinggang, pantang akan makan angin, satu hilang dua terbilang. Deretan pepatah ini merupakan pantangan hidup orang Minangkabau. Sandi rumah menggambarkan azas-azas hidup yang menjadi sendi dasar tata kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Lantak Supadan menggambarkan hukum-hukum adat yang menjadi aturan main sedangkan kapalo banda adalah sumber-sumber kehidupan/ekonomi. Ketika terjadi gangguan terhadap ketiga hal ini, masyarakat adat Minangkabau wajib melakukan pembelaan.

2 Bahasa tambo adat (rangkaian cerita tentang asal usul dan tata aturan hidup masyarakat adat Minangkabau) yang menggambarkan kedatangan Adityawarman ke Minangkabau. Adityawarman seorang bangsawan Majapahit. Lahir dari rahim putri Minangkabau yang dibawa oleh Mahisa Anabrang dalam ekspedisi Pamalayu ke Majapahit. Salah seorang dari putri tersebut kawin dengan raja majapahit.
3 (Document of The World Bank Report No. 12820-IND STAFF APPRAISAL REPORT INDONESIA LAND ADMINISTRATION PROJECT AUGUST 16, 1994. Agriculture Operations Division Country Department III East Asia and Pacific Region)

4 Alam Terkembang Menjadi Guru, adalah filosofi utama yang membuat masyarakat adat Minangkabau dapat bertahan sampai hari ini. Interaksi mereka selalu disesuaikan dengan dinamika alam. Alam bagi masyarakat adat Minangkabau adalah guru utama. Kelenturan masyarakat adat Minangkabau dalam mengikuti dinamika alamiah ini juga tergambar pada filosofinya yang berbunyi; sakali aia gadang, sakali tapian baraliah (Sekali air besar, sekali tepian berubah).
5 kalauik ba bungo karang, ka ladang ba bungo ampiang, ka rimbo ba bungo kayu dan ka sungai ba bungo pasia (Kelaut berbungan Karang, Keladang berbungan emping, kerimba berbunga kayu, dan kesungai berbunga pasir). Adalah konsepsi adat tentang pengelolaan ulayat terutama bagi nagari dalam berhubungan dengan pihak ketiga.Bunga adalah sejumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Minangkabau. Bungo tidak menimbulkan akibat terjadinya peralihan hak atas tanah tempat objek. Di pepatah lain disebutkan, bahwa ulayat; buahnya dapat dimakan, airnya dapat diminum, tapi tanahnya tiggal pada pemilik asal. Atau dalam konsep lain disebutkan kabau tagak kubangan tingga, nan tabao hanyo luluak dibadan sajo (Kerbau berdiri, Kubangan tinggal, Yang terbawa hanya lumpur yang melekat di badan saja).
6 Sebutan untuk Kantor Gubernur Sumbar di Jl. Sudirman Padang yang meniru arsitektur rumah adat Minangkabau
7 di jua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando (Dijual tidak dimakan beli, Digadai tidak dimakan borogh). Asas pemakaian ulayat yang tidak boleh diperjual-belikan.
8 ulayat salingka kaum, adat salingka nagari (Ulayat selingkar Kaum, Adat Selingkar Nagari). Kaum adalah kumpulan dari jurai-jurai. Kumpulan keluarga inti dari ibu asal yang sama disebut dengan saparuik, kumpulan orang yang saparuik disebut jurai. Kumpulan dari Kaum adalah Suku/Cland. Ulayat selingkar Kaum, Adat Selingkar Nagari adalah konsepsi otonomi dalam pengelolaan ulayat. Pepatah ini menunjukkan masing-masing nagari mempunyai karakteristik sendiri dalam adatnya.
10 Nagari-nagari di Minangkabau tergolong atas pilihan stelsel hukum Adat Minangkabau yang mereka anut. Stelsel hukum pertama adalah stelsel hukum Koto Piliang dan yang kedua adalah stelsel hukum Bodi Chaniago. Setelsel hukum ketiga adalah Lareh Nan Panjang. Satu nagari netral yaitu nagari tertua yakni nagari asal etnis Minangkabau, Nagari Pariangan di Padang Panjang
Makalah ini Disampaikan di Diskusi Terbatas, KPMM Sumbar-2003

KEMBALIKAN PENGATURAN TANAH ULAYAT KE NAGARI


KEMBALIKAN PENGATURAN
TANAH ULAYAT
KE NAGARI


Mochtar Naim

Leeds, UK, 25 Maret 2003

W
ALAU sekarang sejak beberapa bulan ini lagi berada di Leeds, Inggeris, saya secara leluasa bisa mengikuti perkembangan di tanah air, termasuk di kampung halaman di ranah Minang sendiri. Berkat kemajuan sains dan teknologi informasi sekarang ini, tak ada yang berdetik di penjuru manapun di dunia ini yang tidak bisa diikuti dan diketahui.
Salah satu dari masalah hangat yang saya pantau melalui internet yang sekarang sedang terjadi di Sumatera Barat adalah diajukannya Ranperda mengenai tanah ulayat oleh pemerintah provinsi ke DPRD provinsi Sumatera Barat. Oleh para aktivis dari generasi muda hal ini dilihat sebagai penyalah-gunaan wewenang dari pihak pemerintah provinsi, karena masalah tanah, menurut UU No. 22 th 1999, adalah haknya pemerintah kabupaten dan kota untuk mengaturnya. Bukan pemerintah provinsi; kecuali kalau pemerintah kabupaten dan kota memang secara jelas menyerahkannya kepada pemerintah provinsi untuk mengurus dan mengaturnya. Karena penyerahan itu selama ini tidak ada maka sikap dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah provinsi oleh para aktivis generasi muda itu dianggap menyalahi hukum dan ketentuan yang ada.
Jika kita di Sumatera Barat telah bertekad untuk tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyalah pemerintah provinsi menarik kembali Ranperda itu dan mengembalikannya kembali kepada posisi dan proporsi semestinya. DPRD Provinsi pada gilirannya juga harus menolak Ranperda itu.
Kita di sisi lain sementara ini telah sependapat dan bertekad untuk kembali ke Nagari. Kembali ke Nagari itu tentu saja tidak hanya sekadar
slogan kosong, tetapi benar-benar diindahkan dan ditaati. Kalau tidak, apa artinya tekad bulat itu.
Pemerintah Kabupaten dan Kota, bersama dengan DPRD Kabupaten dan Kota, pada gilirannya juga perlu mengambil inisiatif untuk membenahi masalah tanah ulayat ini, semua dalam semangat “Kembali ke Nagari” itu. Karena demokrasi yang berurat ke bawah – ke Nagari – yang kita kembangkan sekarang ini, maka pemerintah Kabupaten dan Kota bersama DPRDnya perlu membawa ber-ia semua nagari-nagari yang ada di wilayah kabupaten dan kota itu untuk menentukan bagaimana sebaiknya masalah tanah ulayat itu diatur dan dikelolakan. Karena masalah tanah ulayat itu dari segi hukum adatnya adalah sesuatu yang sudah baku, diharapkan tidak akan banyak perbedaan dan perselisihan antara sesama nagari di wilayah kabupaten dan kota bersangkutan. Namun perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi antara nagari-nagari perlu memang dicatat dan didudukkan. Dengan semangat bernagari dalam rangka Kembali ke Nagari itu, jika terjadi perbedaan maka perbedaan itu harus dihargai dan dijunjung tinggi, karena prinsip yang dipakai dalam rangka kembali ke nagari itu adalah: “Adat salingka Nagari.” Di beberapa kapupaten, seperti di Agam, misalnya, adat di bagian pesisir bisa berbeda dengan yang di bagian darek. Untuk itu perbedaan itu harus dihormati dan dihargai.
Kalau pada tahap berikut, setelah konsultasi dan konsolidasi dilakukan melalui proses musyawarah nagari di wilayah kaputen dan kota masing-masing sudah selesai, barulah dibawakan ke tingkat provinsi, jika diperlukan. Ada baiknya memang jika pada tahap akhir ada kesepahaman dan keserasian yang bercorak Sumatera Barat yang bisa kita telorkan secara bersama-sama sehingga kita bisa mempunyai pegangan bersama yang bercorak Sumatera Barat. Di samping itu, orang luar yang ingin menanamkan modalnya di atas tanah ulayat itu bisa pula mengetahui dan karenanya bisa pula menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang bercorak Sumatera Barat itu. Semua itu jadinya tidak dibalik, seperti yang berlaku selama ini, dan seperti sekarang dengan Ranperda Tanah Ulayat itu.
*
Itu satu, yang sifatnya ke depan dan proaktif, yakni terhadap tanah-tanah adat dan ulayat yang masih ada dan masih tersisa. Ke belakang, kita juga perlu mendudukkan tanah-tanah adat dan ulayat yang sudah “terlanjur” diserahkan kepada negara dan yang sekarang berada di bawah konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta di bidang perkebunan dan lain-lain, nasional maupun asing.
Inipun juga perlu dibawakan ke musyawarah adat di nagari dan di kapupaten/kota masing-masing. Mestinya, karena proses yang dilakukan selama ini menyalahi ketentuan adat yang berlaku, di samping juga menyalahi semangat dari UUPA th 1966, maka tanah-tanah konsesi itu harus dikembalikan hak kepemilikannya kepada nagari masing-masing. Tegasnya, tanah-tanah yang tadinya tanah adat dan tanah ulayat itu harus kembali menjadi tanah adat dan ulayat. Belum ada perubahan yang terjadi dalam undang-undang adat di Minangkabau di mana tanah, khususnya tanah pusaka tinggi dan tanah ulayat suku, kaum dan nagari, yang boleh diperjual-belikan atau dialih-hakkan; karena prinsipnya tanah adat itu tidak “dimakan beli” dan tidak dapat dialih-hakkan.
Ini semua tentu saja tidak berarti bahwa tanah ulayat tidak bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat produktif di mana kerjasama dengan pihak manapun dimungkinkan. Namun kerjasama apapun yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat itu tetaplah dengan menjunjung tinggi prinsip semula, yakni bahwa tidak ada, dan tidak boleh ada, pemindahan hak milik tanah ulayat itu sendiri ke tangan siapapun, walau dengan persetujuan ninik mamak dan KAN itu sendiri. Seperti yang kita lihat selama ini, akibat tekanan dari atas, atau gemerincingnya uang pelicin berbentuk uang siliah jariah yang disodorkan kepada para ninik mamak itu, tidak kurang ninik mamak dan KAN itu sendiri yang telah melego tanah adat dan tanah ulayat kepada para investor melalui para perantara yang tidak lain adalah para pejabat pemerintah itu sendiri. Habis tandasnya tanah ulayat di banyak daerah di Sumatera Barat selama ini, khususnya selama masa Orde Baru, adalah karena ulah dari para pejabat dan para ninik mamak yang tega melego tanah-tanah ulayat karena mengharapkan untung secara pribadi dari penyerahan hak atas tanah itu.
*
Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara nagari sebagai sebuah korporasi dengan para investor dari manapun datangnya, ke depan kelihatannya adalah sesuatu yang fisibel dan menjanjikan. Dengan prinsip tanah tidak boleh dialih-hakkan, maka nagari dalam rangka kerjasama ekonomi ini datang dengan modal tanah itu di samping tenaga kerja dan keahlian lain yang mereka miliki, sementara investor datang dengan modal dan keahlian manajerial dan teknologinya.
Yang kita bangun oleh karena itu adalah sebuah sistem ekonomi kerjasama, yang sebenarnya telah ada dan telah berurat-berakar dalam masyarakat kita sendiri, maupun di masyarakat internasional sekalipun. Apalagi dengan kita menegakkan prinsip kehidupan bermasyarakat yang didasarkan atas filosofi ABS-SBK – Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah – prinsip kerjasama ekonomi itu sekaligus juga berdasarkan ekonomi syari’ah yang dasarnya adalah syirkah atau kerjasama kooperatif itu sendiri.
Yang penting, dalam kita memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan produktif itu tadi, rakyat dengan tanah ulayatnya dan dengan ikatan bernagarinya harus jadi subyek, bukan lagi jadi obyek seperti selama ini. Dengan kekayaan tanah ini dan segala potensi yang ada di atasnya, rakyat kita bukan lagi miskin tetapi kaya, dan punya bargaining position yang secara potensial kuat.
Pihak ketiga yang akan kita ajak kerjasama ini tentu saja bukan lagi para kapitalis-konglomerat yang selama ini melalui dukungan para pejabat pemerintah mengagunkan tanah ulayat itu sendiri ke bank untuk mendapatkan modal investasi. Dengan modal dengkul dan dengan cara curang seperti itu mereka lalu melakukan penjajahan ekonomi terhadap rakyat dan bahkan negara kita.
Waktunya adalah sekarang kita berpikir proyektif dan proaktif ke depan dengan tujuan untuk menyelamatkan rakyat dari cengkeraman para kapitalis yang didukung oleh para pejabat itu selama ini.
Generasi muda, terutama, harus bangkit untuk menyelamatkan tanah rakyat ini. Generasi tua, sebaliknya, harus menyadari akan kesalahan-kesalahan besar yang telah mereka lakukan selama ini, yang akibatnya telah menyengsarakan rakyat banyak. Ranperda Tanah Ulayat yang diajukan oleh pemerintah provinsi sekarang ini jelas masih dalam semangat Orde Baru yang lebih mementingkan kepentingan para investor luar dan diri mereka sendiri ketimbang kepentingan rakyat banyak yang mestinya mereka lindungi.
Filosofi dari Tanah Ulayat yang dibangun oleh nenek moyang kita sejak dahulu justeru adalah untuk memelihara keselamatan dan kemaslahatan dari rakyat yang berupa anak-kemenakan itu. Peruntukan tanah adat yang berupa pusaka tinggi sengaja diberikan kepada yang perempuan adalah dengan tujuan untuk menjaga harkat dan harga diri serta keselamatan mereka. Tidak ada perempuan yang sia-sia dan boleh disia-siakan dalam tatanan adat di Minangkabau itu. Sengaja tanah ulayat dan tanah pusaka adat tidak diperjual-belikan dan tidak dialih-hakkan, adalah dengan memikirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, anak kemenakan dan para perempuan yang dijuluki dengan gelar “bundo kanduang” itu. Sebuah filosofi kehidupan yang sungguh tinggi nilainya yang tiada duanya di dunia ini. Dan itu pula yang diobrak-abrik oleh para pejabat dan ninik mamak selama ini.
Pemerintah dengan DPRDnya sudah waktunya sekarang untuk berpikir rakyat-sentris. Kita membangun adalah untuk rakyat, untuk menyelamatkan dan menyejahterakan mereka, bukan untuk konglomerat, bukan untuk pejabat, tetapi untuk rakyat yang sekarang sedang melarat. Dengan cara menyerahkan tanah ulayat kepada para konglomerat seperti selama ini rakyat hanya bisa menonton dan gigit jari, sementara tanah adat dan ulayatnya lepas dari tangannya untuk tidak kembali lagi. Itukah yang namanya pembangunan seperti yang dilakukan selama ini di daerah, di Sumatera Barat sendiri? ***

Rancangan Perda Ulayat Sumatera Barat

RANPERDA VERSI
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :........................TAHUN 2000

Tentang

PENGATURAN PEMANFAATAN ULAYAT
DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan susunan asli sebagai daerah yang bersifat istimewa diberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat untuk mengurus tanah dan hak ulayat;
b. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara terhadap pemanfaatan tanah ulayat dan hak ulayat dikuasakan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah dan Masayarakat Hukum Adat.
c. Bahwa eksistensi tanah dan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat diakui berdasarkan Hukum Pertanahan Nasional;
d. Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah-tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan tanah dan hak ulayat, sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk pembangunan daerah;
e. Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah dan hak ulayat dalam pembangunan disegala bidang terutama untuk pemanfaatan tanah dan hak ulayat, maka dipandang perlu mengatur pemanfaatan tanah dan hak ulayat dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya penjelasan angka II Pasal 18 dan Pasal 33;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. I Sumbar, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dari Bukittinggi Ke Padang;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah.
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 1969 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Sumatera Barat;
10 Peraturan Mentri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat:
11. Ketetapan MUBES VIII LKAAM dan MUBES V Bundo Kanduang Sumbar tahun 1999;
12. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKAAM dan Bundo Kanduang Sumatera Barat tahun 1999;
13. Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang .....................

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENGATURAN PEMANFAATAN ULAYAT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat.
Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayh tertentu dan harta kekayaan sendiri.
Wilayah nagari adalah wilayah Nagari yang meliputi beberapa Jorong.
Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepajang adat di tengah tengah masuyarakat Nagari di Sumatera barat

Ulayat ialah kawasn, sumber daya alam, ruang, atau lingkungan tertentu yang di terima dari nenek moyang oleh kaum masyarakat hukum adat dan di wariskan secara turun temurun tidak terputus antara satu generasi ke generasi berikutnya

Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukumadat untuk mengambil manfaat dari hasil ulayat dalam kawasan teetentu bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang memiliki secara komunal (bersama) di terima dari nenek moyang dan diwariskan dengan cara turun temurun dalam kadaan utuh.

Bungo ulayat ialah pembagian hasil ulayat yang diterima oleh penghulu sebagai penguasa hak ulayat terhadap pemanfaatan ulayat, seperti bungo kayu, bungo ameh, bungo karang, bungo ambun, bungo rasok, bungo guo dan lain-lain.

Hak Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar bea tahunan kepada sipemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil maupun pendapatan.

Pemangku Adat adalah pemegang Sako yang diwarisi secara turun temurun menurut garis matrilinial yang berfungsi sebagai penguasa ulayat menurut “barih Balabeh” dalam satu kesatuan wilayah adat.

BAB II
ASAS, JENIS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN ULAYAT

Pasal 2

Asas ulayat terdiri dari :
1) Asas horizontal terpisah ( Horizontal spitzing)
2) Asas Komunal
3) Asas keutamaan
4) Asas unilateral

Pasal 3

Jenis Ulayat terdiri dari ;
1) Tanah ulayat rayo
2) Tanah ulayat nagari
3) Tanah ulayat suku
4) Tanah ulayat kaum

Pasal 4

Ulayat berfungsi asosial untuk kesejahteraan masyarakat nagari, anggota suku dan anggota kaum
Pasal 5
Pengertian tanah rajo, Nagari, Suku dan kaum

Kedudukan ulayat
1) Ulayat rajo berkedudukan sebagai cadangan bagi masyarakat hukum adat
2) Ulayat nagari berkedudukan sebagai cadangan bagi masyarakat nagari yang penguasanya di lakukan oleh kerapatan adat nagari (KAN)
3) Ulayat suku berkedudukan sebagai cadangan bagi anggota kaum yang ada dalam wilayah nagari yang penguasanya dilakukan oleh penghulu suku
4) Ulayatr kaum berkedudukan sebagai cadangan bagi anggota kaun yang ada dalam wilayah nagari yang penguasanya di lakukan oleh mamak kepala waris atau kepala kaum.

BAB III
Pemanfaatan Ulayat

Pasal 6
Ulayat dapat di manfaatkan baik oleh Masyarakat hukum adat anak nagari atau anggota suku dan kaum, maupun swasta dan pemerintah dengan memenuhi ketentuan adat yang berlaku.

Pasal 7

(1) Pemanfaatan ulayat Rajo bagi keperluan masyarakat hukum adat, pengaturanya diatur oleh Rajo.
(2) Pemanfaatan ulayat nagari bagi keperluan masyarakat nagari, pengaturannya dilakukan oleh Nagari melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).
(3) Pemanfaatan ulayat Suku baggi keparluan anggota Suku, pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Penghulu Suku yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagri (KAN).
(4) Pemanfaatan ulayat kaum bagi kepentingan anggota Kaum, pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris yang diketahui oleh Penghulu Suku dan Kerapatan Adat Nagri (KAN).

Pasal 8

Pemanfaatan ulayat Rajo, Nagari, Suku dan Kaum bagi keperluan swasta dan pemerintah, dilakukan secara musyawarah mufakat dengan pemegang hak ulayat dengan mengindahkan kepentingan masyarakat hukum adat.

BAB IV
PENGHASILAN PEMANFAATAN ULAYAT

Pasal 9

(1) Pemanfaatan ulayat dapat berupa
a. Penyertaan Modal
b. Disewakan
c. Bagi Hasil
(2) Ulayat merupakan sumber merupakan sumber penghasilan bagi Penghulu dan Anak Nagari, baik dalam bentuk ahsil hutan, hasil perut bumi, hasil laut maupun hasil udara dan ruang angkasa.
(3) Bagi yang memanfaatkan ulayat berkewajiban membayar bungo ulayat, kepada pemegang ulayat (kaum, suku dan nagari).
(4) Prosentase bungo ulayat ditetapkan sesuai ketentuan adat melalui musyawarah mufakat anatara pemegang ulayat dengan sipemakai.
(5) Hasil bungo ulayat sebagian diperuntukkan bagi kepentingan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintahan Nagari, Lembaga Kerapatan Aadat Alam Minnagkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Profinsi.

Pasal 10

(1) Ulayat yang selama ini telah dimanfaatkan, baik melalui alas hak (HGU, Hak Pakai), maupun melalui ketentuan lainnya, apabila sudah berakhir pemanfaatannya, terlantar dan atau ditelantarkan, maka ulayat tersebut dikembalikan kepada pemegang hak ulayat (Rajo, Nagari, Suku dan Kaum).
(2) Ulayat yang sedang dimanfaatkan, akan dilakukan musyawarah mufakat dengan pemegang hak ulayat, untuk menentukan kewajiban dan hak sesuai hukum adat yang berlaku.
(3) Ulayat yang akan dimanfaatkan/dipakai, terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat dengan pemegang hak ulayat serta mengindahkan dan mempedomani ketentuan adat yang berlaku.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA ULAYAT

Pasal 11

(1) Dalam hal timbulnya perselisihan ulayat di nagari, diselesaikan dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah mufakat secara berjenjang naik bertangga turun menurut barih balabeh adat oleh Kerapatan Adat Nagari.
(2) Apabila pihak yang bersengketa belum puas terhadap keputusan sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (1) diatas sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu mengajukan kepada LKAAM Kecamatan/Kabupaten/kota dan propinsi untuk mendapatkan penjelasan.
(3) Apa bila penyelesaian di tingkat LKAAM di sumatera barat masih belum di terima maka pihak maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan pe pengadilan negri.
(4) Pertimbangan pucuk pimpinan LKAAM Sumatera barat sebagai mana pasal 11 ayat 3 di atas menjadikan bahan pertimbangan hukum bagi pengadilan dalam menentukan putusan

BAB VI
INVETARISASI TANAH ULAYAT RAJO, NAGARI, SUKU DAN HUKUM

Pasal 12

(1) Tanah ulayat rajo, nagari, suku dan kaum yang berada di nagari-nagari dalam daerah kabupaten/kota perlu di inventarisasi untuk kepestian penguasaan oleh rajo bagi ulayat rajo, oleh KAN bagi ulayat nagari, oleh mamak kapalo waris/kepala kaum terhadap ulayat suku dan kaum
(2) Inventarisasi rajo, nagari dan dan kaum tersebut pada ayat (1) pasal ini di lakukan secara bertahap oleh KAN,raji, suku dan kaum yang di koordinasikan dengan bupati/wali kota kepala daerah kabupaten/kota
(3) Pelaksanaan inventarisasi tanah ulayat rajo, nagari,suku dan kaum di maksut ayat (2) pasal ini, pembiayaannya dibebankan kepada Nagari, Suku dan Kaum serta dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
(4) Penetapan tanah batas ulayat Rajo, Nagari, Suku dan Kaum dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT

Pasal 13

(1) Pendaftaran tanah ualayat kepada Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum untuk dan atas nama Mamak Kepala Kaum atau Kepala Waris (Istilah Mamak Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris disesuaikan dengan Barih Balabeh Adat).
(2) Pendaftaran tanah ulayat Kepada Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan atas kesepakatan anggota suku untuk dan atas nama Penghulu Suku.
(3) Pendaftaran tanah ulayat rajo dan nagari kepada Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan atas kesepakatan penghulu-penghulu dalam nagari dan untuk atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap tanah ulayat nagari, atas nama rajo bagi tanah ulayat rajo.

Pasal 14

(1) Surat tanda pendaftaran tanah ulayat sebagaimana dijelaskan Pasal 12 tidak dibenarkan untuk menjadi jaminan/hipotik tanpa persetujuan pemegang ulayat.
(2) Surat tanda pendaftaran tanah ulayat dapat dijadikan untuk kerja sama dengan pihak lain, atas persetujuan pemegang ulayat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
(2) Peraturan Daerah ini dapat disebut PENGATURAN PEMANFAATAN ULAYAT DI SUMATERA BARAT.
(3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang,............ Juli 2000

DPR D GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT



H. ARWAN KASRI, MS. H. ZAINAL BAKAR, SH

P2TANRA MENJAWAB


Monday, February 13, 2006

Di Balik Rusuh Eksekusi 300 Ha Tanah di Mungo
* Kaki Buntung, Istri pun Pingsan
Padang Ekspres, Jum'at, 27-Januari-2006, 03:49:17

Wajah Bujang Kompong (55) terlihat tanpa ekspresi. Laki-laki yang telah melewati umur separuh abad, itu hanya terdiam dan duduk di atas gubuk hunian ladangnya yang telah hampir rata dengan tanah.

Diam sejenak, lalu tanpa banyak bicara, pria berkulit hitam legam itu terseok-seok dengan satu kaki beranjak mengais barang-barang yang tersisa oleh tim eksekusi. Sekali-kali, ia melompat-lompat dengan satu kaki. kadang-kadang merunduk dan merangkak di tanah hingga ke bawah runtuhan pondoknya. Ketika ditanyakan mencari apa? Bujang hanya menjawab mencari cangkul tanpa melihat.

”Mungkin sudah terbawa oleh orang yang membongkar pondok tadi,” gumam suami yang istrinya saat itu sedang dibawa ke rumah sakit, karena kejang-kejang ketika didatangi petugas eksekusi.

Pria yang terlihat sangat terpukul dengan pembongkaran itu, mengaku tidak mengetahui adanya jadwal pembongkaran. Walaupun tidak melawan ketika pembongkaran, Bujang menyatakan tidak menerima cara pembongkarannya. ”Apak (panggilan ke dirinya, Red) tadi sudah meminta untuk diundur pembongkaran, tiga hari lagi akan Apak bongkar sendiri. Tapi ternyata tidak diterima. Tadi Apak minta juga ditinggalkan sedikit untuk tidur malam ini, tapi katanya harus dibongkar habis,” ujarnya lirih.

Ayah dari empat anak itu merasa tanah tersebut adalah milik ulayatnya. Selama delapan tahun tinggal di gubuk yang selalu dihuninya itu, ia merasa tidak ada gangguan selama ini. ”Tanah ini dulunya disewa pemerintah kepada ulayat, sekarang sudah ada pula sertifikatnya oleh pemerintah. Hingga kami terusir di tanah ulayat kami sendiri,” tutur Bujang sambil memegang kuat peralatan seperti galah berujung besi tajam.

Menurut ceritanya, selama tinggal di sana, Bujang telah bisa menanam padi. Padi tersebut akan panen 15 hari lagi. Tapi apa lacur, dirinya tak lagi bisa berada di sana. Lelaki itu juga memiliki beberapa ekor sapi yang masih mencari makan di sore itu. ”Sekarang hampir gelap, sapi Apak di mana akan diletakkan. Jika diberikan waktu 15 hari, padi itu masih bisa dipanen,” tuturnya menunjuk ke beberapa petak sawah tadah hujan dengan padi menguning siap panen.

Ketika ditawarkan solusi agar ia mengungsi ke perkampungan, ia pun mengangguk tanda setuju. Pria yang mengaku cacat dari lahir itu secepatnya mengemasi dua karung peralatannya dan naik membonceng sepeda motor ke arah perkampungan yang berada sekitar satu kilometer dari gubuknya.

Sepanjang perjalanan, Bujang tetap berkeluh kesah. Ia tidak habis pikir mengapa itu terjadi pada orang kecil sepertinya. Walaupun tetap tidak menerima gubuknya dibongkar, Bujang bersedia untuk menyelamatkan dirinya kembali ke rumah dulu.

”Mungkin Apak selamatkan dulu barang yang dibawa petugas tadi. Tapi, Apak juga agak heran, dulu ada yang membantu Apak mempertahankan tanah ini, sekarang mereka tidak ada. Termasuk dua orang anak laki-laki Apak tidak ada di sini. Mungkin mereka tidak tahu karena tiba-tiba saja,” tuturnya ketika sampai di batas perkampungan dan meminta diturunkan di dekat tumpukan beberapa peralatan ladangnya.

Api Berkobar di Padang Mangateh

Penggusuran puluhan gubuk (dari bambu, Red) dan satu rumah semi permanen bertingkat dua (dari kayu) di kawasan Padang Mangateh, Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota yang sempat tertunda, akhirnya dilakukan kemarin. Satu gubuk terbakar dan beberapa titik terlihat berasap dan satu orang warga penggarap lahan itu shock kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, Kamis (26/1).

Berdasarkan pantauan wartawan koran ini, di lokasi dataran tinggi yang diklaim pemerintah sesuai dengan sertifikat yang sah sebagai Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) seluas 280 Ha itu terdapat rumah-rumah gubuk yang letaknya berjauhan hingga ke pinggang bukit.

Belum ada kepastian mengenai jumlah rumah yang sedang digusur. Kasi Humas dan Penerangan masyarakat Pemkab Limapuluh Kota di dampingi kepala BPTU yang dipanggil Arman menyebutkan ada sekitar 60 rumah yang ada di sana. Sedangkan masyarakat lain menyebutkan ada sekitar 250 rumah di lahan tersebut.

Tidak ada perlawanan yang dilakukan masyarakat, ketika belasan anggota Pol PP membongkar gubuk mereka. Dalam pembongkaran tersebut, Pol PP di-backup dua traktor melakukan tindakan persuasif berupa penyelamatan isi rumah dan membantu membawa barang-barang yang diperlukan ke dekat lokasi rumah penduduk yang sebenarnya di Luak.

Proses eksekusi dimulai pada pukul 12.00 WIB. Beberapa orang penduduk menyatakan ketidaktahuan akan adanya pembongkaran hari itu. Berdasarkan info yang didapat dari beberapa petugas di lapangan, eksekusi telah diberitahu melalui perwakilan masyarakat pada pertemuan sebelumnya. ”Hanya saja, mungkin perwakilan tersebut tidak menyampaikan kembali isi rapat yang sebenarnya kepada masyarakat,” tutur salah seorang petugas sambil terus merubuhkan gubuk tersebut.

Di salah satu rumah gubuk milik Bujang Kompong (55) terbuat dari bambu, ukuran 4 x 4 meter, eksekusi sempat terhenti sementara. Di dalam rumah seorang perempuan tua istri dari Bujang Kompong, yang diketahui bernama Mayar (45), shock karena tidak menduga akan ada proses eksekusi. Beberapa petugas Pol PP, dibantu pihak BPTU membantu menyelamatkan wanita tua itu ke rumah sakit. Terlihat tubuh tua itu dibopong diiringi anak gadisnya menuju mobil kijang plat merah. Dalam bopongan wanita yang berpakaian sederhana itu terlihat gemetaran. Sejurus kemudian, mobil segera melaju meninggalkan lokasi gubuknya. Menurut beberapa orang petugas akan dibawa ke rumah sakit.

Setelah mobil yang membawa Mayar meninggalkan lokasi, Pol PP membantu Bujang untuk mengevakuasi perlengkapan ladangnya ke bawah dengan traktor yang telah disediakan. Di lokasi itu, Pol PP menemukan dua gulungan kawat. ”Gulungan kawat dalam itu telah banyak kita temukan, itu milik BPTU. Bisa dilihat kita kumpulkan sekarang di atas traktor,” tukas salah seorang anggota Pol PP sambil menunju kawat yang ditemukan itu.

Eksekusi yang menurut Pemkab merupakan pengosongan lahan BPTU itu, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan yang mentok 12 Januari lalu. Pertemuan terakhir dari beberapa pertemuan sebelumnya itu, berlangsung di hall Kantor Bupati Limapuluh Kota. Dari pihak Pemkab dipimpin Bupati Limapuluhkota, Amri Darwis SA beserta Muspida Plus sekabupaten Limapuluhkota. Dari pihak penggarap dihadiri perwakilan penggarap dan dibantu Lembaga Bantua Hukum Kota Padang serta P2 Tantra.

Dalam pertemuan yang tidak mencapai kata sepakat itu, masyarakat penggarap di-deadline selama 15 hari kepada masyarakat penggarap, tepatnya kemarin. Ultimatum 15 hari itu berfungsi agar masyarakat yang tidak berhak tinggal di sana segera mengosongkan lahan, termasuk melakukan gugatan jika masyarakat penggarap mempunyai bukti hukum bahwa tanah BPTU miliknya.

Oleh masyarakat setempat, eksekusi itu tidak mungkin dilaksanakan, karena itu tanah ulayat. Sebagai masyarakat penggarap, mereka tidak mau menyelesaikan secara hukum. Mereka tetap berkeyakinan tanah BPTU adalah tanah ulayat yang harus dikembalikan kepada ulayat. Proses eksekusi telah coba dilakukan beberapa waktu lalu pada tahun 2005, Senin (2/1-05). Rencana eksekusi akhirnya gagal karena masyarakat enggan meninggalkan lokasi. Hingga terjadilah pertemuan di kantor Camat Luak waktu itu dan pertemuan terakhir di Kantor Bupati.

Bupati Limapuluh Kota Amri Darwis ketika dikonfirmasi seputar eksekusi itu menyebutkan, pihaknya hanya memfasilitasi tugas pemerintah pusat, khususnya Departemen Pertanian. ”Tanah tersebut milik Departemen Pertanian. Sebab, sekarang butuh mencetak bibit ternak unggul untuk kebutuhan nasional. Makanya, lahan tersebut dipakai kembali. Pemkab di sini hanya sekedar memfasilitasi,” ujarnya.
Amri Darwis juga mengimbau pada seluruh pihak agar dapat memakluminya. ”Saya mengimbau pada berbagai pihak agar dapat mensuport keinginan pemerintah pusat ini. Dan jangan sampai diprovokasi masyarakat. Sebab, bila ini lancar, tentu hubungan Pemkab Limapuluh Kota dengan pemerintah pusat juga akan lancar nantinya,” harapnya.

LBH Mengutuk Keras
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai tim kuasa hukum masyarakat Mungo kepada koran ini mengutuk keras eksekusi itu. Hal itu, menurutnya, membuktikan bahwa pemerintah tak paham status tanah. Tanah ulayat yang dimiliki masyarakat Nagari Mungo adalah pusako tinggi, yang tak bisa dijual atau digadai. Akan tetapi, pemda memahami bahwa tanah sudah beralih ke tanah negara, dengan bukti sertifikat. ”Tanah ulayat tak ada yang disertifikatkan,” tegasnya seraya mengatakan, telah terjadi perbenturan hukum positif dan adat.

Cara pemerintah menyelesaikan masalah, dengan membentuk muspida plus merupakan tindakan melanggar hukum. Muspida plus tak dikenal di dalam sistem ketatanegaraan dan hukum administarsi di Indonesia. Lantaran lembaganya cacat hukum, maka produk yang dihasilkan jelas juga melanggar hukum. ”Pengosongan tanah sangat tidak terpat, karena dilahirkan oleh organisasi yang tak sah,” ujarnya.

Hal yang tak lazim lainnya dalam hukum, adanya muspida merekomendasikan 300 ha tanah itu digusur Pol PP. Satpol PP tak punya kewenangan untuk hal itu, karena dalam UU 32/2000 tak ada satu pasal pun yang membolehkan pol PP melaksanakan surat keputusan. Ia hanya menegakkan perda. Nyatanya, Satpol PP masuk lahan menghancurkan 50 pondok dan meratakan tanaman dengan boldozer dengan kekuatan sekitar 400 orang plus aparat kepolisian. ”Kayak mau perang saja,” ujarnya.

Terhadap persoalan ini, LBH janji mengambil langkah-langkah hukum. Dalam waktu dekat ini akan melayangkan gugatan ke PN, karena Pol PP dinilai LBH telah mengangkangi aturan. Sehingga, merugikan rakyat secara keperdataan. Tindakan Pol PP merampas kamera dan film adalah tindakan pidana karena melakukan tindakan pengrusakan. (abk)


Aksi P2TANRA

Kronologis Kasus Tanah Ulayat Nagari Mungo

Nagari Mungo terletak di antara tiga kenagarian yakni Nagari Sei.Kamuyang, Andaleh dan Bukit Sikumpar Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota, berpenduduk lebih kurang 8500 jiwa, mempunyai tanah ulayat kaum, ulayat suku dan ulayat Nagari. Tanah Ulayat Nagari Mungo, seluas Lk.316 Ha yang terletak di kawasan lereng Gunung Sago yang berbatasan langsung sebelah selatan dengan Batang Sinamar, sebelah utara dengan Gunung Sago, sebelah barat dengan nagari Sei. Kamuyang dan nagari Andaleh. Sebelah timur dengan nagari Bukit Sikumpar, Batu Payung dan nagari Balai Panjang.

Kronologis kasus ini dapat dilihat dari beberapa periode :

I. Periode Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1918 seorang pengusaha Belanda yang bernama W. T. Simon mengajukan permohonan untuk memanfaatkan tanah ulayat nagari Mungo kepada Ninik Mamak nagari Mungo. Setelah diadakan musyawarah/rapat adat nagari Mungo maka Hakim adat Nagari Mungo yaitu Dt Malikan Nan Putiah memutuskan bahwa tanah ulayat nagari Mungo tidak boleh dijual hanya boleh disewa1.

Musyawarah adat atau kesepakatan Penghulu adat Nagari Mungo dihadiri oleh :

Penghulu Pucuk Nagari : Dt Malikan Nan Panjang dari suku Kampai. 5 (lima) orang Penghulu Kaampek Suku ; 1) Dt. Rajo Malikan Nan Gomuak dari suku Kampai, 2) Dt. Tunbagindo Nan Gomuak dari suku Payobadar, 3) Dt. Perpatiah Nan Sabatang dari suku Bodi, 4) Dt. Rajo Mangkuto Nan Mudo dari suku Piliang dan 5) Dt. Indomarajo Nan Koruik dari suku Pitopang. 5 orang Penghulu cermin adat Nagari Mungo ; 1) Dt. Marajo Cindo Nan Kuniang dari suku Kampai, 2) Dt. Sutan Simarajo Nan Kuniang dari suku Payobadar, 3) Dt. Tunindo Nan Putiah dari suku Bodi, 4) Dt. Rajo Mangkuto Nan Sati dari suku Piliang dan 5) Dt. Rajo Lelo Nan Gomuak dari suku Pitopang.
Penghulu Tuo Kampuang yaitu; Suku Kampai ; 1) Dt. Damuanso, 2) Dt. Malikan Nan Putiah, 3) Dt. Mudo Nan Panjang, 4) Dt. Marajo Nan Koruk, 5) Dt. Malikan Nan Gonduik, 6) Dt. Junjungan Nan Putiah, 7) Dt. Putiah Kuamang, 8) Dt. Putiah Simpan, 9) Dt. Paduko Alam Nan Putiah, 10) Dt. Bagindo Rajo dan 11) Dt. Mudo Nan Panjang. Suku Payobadar ; 1) Dt. Sati, 2) Dt. Bagindo Bosa Nan Basisunguik Ameh dan 3) Dt. Paduko Marajo. Suku Bodi ; 1) Dt. Paduko Suanso Nan Balidah Bosi, 2) Dt. Tunaro Nan Panjang, 3) Dt. Naro Nan Panjang, dan 4) Dt. Bagindo Nan Koruik. Suku Piliang ; 1) Dt. Mangguang Nan Kuniang, 2) Dt. Marajo Indo Puto, 3) Dt. Rajo Mangkuto Mudo dan 4) Dt. Rajo Mangkuto Nan Panjang. Suku Pitopang ; 1) Dt. Paduko Nan Panjang, 2) Dt. Rangkayo Basa, 3) Dt. Rangkayo Basa, 4) Dt. Lelo Anso dan 5) Dt. Rajo Labiah.

Berdasarkan hasil musyawarah diatas, terjadilah sewa-menyewa tanah ulayat nagari Mungo antara Nagari Mungo yang diwakili oleh Dt. Perpatiah Nan Sabatang (Datuak Palo) dengan W.T Simon Investor Belanda yang jangka waktunya selama 75 tahun. Kemudian dalam perkembanganya pemerintahan Belanda mengeluarkan akta hak erfacht di atas tanah ulayat nagari Mungo yang disewa oleh W.T Simon.

Beberapa tahun lalu hak sewa-menyewa tersebut telah berakhir, seharusnya tanah ulayat nagari Mungo dikembalkani kepada pemilik asalnya (ninik-mamak nagari Mungo) sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang menyatakan bahwa “Kabau Tagak Kubangan Tingga”, artinya apabila sewa menyewa dengan Belanda berakhir tanah ulayat tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asalnya (ninik mamak nagari Mungo). Tetapi kenyataannya tanah ulayat nagari Mungo kemudian diclaim sebagai tanah milik negara (Dirjen Peternakan RI). Selama ini belum pernah terjadi pelimpahan hak dan pemutusan hubungan hukum dari masyarakat Mungo ke pemerintah, masyarakat nagari Mungo tidak pernah menerima ganti rugi atau jual beli dari pemerintah dan tidak pernah menerima sewa dari pemerintah RI sampai sekarang ini.

II. Periode awal kemerdekaan s/d tahun 2000

Setelah negara RI merdeka (pasca kepergian Belanda) tanah ulayat nagari Mungo kemudian dikuasai oleh Pemerintah RI dengan kebijakan nasionalisasi. Tanah Ulayat Nagari Mungo seluas ± 316 hektar telah diambil dan dikuasai oleh Depertemen Pertanian dan TNI seperti tanah BPT-HMT, Snakma Pertanian Padang Mangatas, Denzipur II Padang Mengatas, dengan perincian :

Pertanian Snakma (SPP) seluas 184.200 m
Denzipur II seluas 175.800 m
BPT-HMT seluas 250 hektar
Dinas Pertanian 50 Kota.

Pada tahun l950 tanah pertanian seluas Lk. 36 Ha (posisinya bersebelahan dengan tanah ulayat Mungo yang ditempati BPT-HMT), diambil alih oleh Bupati 50 Kota dengan nama Darwis Dt.Tumangung untuk mendirikan kebun pertanian daerah TK II 50 Kota. Kesepakatan dengan ninik-mamak Mungo, ada beberapa persyaratan antara lain yaitu semua tanaman masyarakat diganti rugi, bila mendirikan sekolah, anak nagari diprioiritaskan, bila membutuhkan tegaga buruh diambilkan dari anak nagari Mungo, dan syarat ke empat disewa atau dibeli, sampai kini tidak terealisir.

Pada tahun l982 Pemda TK II 50 Kota membentuk panitia A untuk melakukan penelitian terhadap keberadaan tanah ulayat Mungo yang dikuasai oleh BPTHMT. Dari hasil dari penelitian diputuskan bahwa tanah ulayat nagari Mugo hanya seluas 36 Ha yang harus diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat.

Pada tahun l983 disepakati bahwa tanah ulayat Mungo tersebut akan dibayar ganti rugi kepada ninik mamak Nagari Mungo dengan harga Rp 2500/meter. Setelah harga disepakati kemudian surat-surat pelepasan hak telah ditanda tangani oleh ninik-mamak. Tetapi sampai ini uang ganti rugi tersebut tidak pernah diterima oleh ninik mamak nagari Mungo dari Pemda 50 Kota atau BPTHMT. Panitia lima dibentuk oleh nagari Mungo telah berulang kali mendatangi Bupati 50 Kota dan mengadukan nasib agar adanya bantuan dalam penyelesaiannya kepada Gubenur dan DPRD Sumatera Barat. Hasilnya hanya harapan dan janji-janji yang tidak penyelesaiannya secara jelas.

Pada tahun l984 tanah ulayat Mungo yang ditempati oleh BPT HMT Lk. 250 Ha, telah disepakati antara ninik-mamak dengan pihak BPT HMT untuk dilakukan pelepasan Hak, dengan syarat BPT HMT membayar uang siliah jariah sebesar Rp.50 juta, dihadapan Bupati 50 Kota, Djufri, pimpinan BPT HMT, Ir.Abdul Kadir, utusan dari Nagari sebanyak lima orang antara lain Kiram Dt.Rajo Lelo Nan Gamuak, H.Djuran.A, Sawir Ahmad, Suhaimi Dt.Putiah Kuamang dan Nahar Sago. Pada waktu itu pihak BPT HMT tidak sanggup untuk membayar uang yang ditawarkan, sehingga BPT HMT gagal untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Departemen Pertanian.

Kemudian karena tim lima selalu merasa dipermainkan, sehingga timbul semangat reformasi dari anak nagari Mungo untuk mendapatkan kembali tanah Ulayat Nagari Mungo yang dikuasai oleh pemerintah (BPTHMT) secara Ilegal. Kemudian masyarakat Nagari Mungo yang kekurangan lahan pertanian melakukan pematok dan menggarap sebahagian dari tanah Ulayat Nagari Mungo yang dikuasai BPT HMT tersebut.

Upaya penyelesaian tanah ulayat nagari Mungo telah ditempuh secara musyawarah dan mufakat dengan Pemda 50 Kota dan DPRD. Namun tidak membuahkan hasil bahkan tokoh masyarakat Mungo ada yang lansung mengurus penyelesaianya sampai ke Menteri Pertanian dan Wakil Presiden di Jakarta. Tetapi penyelesaian kasus tersebut diminta agar diselesaiakan saja di tingkat daerah. Dalam perkembangannya bagi tokoh masyarakat Mungo yang gigih memperjuangkan hak ulayatnya dianggap sebagai penghasut masyarakat (provokator).

Pada tahun l996 waktu BPT HMT dipimpin oleh Mudahar dan Bupati 50 Kota, Drs.Aziz Haily.MA. BPTHMT secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan ninik-mamak dan pemuka masyarakat Mungo tanah ulayat Mungo disertifikatkan oleh BPN TK II 50 Kota. Kemudian niniak mamak dan masyarakat Mungo membuat surat gugatan kepada Bupati dan BPN agar tidak dikeluarkan sertifikat atas nama Dep.Pertanian (BPT HMT). Tetapi kenyataan tidak dindahkan.

Pada tahun l997 lahirlah sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Pertanian tanpa melalui prosedur yang berlaku, dan penuh dengan rekayasanya Pemda 50 Kota. Sedangkan tanah ulayat Mungo yang ditempati oleh sekolah SNAKMA Pertanian Padang Mengatas, Dinas Pertanian, dan Den Zipur II Padang Mengatas serta kantor Koramil Kecamatan Luhak hingga saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tersebut di atas.

Proses penerbitan sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Pertanian (BPT HMT) oleh BPN 50 Kota penuh dengan rekayasa dan manipulasi data (palsu) termasuk sertifikat atas nama sekolah SNAKMA, Den Zipur ll Padang Mengatas. Anak Nagari Mungo dalam mencari penyelesaian dan pengembalian Hak Ulayatnya tidak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan penyampaian aspirasi. Mereka selalu dihadapkan kepada tindakan kekerasan, intimidasi, teror, dan sebagainya oleh aparat pemerintah bahkan dilakukan politik adu domba antara masyarakat di kenagarian Mungo seperti antara ninik-mamak dengan anak kemenakan. Sehingga ada beberapa ninik-mamak nagari Mungo yang tergoda oleh bujuk rayu mereka dan berpihak kepada pemerintah.

Pada Tgl 27 Des l999 bertempat di aula DPRD 50 Kota diadakan pertemuan dengan Bupati/Muspida, tokoh-tokoh masyarakat Nagari Mungo dan ketua-ketua KAN dari lima Nagari Labuh Gunung, Balai Panjang, Batu Payung, Bukit Sikumpar, Mungo dan Sei.Kamuyang. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang merugikan masyarakat Mungo yaitu :

a. Tanah yang dikuasai oleh BPT HMT adalah tanah Ulayat 5 Nagari.
b. Penyelesaian antara masyarakat Mungo dengan BPT HMT diselesaikan secara Munsyawarah dan mufakat.
c. Keputusan tersebut belum dituangkan kedalam bentuk perjanjian tertulis.

Pada Tgl l8 Januari 2000 di ruangan khusus Bupati diadakan lagi musyawarah antara Bupati/Muspida dan ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tokoh masyarakat, ketua KAN enam Nagari. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan pada tgl 27 Des l999. Pada saat ini Bupati, Muspida Ketua DPR membuat satu keputusan atas kesepakatan bersama berdasarkan data surat Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Unand Padang dan berdasarkan keterangan-keterangan dari ketua-ketua KAN lima Nagari, maka dinyatakanlah bahwa :

Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai BPT HMT Padang Mengatas sah Hak pakai Depateman Pertanian .
Apabila ada yang keberatan dalam keputusan tersebut, dapat menuntut melalui jalur hukum/Pengadilan.
Masyarakat yang menggarap areal lahan yang dikuasai BPTHMT semenjak bulan Juli l998 harus mengosongkan lahan selambat-lambatnya tgl 30 April 2000 dan masyarakat yang menggarap lahan pada bulan Oktober l999 harus mengosongkan lahan selambat-lambatnya tgl 1 Peb 2000.
Tim pengosongan lahan tersebut terdiri dari unsur Polri, Muspida, Muspika dan utusan dari KAN enam Nagari.

Tokoh-tokoh masyarakat Mungo yang mewakili masyaakat termasuk ketua KAN Mungo tidak sepakat dengan keputusan tersebut dengan alasan
a. Keputusan tersebut adalah keputusan sepihak, karena tidak mempertimbangka bukti atau keterangan utusan dari kenagarian Mungo.
b. Keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat Mungo, karena kehilangan lahan pertanian sebagai penyambung hidup bagi anak Nagari Mungo yang jumlahnya semakin bertambah jumlahnya semangkin bertambah.
c. Keputusan tersebut berbau rekayasan Bupati dan Ketua DPRD 50 Kota, karena bukti surat Belanda yang dijadikan alasan itu tidak sama lokasinya dengan objek sengketa, termasuk bunyi isinya .

Pada tgl 23 Januari 2000 masyarakat yang menggarap Tanah Ulayatnya yang dikuasai BPT HMT di undang oleh Nahar Sago (wakil masyarakat yang mengikuti pertemuan di kantor Bupati pada tgl l8 Januari 2000 untuk menyampaikan isi/hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut. Pertemuan masyarakat ini berhasil menyepati bahwa :

a. Masyarakat yang berladang termasuk yang tidak berladang di tanah ulayatnya tidak dibenarkan melakukan perusakan terhadap aset negara yang ada di BPT HMT Padang Mengatas, tetapi ikut serta mengamankannya karena aset milik negara tersebut, termasuk masyarakat mempunyai andil di dalamnya.
b. Masyarakat tidak dibolehkan melawan terhadap aparat penegak hukum.
c. Apabila aparat melakukan main Hakim sendiri maka masyarakat diharuskan mencari perlindungan ke pihak lain.
d. Masyarakat mengutus Nahar Sago dan A.Dt.Kuning untuk mengantarkan surat pengaduan dan protes atas sikap Bupati dan DPRD II ke Gubenur dan DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Pada tgl 26 Januari pengaduan ke DPRD dan Gubenur Sumbar diterima oleh Wakil Ketua DPRD Syahrial dan sekretaris Komisi A. Pada saat itu DPRD menyarankan agar tidak meninggalkan lahan garapan. Apabila terjadi permasalah diminta untuk segara melaporkan secepatnya kepada DPRD Sumbar. Selain itu masyarakat juga disarankan untuk membuat pengaduan kepada LKAAM Sumbar.

Pada Tgl 29 Januari 2000, diadakan pertemuan dengan beberapa orang ninik-mamak dan pemuka masyarakat Mungo di kantor Camat Luhak yang dihadiri oleh Muspida dan Ketua DPRD II. Pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang baik karena rapat tersebut akhirnya bubar sendiri.

Pada Tgl 1 Peb 2000 terjadi perusakan pagar kawat oleh karyawan BPT HMT bersama dengan anggota Polres 50 Kota untuk memasukan sapi-sapi ke dalam kebun milik masyarakat. Masyarakat Mungo telah berupaya menghindari terjadi bentrokan fisik dengan aparat karena masih bisa diselesaikan secara baik-baik dengan Bupati Muspida dan pihak lainya. Pada saat itu, masyarakat tidak mau mengosongkan lahan garapannya

Pada tgl 2 Pebruari 2000 sekitar Jam l9.00 Wib, masyarakat mengetahui bahwa ada karyawan BPT HMT bersama dengan lima orang anggota kepolisian sengaja membuka pagar kawat dan memasukan ratusan sapi milik BPT HMT ke dalam kebun masyarakat yang berisi tanaman dan hampir keseluruhannya siap panen. Akhirnya secara serentak tmasyarakat berusaha untuk menghalau sapi-sapi ke luar kebun. Tetapi karena jumlahnya sangat banyak dan hari malam telah malam maka upaya masyarakat gagal. Akibatnya tanaman rusak. Kemudian masyarakat Mungo berupaya untuk mencari karyawan yang memasukan sapi-sapi ke komplek BPT HMT tetapi tidak ditemukan. Kemudian secara tiba-tiba lampu listrik BPTHMT sendiri oleh pihak BPT HMT. Dalam keadaan yang gelap terdengar adanya bunyi dentuman benda keras pada bagian kaca bangunan dan tidak diketahui siapa pelakunya. Akibatnya masyarakat terpancing emosi maka terjadi pengrusakan terhadap BPTHMT. Pada saat itu tidak satupun karyawan BPT HMT yang berada di komleks tersebut, arsip-arsip dan barang berharga milik BPTHMT telah dipindahkan. Pada malam kejadian tersebut, dua orang warga Desa Pakan Sabtu Mungo yang bernama Jonti Anwar dan Sawir ditangkap, dianiaya dan dipukuli dengan benda keras oleh aparat kepolisian.

Pada tgl 3 Peb 2000 terjadi penangkapan secara massal terhadap warga yang hendak berangkat ke Mapolres 50 Kota untuk melihat keadaan dua warganya yang ditangkap. Puluhan warga masyarakat Mungo yang ditangkap saat itu, diperlakukan secara tidak manusiawi tanpa adanya rasa belas kasihan terhadap masyarakat yang buta hukum. Akhirnya dari l8 orang yang ditangkap di antaranya ada yang proses secara hukum.

Pada tgl 3 Peb 2000, seorang tokoh masyarakat Mungo yang bernama Zulfahmi Tamin ditangkap oleh Koramil Luhak bersama dengan anggota Polres 50 Kota. Pada saat Zulfahmi ditangkap lansung di pukuli dan ditelanjangi. Kemudian dibawa ke BPT HMT dengan memakai mobil Polisi. Sesampai di BPTHMT Zulfahmi yang berdiri tanpa busana dan dalam ketakutan, semua karyawan BPT HMT diperintahkan untuk melakukan pemukulan terhadap korban Zulfahmi. Menurut pengakuan Zulfahmi dia dipukul dengan benda keras yang yang mengena bagian tubuhnya dan korban lansung jatuh dan pingsan. Dalam keadaan tidak sadarkan diri itulah mereka di bawa ke Mapolres 50 Kota, setelah korban sadarkan diri pemukulan diulang kembali oleh oknum-oknum anggota Polres tanpa ada belas kasihan. Sanak dan keluarganya tidak dibenarkan membezuk beberapa hari lamanya, seorang ibu rumah tangga bernama Halimah juga dipukuli aparat kepolisian di Mapolres.

Pada tgl 3 s/d 4 Peb tahun 2000, selain dilakukan penangkapan terhadap warga terutama bagi kaum laki-laki, aparat kepolisian 50 Kota juga melakukan pembakaran ladang dan tanaman masyarakat beserta bangunan yang berada di dalam kebun, hewan ternak milik masyarakat Mungo. Tindakan yang dilakukan oleh Pemda 50 Kota ini, tidak ssuai dengan batas waktu pengosongan lahan yang telah ditentukan (batas waktu pengosongan lahan belum habis).

Pada tgl 4 Peb 2000, seluruh lahan pertanian masyarakat telah dibumi hanguskan. Kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan lebih kurang Rp.1,5 milyar. Jenis kerugian yang dialmai adalah kehilangan hewan ternak (sapi, kambing, ayam), bangunan/pondok-pondok masyarakat, hasil panen yang tersimpan di dalam pondok, bahkan ada tanaman yang belum sempat di panen (padi, semangka, jagung , ubi-ubian, lada, jahe, cabe kriting, tomat, kentang, tembakau dan banyak jenis tanaman lainnya) yang ditanami di atas areal seluas lebih kurang l25 Ha.

Pada tgl 4 Peb 2000 ada dua orang warga Mungo yang meninggal, tidak ada laki-laki yang akan melakukan penguburan. Karena semua laki-kali dewasa di Desa Pakan Sabtu Mungo sudah lari ketakutan atas kekejaman dan tindakan aparat Kepolisian. Akhirnya kedua warga tersebut terpaksa dimakamkan oleh anggota Den Zipur II . Akibat kekerasab aparat kepolisian sampai saat ini masih ada warga Mungo yang takut pulang kekampungnya karena mereka telah tercatat sebagai DaftarPencarian Orang (DPO) oleh Polres 50 Kota. Salah seorang tokoh masyarakat Mungo yang bernama Nahar Sago pernah ditembak dan diburu-buru, rumahnya digeledah beberapa kali, keluarganya di interogasi. Nahar sago dianggap sebagai provokator sementara Nahar Sago adalah salah seorang panitia yang ditunjuk oleh ninik-mamak dalam kenagarian Mungo untuk mengurus tanah-tanah Ulayat yang dipakai oleh pemerintah atau BPTHMT secara Ilegal itu..

Pada tgl 9 Peb 2000 Kepala BPT HMT Amrizal Jufri memutar balikan fakta yang mengatakan bahwa BPT HMT telah kehilangan 300 ekor sapi pada saat terjadinya kerusuhan pada tgl 2 Peb 2000 di Padang Mengatas. Dalam hal ini yang dikambing hitamkan sebagai pelaku hilangnya ternak mereka adalah masyarakat. Hal ini merupakan sandiwara yang direkayasa oleh oknum BPT HMT sendiri untuk melenyapkan aset negara tersebut.

Pada pertengahan bulan Februari 2000 LBH Padang, Lembaga Mahasiswa LAM-PK dan P2TANRA Sumbar melakukan pendampingan terhadap masyarakat Mungo, sebelumnya pada tanggal 5 Februari LAM-PK telah melakukan investigasi kasus kriminalisasi masyarakat Mungo oleh aparat kepolisian 50 Kota, Polsek Luhak dan aparat kepolisian dari Brimob Padang Padang. Dari tahun 2000 LBH Padang mendampingi masyarakat Mungo yang ditangkap dan ditahan oleh Polres 5o Kota. Dari 20 tersangka yang ditahan di Polres 50 Kota, hanya 2 orang masyarakat Mungo atas nama Zulfahmi Tamin dan M. Nur Kampung yang sampai ke proses persidangan PN Payukumbuh. Sedangkan yang lainnya bebas dengan bersyarat.

Semenjak di dampingi oleh LBH Padang dan LAM-PK kondisi masyarakat di nagari Mungo mulai tenang dan membaik. Masyarakat Mungo yang dulunya meninggalkan kampung karena takut ditangkap oleh aparat kepolisian sudah mulai berani pulang ke kampungnya, termasuk Nahar Sago (salah seorang tokoh masyarakat yang DPO-nya hingga saat inii belum dicabut oleh Polres 50 kota).

Sepanjang tahun 2000 LBH Padang mendampingi 2 orang masyarakat Mungo di persidangan PN Payukumbuh. Akhirnya Zulfami Tamin di vonis pengadilan dengan hukuman penjara 4 bulan kemudian banding dan kasasi ke MA sampai sekarang vonisnya belum di putus oleh MA. Sedangkan M. Nur Kampung divonis bebas. Kemudian LBH Padang atas nama M. Nur Kampung mengajukan gugatan perdata ganti rugi ke PN Payukumbuh dengan mengugat Kapolri Cq Kapolres 50 Kota, Kejaksaan RI cq Kejari Payukumbuh, MA RI cq Hakim PN Payukumbuh. Vonis PN Payukumbuh akhirnya menolak gugatan ganti rugi M. Nur Kampung di PN Payukumbuh.

Untuk penyelesaian kasus Mungo melalui musyawarah mufakat dengan beberapa kali pertemuan antara Pemda 50 Kota, BPTHMT dengan pemuka masyarakat kenagarian Mungo termasuk DPRD 50 Kota telah dilakukan. Pada saat itu BPT HMT menawarkan kepada masyarakat Mungo tanah seluas 80,2 Ha dari lahan yang mereka kuasai. Sekaligus dibantu penggarapan pertama dengan syarat masyarakat Mungo mau pindah lokasi tempat berladang sekarangf. Masyarakat atas tawaran itu nyata-nyata menolaknya dengan alasan lokasi lahan yang diberikan terlalu kecil dari jumlah luas tanah ulayat yang telah digarap masyarakat, lahan yang diberikan tersebut sebagian berada di atas tanah Ulayat Nagari tetangga yang tidak berada di daerah kenagarian Mungo.

Pada akhir tahun 2000 diadakan kembali pertemuan di kediaman Bupati 50 Kota di Labuh Basilang yang dihadiri ninik-mamak dan pemuka masyarakat Mungo. Pada saat itu BPT HMT kembali menawarkan mengganti lokasi lahan garapan masyarakat yang jumlah luasnya sama seperti di atas (80, 5 Ha), Tetapi lokasinya telah berbeda atau bagian ke bawah. Selain itu BPT HMT juga menawarkan kepada Ninik-mamak Mungo berupa bantuan uang sebesar Rp.600 juta. Tawaran itupun ditolak karena yang dituntut Ninik-mamak dan masyarakat Mungo adalah pengembalian keseluruhan tanah Ulayat Mungo yang dikuasai Pemerintah. Kemudian dalam perkembanganya diketahui bahwa bantuan uang sebesar Rp.600 juta tersebut merupakan rekayasaan BPT HMT bersama Pemda 50 Kota. Dana sebesar 600 juta merupakan dana proyek bantuan sapi untuk masyarakat di Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2000/2001 bukan hanya diperuntukan untuk Desa Pakan Sabtu Mungo tetapi termasuk untuk Desa Sei.Kamuyang Timur, Desa Bukit Sikumpar, dan Kab.Pasaman.

III. Periode dari tahun 2001 s/d 2005

Pada tgl 8 Peb 2001 diadakan pertemuan oleh Kepala bagian Tapen kantor Bupati 50 Kota Drs.Don Ardonis dengan mengundang beberapa orang ninik-mamak dan Kepala Desa Pakan Sabtu ke kantor Bupati. Ninik-mamak yang diundang itu termasuk Kepala Desanya adalah orang-orang yang bisa dipreteli saja oleh oknum aparat Pemda. Keputusan yang dibuat waktu itu, bahwa ninik-mamak Mungo telah bersedia mengambil lahan pertanian itu seluas 80,2 Ha sebagai mana yang ditawarkan oleh BPT HMT dulunya.

Beberapa hari kemudian, utusan masyarakat Mungo mendatangi Bupati 50 kota, Alis Marajo di kantornya untuk menanyakan hasil rapat yang diadakan oleh Tapen tersebut. Ternyata rapat yang dilaksanakan itu tidak setahu Bupati sehingga Bupati kemudian memarahi stafnya. Pada kesempatan itu Bupati menjajikan kepada utusan masyarakat Mungo, bahwa tanah tersebut akan diselesaikan secara bijaksana dalam waktu cepat.

Pada tgl 9 Peb 2001 sekitar Jam 00.00 Wib puluhan anggota Polres 50 Kota melakukan penggeledahan rumah Nahar Sago di Kelurahan Balai Cacang kodya Payakumbuh dengan upaya untuk menangkap Nahar Sago yang tercatat sebagai DPO Polres 50 Kota dengan tuduhan bahwa Nahar Sago penghasut masyarakat dalam kasus di Padang Mengatas. Malam itu juga tiga kali dilakukan penggeledahan di rumah Nahar Sago, sementara keluarganya diintimidasi, serta anak-anaknya yang masih kecil-kecil diancam dan sebagainya dalam ketakutan, karena prilaku aparat waktu itu sangat kejam. Sekitar Jam 04.00 Wib dilakukan penggeledahan rumah Ospamer adik Nahar Sago, pengegeledahan dan penangkapan Ospamer tidak ada surat perintah dari Kapolres. Akhirnya Ospamer ditangkap dan dibawa ke Mapolres 50 Kota bersama kendaraan roda empat milik Nahar Sago. Ospamer dan isteri Nahar Sago nama Rosdiati, dipaksa untuk mencari Nahar Sago, kalau tidak bisa menemukan dan membawanya ke Polres, kedua orang tersebut diancam akan dipenjarakan dan disiksa, sebagai mana anggota masyarakat yang telah dipenjarakan beberapa bulan lalu.

Pada sekitar bulan Juli 2001 masyarakat Mungo bersama anggota P2TANRA dari 6 kab/kota di Sumbar mengadakan aksi demontrasi dengan massa lk. 1000 orang ke DPRD Sumbar yang dihadiri oleh Pemda Kab/kota, BPN Kab/Kota Korem dan Polda Sumbar untuk menyampaiakan permasalahannya dan mencari penyelesaian kasus.

Pada akhir tahun 2001 masyarakat Mungo kembali mengusaai tanah ulayatnya yang ditempati oleh BPTHMT (reklaiming) seluas lk.120 Ha sampai sekarang. Tetapi upaya penyelesaian kasus dan pengakuan atas tanah ulayat masyarkat nagari Mungo belum berhasil.

Pada tahun 2002 kembali masyarakat Mungo bersama anggota P2TANRA yang berkasus megadakan demontrasi dan hearing dengan DPRD Sumbar dengan menghadirkan Pemda Sumbar, Korem 032, Polda Sumbar dan pemda beserta BPN kab/kota. Hearing ini berhasil membentuk tim penyelesaian kasus P2TANRA yang langsung penanggung jawabnya Wakil Gubenur (Prof. Fahri Ahmad MSC) yang dibiayai dengan APBD Sumbar 2002., Tetapi kenyataannya tim ini tidak pernah berjalan dengan alasan otonomi daerah kab/kota

Dari tahun 2003 sampai 2005 penyelesaian kasus tanah ulayat Mungo dilakukan tokoh masyarakat Mungo bersama pemerintahan nagari Mungo ke Bupati 50 Kota, Pemda dan Dinas Peternakan Sumbar, tetapi tetap belum ada upaya penyelesaian kasus yang jelas dan tuntas.

Pada tanggal 21 Juni 2005 Sekretaris Dirjen Bina Produksi Peternakan (Drh. Didin Sidiana.MM) mengrimkan surat no. 84/PL110/F1/06.05 perihal penyelesaian tanah negara BPTU Padang Mangatas kepada Sekjen Departemen Pertanian yang intinya menyampaikan bahwa di BPTU Padang Mangatas telah terjadi penyerobotan tanah negara oleh sekelompok masyarakat setempat seluas lk.180 Ha dari keseluruhan lahan seluas 280 Ha. Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh kepala Balai bersama unsur Muspida dari instansi terkait di Ka. 50 kota dengan melibatkan masyarakat melalui jalur musyawarah maupun proses hukum, namun belum buah hasil . Kemudian upaya penyelesaiannya selanjutnya perlu ditempuh melalui jalur Pemda propinsi Sumbar.
Pada 22 Juni 2005 a/n Menteri Pertanian Sekretaris Jenderal Dr. Ir Hasanuddin Ibrahim, Spi mengrimkan surat no. 370/HK.410/A/6/05 kepada Gubenur Sumbar perihal penjarahan tanah BPTU Padang Mangatas. Gubenur Sumbar diharpakan bantuanya untuk segera mengambil langkah-langkah tegas sebagaimana mestinya sehingga persoalan tersebut dapat segera diselesaiakan dalam waktu yang tidak lama.

Pada tanggal 15 September 2005, LAN Mungo, Nahar sago, Bupati 50 Kota, Kepala BPTU Padang Mangatas, Drs Hasmi sahar (putra Mungo yang berkerja di Dinas Peternakan) datang ke Padang untuk menemui Gubenur dan Kepala Dinas Perternakan. Dalam pertemuan tersebut yang dilibatkan dalam pembicaraan hanyalah Kepala BPTU Padang Mangatas, Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Bupati 50 Kota dan Hasmi Sahar. Ketua LAN Mungo (Sy. Dt. Putiah Kuamang) hanya diperbolehkan menyampaikan keinginan masyarakat Mungo setelah selesai disuruh keluar dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembicaraan selanjutnya.

Pada tanggal 22 September diadakan sosialisasi di kantor Camat Luhak kepada nagari Mungo yang mana lahan harus dikosongkan hasil dari keputusan dari Pemda dan Muspida tetapi masyarakat Mungo tidak menerima dan diminta masukan dari nagari Mungo.

Pada tanggal 20 Oktober keluar hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana Penyelesaian Masalah tanah BPTU Padang Mangatas yang dihadiri oleh Bupati dan Muspida Plus tanpa melibatkan masyarakat dan pemerinatahan nagari Mungo (keputusan ini merupakan keputusan sepihak). Isi dari hasil keputusan Pemda 50 Kota dan Muspida Plus tersebut adalah :
1. Kebijakan Pemda bersama unsur Muspida Plus terhadap tanah milik BPTU Padang Mangatas harus dikembalikan fungsinya sebagai pusat pembibitan ternak secara nasional
2. Unsur Muspida Plus siap mengamankan dan menegakan kebijaksanaan Pemda 50 Kota, terutama pihak Polres 50 Kota dan Kota Payukumbuh, Kodim 0306/50 Kota, Denzipur II Padang Mangatas dan Kejaksaan Negeri Payukumbuh.
3. Kebijakan Pemda bersama Muspida Plus terhadap masyarakat yang memakai/memanfaatkan lahan pembibitan milik Departemen Pertanian dengan sertifikat Hak pakai no. 5 tahun 1997 dengan luas lk 280 Ha, diharuskan meninggalakan/mengosongkan lahan tersebut dalam waktu 30 hari terhitung setelah hari tanggal sosialisasi (hari Jumat 18 November 2005-17 Desember 2005), kemudian ditambah masa tengang panen bagi yang panen selama 10 hari dan masa pengosongan setelah panen selama 5 hari yaitu terhitung mulai hari Minggu tanggal 18 Desember-1 Januari 2006.
Pada tanggal 10 November 2005 Bupati 50 Kota (Drs. H. Amri Darwis, SA) mengirimkan surat no. 005/849/Tapem-2005 perihal sosialisasi penyelesaian masalah tanah BPTU Padang Mangatas kepada Masyarakat Mungo yang akan diadakan pada hari/tanggal kamis/17 November 2005 bertempat di Aula SPP Padang Mangatas

Pada tanggal 14 November 2005 Wali nagari, LAN Mungo dan Dt. Nan Kondo ke rumah Bupati. Pada pertemuan tersebut Bupati menyampaikan bahwa keputusan ini sudah final dari Pemda dan Muspida Plus.

Pada tanggal 16 November 2005 Wali Nagari Mungo (AS. Dt. Lelo Nan Hitam) mengirimkan surat undangan no. 005.010/WN-M/XI-2005 kepada Pengurus LAN Mungo, Ketua/anggota BPAN/ketua BMAS Mungo, Ketua LSN Mungo, Wali Jorong se nagari Mungo, pengurus Bundo Kandung-PKK nagari Mungo, Pengurus Pemuda nagari Mungo dan tokoh masyarakat nagari Mungo untuk mencari solusi dan langkah-langkah selanjutnya berkaitan dengan sosialisasi penelesaian masalah tanah BPTU Padang Mangatas oleh Pemda dan Muspida Plus. Rapat ini diadakan pada tanggal 20 November 2005 bertempat di Aula SDN.03 Mungo di Tanjung Gadang.

Pada tanggal 17 November 2005 dilaksanakan sosialisasi penyelesaian masalah tanah milik BPTU Padang Mangatas yang dihadiri oleh Pemda 50 Kota dan Muspida Plus bersama Pemerintahan nagari (wali nagari Mungo, Ketua BPAN dan Ketua LAN Mungo) dan masyarakat nagari Mungo pengarap lahan milik BPTU Padang Mangatas. Pada saat dilakukan sosialisasi ini Pemda dan Muspida Plus melakukan intimidasi, teror dan memaksa pemerintahan nagari dan masyarakat Mungo untuk menerima keputusan Pemda dan Muspida Plus tentang penyelesaian masalah tanah milik BPTU Padang Mangatas dan menanda tangani surat kesepakatan bersama Pemda 50 Kota dan Muspida Plus dengan aparat pemerintahan nagari Mungo atas nama masyarakat nagari Mungo yang dikawal dengan aparat kepolisian 50 kota dan Satpol PP kab. 50 Kota. Isi pernyataan tersebut adalah :
1. Kami Pemerintahan nagari bersama masyarakat akan mengosongkan dan memindahkan seluruh peralatan, tanaman, bangunan yang ada diatas lahan milik BPTU Padang Mangatas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pemda Kab. 50 Kota bersama Muspida Plus paling lamabat 1 Januari 2006.
2. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan ini bersedia ditindak tegas secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah nagari Mungo setuju dan akan mematuhi serta melaksanakan kebijakan Pemda dan Muspida Plus tersebut
4. Pemerintah nagari bersama masyarakat berharap pihak BPTU Padang Mangatas dan Pemda Kab. 50 Kota tetap memberikan bantuan dan bimbingan kepada masyarakat nagari Mungo pada kesempatan pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Kondisi dan Perkembangan Terakhir Kasus

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh LBH Padang dan P2TANRA Sumbar ke lapangan pada tanggal 30 November -1 Desember 2005. Kondisi masyarakat nagari Mungo terutama masyarakat peladang yang telah mengarap tanah ulayatnya sendiri semenjak tahun 2001, berada pada kondisi yang menyedihkan, ketakutan dan pasrah menerima kenyataan harus tergusur dari tanah sendiri karena tanah ulayatnya diclaim sebagai tanah negara milik BPTU Padang Mangatas. Berdasarkan hasil keputusan Pemda Kab. 50 Kota dan Muspida Plus pada tanggal 20 Oktober 2005 mereka hanya diberi tengang waktu sampai 1 Januari 2006 untuk mengosongkan lahan.

Saat ini masyarakat nagari Mungo yang mengarap tanah ulayatnya mulai mengosongkan lahan dengan terpaksa memanen hasil tanaman/pertaniannya dan telah banyak pondok-pondok milik masyarakat yang dibuka dan ditinggalakan oleh pemiliknya. Rasa ketakutan masyarakat Mungo diperparparah dengan adanya intimidasi, ancaman dan teror dari aparat kepolisian 50 kota dan Koramil Luhak yang hampir setiap hari memasuki perkampungan dan lahan pertanian/perladangan masyarakat. Setiap gerak gerik dan aktivitas yang mereka lakukan selalu dipantau oleh aparat kepolisian 50 kota dan koramil Luhak dan mereka dilarang untuk mengadakan pertemuan dan berkumpul-kumpul bahkan telah sekitar 30 orang tokoh masyarakat dan masyarakat nagari Mungo yang dicurigai dan terdaftar namanya di Polres 50 Kota.

Melihat kondisi yang cukup mencekam di nagari Mungo, pertemuan yang dilakukan oleh beberpa orang tokoh masyarakat Mungo dengan tim investigasi LBH Padang dan P2TANRA terpaksa dilakukan pada malam hari dengan mendatangi mereka dari rumah ke rumah. Dari pertemuan yang dilakukan dengan sekitar 5 orang tokoh masyarakat Mungo dan beberapa orang masyarakat Mungo. Pada intinya mereka mengecam dan tidak menerima keputusan Pemda Kab. 50 Kota dan Muspida Plus yang mengusur mereka dari tanah ulayatnya sendiri, termasuk surat pernyataan dari Pemerintahan nagari Mungo (Wali nagari, ketua LAN, Ketua BPAN dan Kepala Jorong Indobaleh Barat dan Indobaleh Timur) yang menerima dan menyetujui hasil keputusan Pemda dan Muspida Plus tersebut meskipun mereka berada dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan.

Dari hasil pertemuan dengan beberapa orang tokoh masyarakat/masyarakat Mungo termasuk dua (2) orang kepala Jorong (Indobaleh Barat dan Indobaleh Timur) yang ikut menandatangani hasil keputusan Pemda dan Muspida plus tersebut. Pada intinya mereka tetap berkeinginan untuk bertahan dan memperjuangkan tanah ulayatnya. Dengan harapan adanya bantuan dan pendampingan hukum dari LBH Padang dan P2TANRA termasuk dari LSM dan lembaga lainya baik di tingkat kab, provinsi maupun nasional.
Pada tanggal 11 Februari 2006, Komnas HAM melakukan kunjungan dan infestigasi kasus Mungo langsung kelapangan untuk mendapatkan fakta-fakta kasus yang sebenarnya. Semoga kunjungan ini akan menjadi penawar luka masyarakat Mungo.

1 Ketentuan ini merupakan aturan/hukum adat yang berlaku Minangkabau “ di Jua indak dimakan bali, digadai indak di makan sando, murah indak Ddapek di bali, maha indak dapek di agiah” artinya dijual tidak di makan beli, di gadai tidak dimakan sandera, murah tidak adapt dibeli, mahal tidak dapat di beri”.